SOCIAL ENTREPRENEUR

BUKU: ZAKAT & KEMISKINAN

2007-09-07T17:39:00.000-07:00

Bagian 1

Kemiskinan

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia pula yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman

(Al Quran surah 30 Ar Rum –Bangsa Romawi-- ayat 37

PELUANG dan ANCAMAN KEMISKINAN

Di banyak kesempatan, sering saya ditanya: “Apa kriteria seseorang dikatakan miskin?” Bagi anda, konyol atau keterlaluankah pertanyaan itu. Memang ada beberapa penafsiran. Pertama, pertanyaan itu memang serius. Faktanya makin hari kemiskinan bukannya berkurang malahan bertambah-tambah. Di manapun baik di kota maupun di desa-desa, mudah sekali dijumpai orang miskin. Ibaratnya di depan di belakang, di samping kanan dan kiri serta di atas dan bawah, ada orang miskin. Bahkan di kota-kota besar, di samping rumah-rumah mewah atau di perkantoran elit, orang-orang miskin membangun rumah-rumah dari kardus, seng dan triplex yang menempel kontras dengan kemewahan. Atau dalam perusahaan, bandingkan gaji tertinggi dengan terendah, bisa 50 : 1. Di kita sudah jadi kelaziman presdir dapat gaji di atas Rp 50 juta per bulan, sedang gaji office boy tak sampai Rp 1 juta per bulan. Maka sadar atau tidak, kemiskinan sesungguhnya telah terstruktur melalui kebijakan perusahaan.

Penafsiran kedua, pertanyaan itu cuma gurauan. Anda lihat, bukankah masyarakat juga sudah jenuh melihat kemiskinan yang makin meruyak di mana-mana. Bantuan sudah diberikan tapi toh kemiskinan tak juga hilang. Jadi masih pantaskah mereka dibilang miskin. Jawabnya bisa ya, bisa juga tidak. Masih pantas dikatakan miskin karena memang lapangan kerja makin langka. Saat ini memang tampaknya sulit sekali untuk bisa bekerja. Jikapun ada pekerjaan, ternyata kualifikasi yang dibutuhkan sukar dimasuki oleh angkatan kerja baru. Sementara antara lulusan sekolah dan lapangan kerja, ibarat antara deret ukur dengan deret hitung. Bahkan lulusan universitas pun ternyata belum siap pakai. Coba simak dan hitung, berapa banyak rekan-rekan sekolah dulu yang sekarang bisa anda katakan sukses.

Di sisi lain, agaknya sulit juga mereka dikatakan miskin. Sebab bisa jadi lulusan sekolah yang tak punya pekerjaan, ternyata masih mengenakan pakaian yang baik. Bahkan mungkin tetangga anda yang katanya menganggur, nyatanya masih mengendarai mobil mentereng. Mungkin karena mereka memang masih ditunjang orang tuanya. Barangkali juga mereka punya warisan, yang bunga depositonya bisa membiayai hidup sehari-hari. Ada juga yang memang pantas dikatakan miskin. Seberapapun dibantu, tetap saja kondisinya tak berubah. Bisa jadi tak berubah karena bantuan modal tak bisa mendongkrak usaha karena kondisi sulit. Atau setujukah anda, bila sikap mental seseorang juga berperan penting untuk berubah.

Umar bin Khattab ra:

Berilah pendidikan kepada anak-anakmu

karena mereka dicipta pada kondisi zaman yang berbeda dengan zamanmu

dan pada masa yang berbeda dengan masamu

Sungguh ini bukan hanya potret buram, melainkan amat berbahaya. Bagi yang masih ditunjang orang tua, mereka termasuk pengangguran semu. Seolah-olah mereka tak punya persoalan dengan kemiskinan. Namun begitu orang tua bermasalah, pensiun atau tiba-tiba meninggalkan dunia fana, kemiskinan segera menampakkan wajah aslinya untuk segera mencabik-cabik. Apakah anda juga yakin bahwa deposito merupakan cara abadi menghasilkan uang? Anda pasti setuju bahwa deposito amat tergantung pada kondisi ekonomi politik. Berapa banyak orang hancur karena nilai kurs rupiah jatuh tahun 1998. Sementara hanya berapa gelintir orang yang malah untung saat krisis moneter itu.

...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi dan mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”

(Al Quran surah 9 At Taubah –Pengampunan— ayat 34 – 35)

Yang jadi soal siapapun yang ditunjang orang tua dengan deposito problemnya tak beda. Keduanya mengabaikan masa-masa produktif. Saat masih muda dan enerjik, kesempatan menempa diri dalam bekerja dan mengembangkan peluang ini disia-siakan. Saat awal kerja usai sekolah, diri tak dibiasakan menerima imbalan yang hanya cukup untuk diri sendiri. Memang seringkali uang saku kuliah bulanan lebih besar ketimbang gaji awal bekerja. Namun apakah tidak ngeri, tiba-tiba kini tersadar ternyata sudah sekian tahun hidup dalam tunjangan orang tua. Bersamaan dengan bertambahnya usia, kebutuhan pun bertambah. Saat lulus kuliah dan baru lulus dulu, mungkin masih bujangan. Tapi akhirnya yang bujang pun menikah. Usai menikah, kebutuhan punya rumah sendiri masih bisa ditahan. Namun bagaimana mencegah kebutuhan anak yang mulai sekolah. Sementara kebutuhan makin besar, bekerja cari nafkah tak juga dimulai. Dalam usia yang tak lagi muda, bagaimana mungkin bisa menerima upah kecil yang harusnya diterima 10 atau 15 tahun yang lalu saat mulai bekerja.

Dalam kondisi seperti itu, pikiran pun berputar bagaimana caranya mencari uang memenuhi kebutuhan yang sudah terlanjur besar? Cara terbaik, memang dengan berbisnis. Menurut anda, usaha apa yang bisa langsung meraup untung besar? Bukankah segala usaha dimulai dari skala kecil, keuntungan kecil dan resiko juga kecil. Jika orang tua pengusaha, pendidikan terbaik adalah dengan menerjunkan anaknya berlatih di usaha itu. Anda setuju bukan. Meski awalnya dulu, ada juga yang memberontak sambil menggerutu, itu memasung kebebasan. Yang seperti ini mungkin tak paham di awal-awal dulu, orang tua sebenarnya tengah menyiapkan anak-anaknya. Tentu saja itu merupakan latihan. Bila tiba-tiba ingin punya bisnis yang langsung besar, itu namanya ingkar proses. Mereka tak sadar bahwa etos kerja harus dipupuk sejak dini. Maka sulit bukan tanpa pernah latihan, kini harus menyulap bisnis hingga sukses dalam usia yang tak lagi muda.

Kenyataannya memang usaha yang dikerjakan ternyata tak juga berkembang. Mimpi meraup laba besar tinggal mimpi. Sedang kebutuhan perut dan anak-anak tak bisa dicegah. Lalu apa yang harus diperbuat? Bukankah bom sosial mulai tersulut, yang betul-betul bakal meledak di kemudian hari. Ngeri membayangkan apa yang bakal terjadi kelak. Inilah kemiskinan semu, yang malu-malu menampakkan diri. Selalu tertutup karena tunjangan orang tua dan deposito. Namun sesungguhnya itulah bahaya laten, yang akan menghancurkan kekuatan masyarakat dan keutuhan bangsa. Awalnya mereka tak pantas dikatakan miskin. Tunjangan dan deposito mengatasi kemiskinan itu. Namun akhirnya mereka akan terlantar dan jadi miskin karena tunjangan dan deposito punya

keterbatasan.

Tabungan terbaik adalah investasi produktif.

Beberapa manfaat investasi produktif langsung:

Berkah karena tak menahan uang tetap diam tak bergerak
Mental entrepreneurship terus dipupuk
Anggota keluargapun terdidik dalam mengembangkan entrepreneurship
Terjadi redistribusi asset secara riel
Terjadi perputaran ekonomi di sektor riel
Tercipta lapangan kerja

Pertanyaan kriteria miskin di atas, pun bisa bersifat sinis. Inilah penafsiran ketiga. Kesinisan ini dipicu oleh tingkah laku orang-orang miskin itu sendiri. Saat pagi-pagi anda berbenah menyiapkan diri untuk kerja, si miskin juga berkemas. Saat anda berangkat ke kantor, ke parbrik, ke lapangan atau ke sawah, orang-orang miskin terjun ke jalan atau ke tempat keramaian. Saat anda mulai bekerja, orang-orang miskin malah sudah lebih gesit. Saat anda berangkat kerja, mereka telah beroperasi dengan meminta-minta. Saat anda bekerja di kantor, mereka juga tetap aktif mencari sedekahan. Saat anda istirahat makan siang di warung di balik tembok kantor, mereka juga datang meminta. Saat anda pulang kerja, mereka tetap mencegat sembari menengadahkan tangan mohon belas kasih. Saat anda rekreasi dengan keluarga, itu juga jadi kesempatan mereka untuk dapat sedekah lebih.

Rasulullah saw:

Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi atau satu dua biji kurma,

tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah,

dan mereka itu tidak pergi minta-minta kepada orang lain

(Bukhari Muslim)

KEMISKINAN sebagai PROFESI

Meminta-minta memang punya dua keunggulan yaitu efisien dan efektif. Bukankah azas efisien dan efektif yang diterapkan, merupakan inti kiat memenangkan persaingan. Mereka yang miskin tentu tak paham, bahwa cara meminta yang mereka lakukan ternyata memenuhi standar manajemen profesional. Efisien karena tidak memerlukan modal apapun. Semakin modalnya kurang, semakin efektif mendapat uang. Maaf, orang yang tak punya kaki dan tangan, cenderung lebih efektif mendapatkan uang ketimbang yang masih punya satu tangan dan satu kaki. Sesungguhnya zakat memang ditujukan untuk kalangan fakir seperti ini. Bagi yang masih lengkap tangan dan kaki, cukup bertepuk tangan dan menyanyi lagu apa saja. Semakin menyedihkan dan menyayat, semakin besar peluang mendapat sedekah.

Dalam hal semangat, mereka yang meminta-minta terbukti tak kalah etos kerjanya dengan anda. Dari pagi hingga malam, mereka bekerja dengan meminta-minta. Padahal di jalan-jalan itu ada juga kelompok lain yang bekerja menyapu jalan. Bahkan ada yang Soeharto, presiden masa Orde Baru, katakan sebagai Laskar Mandiri. Laskar ini tak pasrah pada nasib, memunguti apapun yang masih bisa didaur ulang. Ketiga pihak itu yaitu tukang sapu, peminta-minta dan pemulung memiliki kondisi yang sama. Semua sama-sama miskin, sama-sama terjun menyusuri jalan dan sama-sama cari nafkah. Mereka juga punya isteri, punya anak dan sama-sama tengah membina keluarga. Namun karena berbeda dalam metode dan cara mencari uang, proses dan hasilnyalah yang akan berbeda. Hasil ini bukan hanya semata banyaknya uang yang diperoleh. Yang tak kalah pentingnya adalah lahir sebuah sikap mental yang berbeda karakternya.

Orang miskin yang menyapu jalan dan Laskar Mandiri, sesungguhnyalah mereka fuqara walmasakin. Mereka tidak eksploitasi kemiskinan sebagai modal kerja. Mereka cegah dirinya agar tak hina. Dengan bekerja menyapu, mereka tengah megeksplorasi diri. Mereka bina mental untuk tetap berupaya mencari rezeki. Proses how to survive ini akan berpengaruh pada pembinaan mental keluarga. Bila sang bapak yang menyapu jalan tersebut paham tentang harkat sebuah pekerjaan, ia larang keluarganya meminta-minta. Meski sang bapak paham dan telah tenggelam selama bertahun-tahun bahwa pekerjaan menyapu jalan memang tidak pernah bisa jadi landasan keluarga untuk hidup layak.

Rasulullah saw:

Berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu api di punggungmu

Lalu kamu bersedekah dengan itu tanpa meminta-minta kepada orang banyak

Itu lebih baik bagimu daripada meminta-minta kepada orang banyak

biar diberi ataupun tidak

Sesungguhnya tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima

Dan dahulukanlah memberi kepada orang yang menjadi tanggunganmu

(Muslim)

Kepala keluarga yang menyapu jalan, telah mempraktekkan pesan Rasulullah saw. Ia nafkahi keluarga dengan bekerja membersihkan jalan. Itu adalah hasil keringatnya, bukan meminta-minta. Sementara orang miskin yang meminta-minta, menjadikan kemiskinan sebagai sumber nafkah. Dari hasil mengemis ini, penghasilan mereka memang berkali lipat ketimbang rekan-rekannya yang menyapu jalan. Di kota-kota besar terutama di Jakarta, penghasilan dari meminta-minta ini bisa mencapai ratusan ribu rupiah per hari. Jika minimal seratus ribu rupiah per hari, maka penghasilan peminta-minta mencapai Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Berapa gaji anda? Bukankah ini penghasilan pegawai swasta yang memiliki jabatan setara kepala bagian. Itu semua diperoleh tanpa bersusah payah sekolah, tanpa perlu magang atau melalui jenjang pelatihan dan pengalaman sekian tahun bekerja. Hanya dengan memasang “wajah penghabisan”, mencari rezeki menjadi mudah bagi kalangan peminta-minta.

Kemiskinan gaya baru memang telah berkembang, yang menjadikan kemiskinan sebagai profesi. Definisi kemiskinan tak lagi menjelaskan status sosial, melainkan telah jadi sumber mencari rezeki. Itulah fuqara walmasakin yang telah berubah jadi fuqara masa kini. Jumlah fuqara masa kini makin hari bertambah-tambah. Yang dikoordinir maupun yang terjun tanpa koordinasi meruyak di mana-mana. Seperti di berbagai perempatan jalan, mereka tiba-tiba hadir berkelompok. Yang tidak dikoordinir, mengerahkan anak-anaknya meminta-minta. Sementara para orang tuanya memantau dari tepi jalan atau sudut-sudut tembok yang sulit dilihat pengguna jalan. Sebuah fenomena baru, mengemis jadi profesi. Di kota-kota besar mereka tinggal sekadarnya. Tapi di kampung, siapa sangka di antara mereka, ada yang memiliki rumah, kerbau dan sawah.

Nabi Muhammad saw:

Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk menumpuk harta kekayaan, berarti dia meminta bara api

Baik yang diterimanya sedikit ataupun banyak

(Muslim)

Juga seperti yang banyak dikatakan orang, pengemis yang dikoordinir, harus mengganti baju serta menggendong bayi sewaan. Dengan mencubitnya, bayi pun menangis. Dengan harapan iba pengguna jalan terpantik untuk segera merogoh kocek. Sering anda langsung memberi. Tapi terkadang anda tak peduli. Anak-anak jalanan pun jumlahnya tidak berkurang-kurang. Anak-anak yang terjun ke jalan karena problem kemiskinan di rumah, seolah mendapat dukungan dengan penyediaan fasilitas seperti rumah singgah. Penanganan ini memacu teman-teman yang lain untuk bersama-sama menjadi anak jalanan. Sedang di jalan-jalan tempat ibadah, sering dikunjungi para pengemis. Setiap hari Jumat, sekitar pukul 10 pagi pengemis sudah berdatangan memenuhi jalan menuju masjid. Demikian juga dengan berbagai klenteng. Di tiap hari libur atau saat perayaan Imlek, pengemis pun banyak mencari rezeki dari belas kasihan pengunjung. Namun yang menarik, mengapa sedikit sekali pengemis berkeliaran di berbagai gereja di hari libur Ahad.

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya),

jika kamu orang-orang yang beriman

(Al Quran surah 3 Ali Imran –Keluarga Ali-- ayat 139)

JENIS KEMISKINAN

Kemiskinan tak hanya menjelaskan tentang kondisi ekonomi seseorang. Kemiskinan juga bisa menggambarkan kondisi lain di luar persoalan ekonomi. Ada kemiskinan lain yang inti soalnya terletak pada kekurangan seseorang pada satu atau beberapa hal. Kekurangan ini bisa kita telusuri melalui istilah dhuafa yang berasal dari kata dha’if, artinya lemah, tidak berdaya, kekurangan. Konotasi arti katanya mengarah pada kelemahan dan kemiskinan. Dalam menafsirkan konteks maknanya, kata dha’if dapat menjelaskan sekurang-kurang pada tiga hal:

Miskin Jiwa
Miskin Ilmu
Miskin Harta

Miskin Jiwa

Kemiskinan jiwa diakibatkan oleh kelemahan aqidah. Sebelum Islam datang, zaman itu dikatakan zaman jahiliyah (kegelapan). Kegelapan ini ditandai dengan:

Penyembahan pada berhala, pohon, api dan matahari (politeisme) yang membuat jiwa menjadi liar tanpa terkontrol.
Perilaku sosial destruktif yang suka berperang, saling menindas, merasa paling hebat, mengumbar hawa nafsu serta tingkat kesombongan yang gengsi yang amat tinggi seperti terlihat dengan adanya kalangan budak dan majikan.

Kemiskinan jiwa sering juga dikatakan dengan kemiskinan moral atau kemiskinan hati. Kemiskinan ini cenderung diakibatkan oleh minimnya pribadi yang bersangkutan hidup dalam kondisi saling menolong. Kehidupan yang dijalaninya lebih didominasi oleh kehidupan masing-masing, lebih mementingkan diri pribadi sendiri. Segala sesuatu cenderung dihitung berdasarkan untung rugi. Jika seseorang melakukan sesuatu, imbalannya dihitung berdasarkan materi. Di daerah perkotaan, sekadar menunjuki jalan pun misalnya, ada uang rokok. Pengaturan mobil keluar masuk di gang-gang, sebagian sudah dilakukan terorginisir dengan sistem tiga shift. Shift pertama dari jam 06.00 – 10.00. Shift kedua pukul 10.00 – 14.00. Shift ketiga pukul 14.00 – 16.00.

Di perkotaan masing-masing pribadi telah sibuk dengan urusannya. Karena kesibukannya, sering kali hubungan personal menjadi amat terbatas. Untuk berkunjung atau menjalin silaturahim pun, tiap individu harus paham kapan saat terbaik. Dengan tiba-tiba muncul tanpa ada pemberitahuan atau janji, bisa jadi akan diterima dalam suasana yang kurang kondusif. Misalnya bisa diterima dalam waktu amat terbatas. Atau juga bisa diterima di tempat yang tidak memungkinkan bercakap lama-lama, misalnya di depan WC atau di gudang belakang kantor. Ini merupakan cara penolakan yang halus.

Miskinnya jiwa atau moral, juga bisa diakibatkan oleh minimnya sentuhan agama. Sedari kecil, keluarga tidak menjadikan pendidikan agama menjadi nomor satu. Semua dikonsentrasikan untuk pendidikan umum atau keduniawian saja. Tanpa sentuhan agama, jiwa menjadi kering. Tak ada tausyiah, tak ada pembangkitan kesadaran untuk menemukan jati diri yang bisa membedakan antara hak dan kewajiban, tak mengenal Allah SWT, asing dengan sikap dan perilaku Rasulullah SAW hingga jiwa sulit menerima akan anjuran-anjuran yang diajarkan Islam. Barangkali menjadi relevan mengapa zakat yang menjadi satu tiang Rukun Islam, kedudukannya tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban.

Tanpa sentuhan agama ini, secara hakiki manusia yang lahir tak berbeda dengan mahluk lainnya. Sosoknya saja merupakan manusia. Tetapi cara berpikir, sikap, tindakan dan tabiatnya tak beda dengan binatang. Bahkan Al Quran menyebut bahwa manusia sering terjerumus hingga menjadi lebih rendah dari binatang. Sebagai contoh bandingkan dalam hal makanan. Binatang akan memakan apa yang sudah menjadi makanannya. Dalam kondisi lapar akut pun, jarang sekali ada binatang yang makan bukan sesuatu yang bukan makannya. Harimau misalnya sulit sekali untuk bisa makan nasi dengan tahu dan tempe. Sementara jika binatang makan, mereka segera berhenti setelah dirasa cukup. Tak ada binatang yang tubuhnya over weight karena kelebihan makan. Gajah atau kuda nil memang dikodratkan bertubuh raksasa. Jadi bukan karena mereka rakus, melainkan karena tubuhnya butuh porsi makan yang besar.

Bagi anda yang bertubuh gemuk, keresahan bisa muncul tiap saat. Bagi yang kurus, anda terbebas dari problem kegemukan. Di beberapa kaca mobil belakang, sering tertulis: Cara Aman Menurunkan Berat Badan 10 – 15 kg”. Hubungi telpon... Ini anjuran diet, yang menempatkan kegemukan sebagai peluang bisnis. Anjuran diet itu, minimal melibatkan dua pihak: pengguna dan penyedia jasa. Bila anda penyedia jasanya, jelas itu bisnis. Bagi pengguna, tujuannya untuk hidup sehat serta tampil lebih cantik dan bugar. Makanan penggantinya adalah makanan yang full gizi. Makanan pengganti ini tetap akan membuat tubuh fit sepanjang hari. Jadi diet itu hanya mengurangi kuantitas jumlah makanan, tanpa mengurangi kualitas gizinya. Maka tanpa sentuhan agama, segala sesuatu tetap akan dihitung berdasarkan untung rugi.

Sedang anjuran Islam, penuh dengan keberkahan. Satu kebajikan yang dianjurkan, akan melahirkan kebajikan lainnya. Diet di Islam, sangat dianjurkan dengan mengurangi makan atau melalui puasa. Dengan puasa bukan hanya kuantitas makanan yang dikurangi, melainkan juga kualitas gizinya. Dengan puasa, mental seseorang tengah ditempa. Ia dilatih menderita lapar, seperti kelaparan yang selalu dialami oleh banyak kalangan fakir miskin. Puasa melatih seseorang untuk mengendalikan nafsu, bukan hanya dalam hal makanan. Melainkan juga dalam banyak segi, seperti menahan diri dari kebohongan atau menahan diri dari membicarakan kejelekan orang lain. Bahkan syahwat yang halal pun dilarang saat sedang berpuasa.

Salah satu inti tujuan puasa tak lain adalah membentuk karakter manusia agar memahami penderitaan orang lain. Dengan memahami kesulitan orang lain, diharap terjadi hubungan yang tidak egoistis. Kehidupan pun akan berjalan dalam kondisi yang tidak nafsi-nafsi. Masyarakat yang tidak egoistis, akan memancar sikap penuh kasih yang saling memberi dan menolong. Dengan kondisi saling membantu, harmoni sosial pun terjalin. Keresahan sosial dan kecemburuan akibat jurang kaya miskin dapat terhapuskan. Sebab tak ada sikap sombong dan mementingkan diri sendiri dari orang-orang kaya. Dengan harmoni sosial yang terwujud, si miskin akan bisa menerima kekurangannya dengan wajar tanpa ada kecemburuan dan dendam pada orang-orang kaya.

Kenapa kamu tidak tolong menolong?

Al Quran surah 37 Ash-Shaffat (Yang Bersaf-saf) ayat 25

Itu keberkahan dari ajaran puasa. Yang jika diamalkan sesuai dengan esensinya maka dihasilkan suatu kebajikan yang tidak pernah dapat kita bayangkan sebelumnya. Dari sekadar melatih lapar, ternyata maknanya dapat mendukung terciptanya harmoni sosial di masyarakat. Dalam hal kepedulian ini, Islam malah telah menggariskan dengan kewajiban berzakat bagi muslim yang mampu. Jadi berbeda dengan anjuran puasa yang salah satu maknanya dapat membangkitkan kepedulian kepada sesama umat manusia. Zakat ditegaskan sebagai kewajiban, yang tujuannya adalah untuk menciptakan harmoni sosial. Zakat jadi lambang kepedulian, suka atau tidak serta ikhlas ataupun tidak. Ada cara yang tersamar tujuannya seperti puasa. Ada juga cara yang tegas dan lugas hingga diwajibakan adanya zakat.

Itulah ajaran Islam. Konsepnya sempurna. Metode penerapannya juga sempurna. Dalam hal tauhid keimanan, Islam tidak pernah dan tidak akan kompromi. Tapi dalam menuju pada ridha Allah, ada jalan yang tahapannya sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Islam tak pernah memberatkan umatnya. Selalu ada jalan apapun situasi dan kondisinya. Selalu ada cara pemecahannya apapun problemnya. Orang yang sakit parahpun, boleh shalat hanya dengan memberi isyarat saat ruku dan sujud. Orang yang tak mampu puasa karena uzur, boleh menggantinya dengan fidyah. Orang miskin yang tak punya apa-apa, dibebaskan dari dua Rukun Islam, yakni kewajiban berzakat dan pergi haji.

Itulah Islam, agama yang selalu memberikan jalan keluar. Agama samawi terakhir ini mengajarkan manusia tentang adanya hari pembalasan. Setelah mati tiap orang kelak dibangkitkan, sesuai dengan niatnya saat mati. Tiap orang akan dituntut pertanggungjawabannya sesuai dengan amalnya. Ajaran inilah yang meremukan ego manusia. Yang pada saat bersamaan, sekaligus mendorong jiwa menjadi kaya akan moralitas. Peka pada kesulitan, pada penderitaan dan pada ketidakberdayaan sekitarnya. Sebaliknya tanpa sentuhan Islam, manusia tak paham akan dirinya. Manusia tak paham tentang jati diri AllahSWT. Manusia hanya tenggelam dalam ego masing-masing. Jiwa jadi kering. Yang azas pertolonganpun didasarkan pada perhitungan untung rugi. Jiwa yang kering sama sekali tak akan melahirkan kebaikan. Jiwa yang kosong, juga akan menihilkan moralitas. Tanpa moral, manusia jadi berbahaya bagi manusia yang lain dan kehidupan. Tak ada belas kasih. Tak ada kepedulian dan kepekaan nurani. Itulah dampak dari kemiskinan jiwa.

Dan disempurkan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan

(Al Quran surah 39 Az Zumar –Rombongan— ayat 70)

Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu

dan orang-orang yang tidak berilmu?

(Al Quran Surah 59 Az Zumar –Rombongan-- ayat 9)

------EDIT SINI & GRS BAWAH GMN ILANGINNYA:

Miskin Ilmu

Ada pendapat lama yang mengatakan: Ilmu tanpa agama adalah buta. Agama tanpa ilmu adalah pincang. Pameo lama ini sesungguhnya keliru. Sebab kata-kata ilmu tanpa agama, lugas sekali menegaskan bahwa agama bukanlah ilmu. Islam sebagai agama, bersumber pada Al Quran dan Al Hadits. Quran berisi ajaran sebagai sebuah konsep yang sempurnamanhaj atau sistem. Sedang Hadits merupakan petunjuk penerapan sebagai metodenya. Sebagai sebuah ajaran yang sempurna, Islam mengajarkan adanya Allah SWT sebagai Maha Ilmu sumber dari segala sumber ilmu. Untuk memahami Quran, ada ilmunya. Untuk memahami hadits, juga ada ilmunya. Maka untuk memahami kedalaman ilmu yang dikandung Islam, mutlak harus dicapai dengan ilmu sesuai dengan kemampuannya. Itulah kesempurnaan Islam, tak pernah memberatkan umatnya. Tiap orang berbeda kapasitas dan kapabilitasnya.

Siapapun yang memegang teguh Quran dan Hadits, akan selamat dan bahagia dunia akhiratnya. Kebahagiaan di dunia adalah ilmu dan amal. Kebahagiaan di akhirat adalah surga. Untuk menuju ke sana dibutuhkan ilmu dan amal perbuatan. Untuk menggapai ilmu, diperlukan suatu perjuangan. Untuk menerapkan ilmu itu, juga dibutuhkan kegigihan perjuangan. Semua itu adalah jihad. Quran berisi ayat kauliyah. Yang sejak pertama dilahirkan hingga yaumil akhir, tetap akan terdiri dari 30 juz. Tidak akan pernah berlebih dan tak akan pernah berkurang. Namun dari Quran ini diperoleh pengetahuan, bahwa di samping ayat kauliyah itu masih terdapat ayat kauniyah yang tidak tercatat. Ayat kauniyah itu terjelma dalam bentuk apapun di alam semesta dan hari nanti. Ayat kauniyah ini dapat dilihat, dirasakan, dipikirkan dan dibayangkan. Baik menyangkut diri manusia baik jasmani maupun rohani. Mahluk-mahluk lain ciptaan Allah SWT. Flora dan fauna sebagai lingkungan hidup. Dan masih banyak lagi kehidupan dan segala sesuatu yang tak belum mampu dikuak misterinya oleh manusia. Maka tidak akan cukup lautan jadi tinta, dan kayu dijadikan penanya untuk menuliskan tentang Allah SWT. Ilmu Allah tidak terbatas.

Katakanlah: “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhan-ku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhan-ku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”

(Al Quran surah 18 Al Kahfi –Gua- ayat 109)

Ilmu terbagi atas ilmu yang fardhu ain dan fardhu kifayah. Ajaran Islam mutlak merupakan fardhu ain, yang harus dipelajari tiap muslim. Tujuannya untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat setiap muslim. Yang termasuk dalam fardhu kifayah adalah semisal ilmu kedokteran. Tiap orang tidak mutlak mempelajari ilmu kedokteran, lebih-lebih hingga menjadi dokter. Tiap orang dibolehkan memilih satu atau dua ilmu fardhu kifayah, sesuai dengan minat dan kesanggupannya. Maka di masyarakat, harus ada sebagian yang mempelajari. Tujuan ilmu kedokteran, untuk mengurus kesehatan masyarakat. Demikian juga dengan ilmu matemtaika. Tujuannya agar terjadi perhitungan yang akurat, hingga seluruh transaksi dapat dipertanggungjawabkan.

Ada dua tujuan dipelajarinya suatu ilmu. Pertama untuk kemaslahatan manusia. Kedua untuk perkembangan ilmu itu sendiri. Dalam hal fardhu kifayah, siapa yang tak berpendidikan identik tak berilmu. Lepaslah dunianya. Jika yang tak berpendidikan harus hidup, mereka hanya mengandalkan tenaga. Jadi kuli angkut atau tukang cuci contohnya. Jika mereka punya sedikit ketrampilan, ilmunya yang sederhana berkembang sesuai perkembangan waktu. Karena pengalaman akhirnya dari asisten tukang jadi tukang batu. Jika ketrampilan itu matang, jadilah mereka sebagai ahli bangunan. Jika aspek manajerial pun tumbuh, jadilah mereka mandor. Jika sisi bisnis mulai diketahui, mereka akan membuat perusahaan. Dimiliki sendiri yang dimulai dengan kecil-kecilan. Semua itu bisa mereka peroleh dengan tahapan perkembangan ilmu dan sikon kejiwaan. Semakin ke atas, semakin sedikit yang bisa menggapai puncak. Ibarat naik gunung, hanya beberapa saja yang bisa mencapai puncak dari sekian pendaki

...dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit

(Al Quran surah Al Isra –Perjalanan Malam Hari-- ayat 85)

Dalam hal fardhu ain, ilmu Islam yang dipelajari harus juga dipraktekkan. Jika Islam yang dipelajari tidak diamalkan, ilmu itu tidak akan memberi manfaat banyak bagi dirinya. Ia hanya akan jadi pengetahuan. Tapi saat diwacanakan, ajaran Islam itu tetap bermanfaat karena akan memberi pengetahuan pada masyarakat. Bila Islam sungguh-sungguh jadi way of life, insya Allah keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat bisa dicapai. Sebagai way of life tiap muslim akan hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Ambil contoh seorang dokter. Apa ciri dokter muslim? Inti ciri terletak pada taqwanya sebagai muslim. Kebetulan saja profesinya sebagai dokter. Ciri dokter yang taqwa, di antaranya tarif tidak pukul rata pada tiap pasien. Bahkan dokter taqwa tak sampai hati membebankan tarif pada pasien yang tak mampu bayar. Sebab siapa sih yang mau sakit. Ciri lain misalnya, dalam memberi resep bukan dirujuk pada obat produk perusahaan farmasi yang telah mengkontraknya. Dokter yang taqwa, sungguh-sungguh akan melihat dampak obat pada pasien. Dengan atau tidak menjelaskan dampak pada pasien, tanggung jawabnya akan menuntun ia tidak sembarangan memberi obat.

Demikian juga sarjana hukum yang jadi pengacara atau hakim. Islam yang telah jadi way of life, menuntun cara berpikirnya, sikap dan tingkah lakunya. Pengacara dan hakim yang taqwa, mustahil bisa dibeli dengan uang. Ajaran Islam akan menuntun mereka untuk tak memenangkan klien kaya raya yang bersalah. Dirinya pun akan digugat dan dituntut Islam jika memvonis salah klien yang benar. Pembelaan dan putusan pada tiap klien, didasarkan pada azas keadilan dan kebenaran. Adil dan benar menurut tuntunan Islam. Jika pengacara dan hakim yang paham hukum telah mempermainkan keadilan, rusaklah kehidupan bermasyarakat. Begitu juga dengan sikap pedagang. Pedagang yang taqwa pasti jujur. Mutahil dirinya akan menipu pembeli dengan segala sumpah. Dia terjaga untuk tidak menyukat timbangan. Pedagang taqwa juga tak sampai hati mengoplos minyak. Bahkan tak mungkin tega menjadikan moment bencana alam sebagai sarana untuk mengambil laba sebesar-besarnya.

Sembilan dari sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga adalah

SAUDAGAR

Sungguh amat banyak dokter, pengacara, hakim serta saudagar yang muslim. Namun berapa yang sungguh-sungguh taqwa menjadikan Islam sebagai way of life? Ketaqwaan mereka sebagai muslim, bukan dilihat saat mereka diam, mengangguk-angguk seolah begitu santun dan patuh di masjid dan pengajian. Shalat berjamaah di masjid, tak bisa jadi ukuran mutlak taqwa tidaknya seseorang. Ini ibadah ritual. Pengajian juga demikian. Santunnya jamaah yang mendengar, tak mutlak mengindikasikan bahwa yang mengangguk-angguk merupakan jamaah amat taqwa. Ini hanya bagian dari dakwah normatif. Taqwa tidaknya seorang dokter, amat ditentukan pada saat berhubungan dengan pasien. Bagi pengacara dan hakim, taqwanya ditentukan waktu memproses klien dan penentuan perkara. Untuk paham ketaqwaan pedagang, lihatlah di pasar.

Keempat pihak tersebut, dokter, pengacara, hakim dan pedagang merupakan contoh baik. Jika mereka jadikan Islam sebagai landasan way of life, sesungguhnyalah mereka juga ustadz. Karena tak berlatar pendidikan formal keagamaan, jangan tuntut mereka berdakwah seperti guru-guru agama. Namun kembangkan metode baru dakwah, melengkapi dakwah normatif yang telah disyiarkan oleh para ustadz. Biarkan dokter berdakwah dengan ilmu kedokterannya. Kondisikan pengacara dan hakim berdakwah dengan putusan perkara yang adil dan benar. Buktikan pula bahwa di pasar pun masih ada pedagang yang jujur. Serta tak bisakah akuntan menyusun laporan keuangan dengan benar. Jangan mengakali penyusunan laporan. Apa yang dipublikasikan berbeda dengan laporan untuk pemilik.

Sesungguhnya Kami telah datangkan kitab kepada mereka,

Kami jelaskan dengan pengetahuan

(Al Quran surah 7 Al A’raaf –Tempat Tertinggi— ayat 52)

Dari sekian banyak paham yang mengajarkan ilmu, hanya tiga yang merupakan agama samawi yakni Yahudi, Kristen dan Islam. Meski berasal dari satu Tuhan, ketiga pemeluk agama samawi ini sulit hidup berdampingan. Yahudi dengan konsep Zionismenya, terus berjuang dengan segala cara untuk bisa diakui sebagai bangsa yang sah. Umat Nasharah dengan strategi dakwahnya ke seluruh dunia, menimbulkan berbagai guncangan. Sedang umat Islam, sebagian besar terjebak dalam kemiskinan. Bahkan kini dihadapi tudingan terorisme. Masing-masing pendukung agama samawi ini memiliki argumen sebagai pembenar dan pengesah tindakan mereka. Tetapi ditilik dari segi obyektivitas, ada beberapa hal yang dapat menjelaskan kedudukan Yahudi, Kristen dan Islam.

Pertama dilihat dari tahapan turunnya agama samawi ini, Islam turun untuk terakhir kali. Setelah Islam tak ada lagi agama samawi yang diturunkan Allah SWT. Secara logika, tahapan akhir merupakan penyempurna. Dalam ilmu dan teknologi, misalnya, temuan teknologi terkini jelas memiliki posisi sebagai penyempurna dari berbagai penemuan sebelumnya. Kedua ditinjau dari konsep baku, Al Quran merupakan kitab yang tidak pernah berubah satu huruf pun sejak diturunkan hingga kini. Jika esok ada perubahan, penghafal-penghafal Quran akan segera membenahi dan mengembalikan kepada jalurnya. Ketiga belum pernah terdengar kabar bahwa ada satupun orang yang hafal kitab Yahudi dan Injil. Tetapi orang yang hafal Al Quran, jumlahnya tak terhitung. Untuk mendatanya secara akurat, dibutuhkan suatu metode yang bisa langsung mendeteksi hafidz Quran yang wafat dan hafidz yang baru. Misalnya hampir seluruh imam masjid di Timur Tengah merupakan orang yang hafal Quran. Hafal Al Quran merupakan persyaratan mutlak untuk bisa jadi imam di sana.

Keempat orang yang baru masuk Islam, kebanyakan berlatar pendidikan yang baik. Mereka memeluk Islam bukan karena terpaksa, seperti kesulitan dalam ekonomi misalnya. Mereka masuk Islam karena tekanan mental, karena jiwa selalu kosong dan asing serta tak pernah bisa memahami arti hidup yang sesungguhnya. Dalam Islam semua itu dijelaskan. Islam membolehkan pertanyaan apapun juga. Tanpa ditutup-tutupi, tanpa sekat dan tanpa perantara. Islam akan menjawab seluruh pertanyaan manusia. Kelima ajaran Islam ternyata memiliki banyak faedah. Bahkan karena tidak diduga manusia, manfaat yang berlebih itu seolah jadi keajaiban. Puasa Ramadhan misalnya tak dijumpai dalam agama manapun. Manfaat menahan nafsu dalam berpuasa, ternyata menghancurkan ego manusia yang selalu jadi bibit kerusakan sosial. Bahkan puasa itu, ternyata merupakan satu cara sempurna dalam menyehatkan tubuh. Ilmu kedokteran pun mewajibakan pasiennya untuk puasa sebelum operasi besar. Dengan puasa, metabolisme tubuh dalam kondisi stabil. Suatu kondisi yang dibutuhkan agar operasi dapat berjalan baik tanpa gangguan dari pasien.

Keenam hanya Islam yang punya fondasi Rukun Islam dan Rukun Iman. Dua rukun yang tidak dijumpai di agama manapun dan kepercayaan apapun. Sebagai pemeluk Islam, seseorang harus menjalankan Rukun Islam sebagai tuntutan menjadi muslim. Jika mereka tak dapat mampu menunaikan zakat dan haji, Islam pun tetap mengakui mereka yang punya keterbatasan materi sebagai muslim. Sebagai pemeluk Islam, mereka pun harus mempercayai mutlak Rukun Iman. Jika tak percaya sedikitpun, maka iman mereka sebagai mukmin diragukan. Bila ditanyakan pada agama dan kepercayaan lain, bisakah mereka menjawab dua pertanyaan itu: Apa fondasi rukun agama yang mereka harus jalankan. Dan percaya pada siapa? Jika sulit menjawab pertanyaan ini, sesungguhnya iman seperti apa yang tengah dicari.

Ketujuh ditilik dari keilmuan, Allah SWT membagi Islam dalam 2 bagian utama: Kitab Al Quran sebagai konsep utuh. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh bagaimana membumikan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari. Inilah Islam, ajaran yang memang tak salah dikatakan sebagai ajaran sempurna. Al Quran dan Al Hadits, keduanya bermuara pada Allah SWT. Ijma para ulama, juga bersumber pada Al Quran dan Al Hadits, yang akhirnya juga bermuara pada Allah SWT. Ijtihad yang dilakukan, pun harus bersumber dan bermuara pada Allah SWT. Maka sumber dari segala sumber ilmu adalah Allah SWT.

Bahkan (Al Quran) itu adalah bukti-bukti yang jelas

di dalam dada mereka yang diberi pengetahuan

(Al Quran surah Al ‘Ankabut ayat 49)

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

Manusia itu ibarat barang logam seperti logam emas dan perak.

Orang yang baik pada zaman jahiliyah, menjadi baik pula pada masa Islam

apabila mereka itu berpaham (berilmu)

(Bukhari Muslim)

Miskin Harta

Saya yang tak punya cita-cita jadi PNS, akhirnya pernah merasakan karena ditawari jadi peneliti. Barangkali peneliti memang beda kondisinya, begitu pikiran saat itu. Tak sampai satu bulan usai S1, saya kuak babak baru sebagai peneliti arkelogi di tahun 1985. Sebagai PNS golongan III A, gaji tak sampai Rp 100.000 / bulan. Hanya tiap dua bulan, ada penelitian ke lapangan yang rata-rata butuh waktu 15 hari. Untuk penelitian lapangan ini, disediakan lump sum dengan honor Rp 55.000 / hari. Lump sum digunakan untuk biaya akomodasi, konsumsi, tranpor lokal dan uang saku. Belakangan saya baru sadar, di situ ada manajemen lump sum. Bendahara lapangan yang ditunjuk memang harus cakap. Agar usai penelitian ada uang saku yang dibawa untuk keluarga. Dengan 15 hari penelitian, uang yang dibawa bisa mencapai sekian ratus ribu rupiah>

Dalam proses pemenuhan kebutuhan PNS ini, negara melakukan dua kesalahan struktural. Pertama, gaji kecil merupakan kebijakan agar PNS siap jadi miskin. Kedua dengan lump sum, PNS disilakan menyiasati projek guna cari tambahan penghasilan. Ini merupakan latihan agar PNS bisa bertahan hidup. Atau syukur-syukur bisa keluar dari kemiskinan. Dua hal inilah –gaji kecil dan lump sum— yang oleh sebagian masyarakat diyakini sebagai salah satu cikal bakal bibit korupsi di Indonesia. Kegiatan proyek ini merangsang adanya mark up. Caranya menambah hari dan jumlah tenaga. Saat mencairkan dana, juga sudah terjadi penyunatan. Istilahnya TST (Tau Sama Tau). Cara ini mendewasakan diri untuk cari tambahan penghasilan, menyiasati apapun yang bisa di-obyekan. Karena telah berjalan berpuluh tahun, akhirnya korupsi di Indonesia telah melembaga, terencana dan sistematis. Merambah seluruh kehidupan dan merebak ke segala penjuru tanah air. Ibarat mahluk hidup, korupsi itu telah berkembang biak jadi species dan genus tersendiri. Tak lagi perlu diajari how to corrupt-nya.

Saat jadi peneliti itu, ada seorang rekan sebut saja namanya Maralus Marawe. Karena beberapa pertimbangan, tak etis menyebut nama aslinya. Bagi saya ia amat istimewa. Dengan gaji sekitar Rp 100.000 itu, Maralus harus berakrobat. Agar hemat, anak isterinya ditinggal di Flores di tanah tumpah darahnya. Entah bagaimana caranya ia bisa mengunjungi anak isterinya. Tiap berangkat kerja, ia bagi perjalanannya jadi dua babak yakni babak olah raga dan rekreasi. Babak olah raga, dari rumah ke stasiun Depok, ia tempuh dengan jalan kaki. Dari Depok ke stasiun Pasar Minggu, ia tempuh dengan menikmati kereta api. Ini babak rekreasi, katanya. Dari stasiun Pasar Minggu ke kantor yang jaraknya 2 km-an, kakinya berolah raga lagi. Saat pulang ke rumah, babak olah raga dan rekreasi ini diulangi persis. Makan siang di kantor, ia bekali dari rumah. Sungguh terkadang lauknya hanya dicampuri garam. Kuahnya, cukup dibaluri air teh. Ini dikerjakan bertahun-tahun hingga detik-detik terakhir saya keluar dari PNS tahun 1990. Kini sudah tahun 2005. Entah, apakah sekarang Maralus masih bertahan dengan cara how to survive-nya itu.

Rasulullah saw:

Orang miskin itu bukanlah yang diberikan kepadanya sebiji atau dua biji kurma atau sesuap dua suap nasi, tapi orang miskin itu adalah orang yang menjaga kehormatannya

Maralus merupakan satu contoh, bagaimana seseorang menyiasati hidup karena penghasilan yang kurang. Mahasiswi IPB malah mengenaskan karena kelaparan. Tentu masih banyak cerita yang menyesakkan dari para keluarga miskin yang lain. Ada anak keluarga miskin yang tak tahan, akhirnya harus bertindak kriminal. Entah dia jadi maling, penjambret atau merampok bersama teman-temannya. Malah bisa jadi dia terjebak jadi satu mata rantai dari sindikat pengedaran narkotik dan obat-obat terlarang. Itu buat yang laki-laki. Buat anak-anak yang perempuan, cara mempertahankan hidup juga tak kalah getir. Bagi anak-anak perempuan ini, cara termudah adalah menjajakan diri. Dunia pelacuran menjanjikan banyak untuk keluar dari kesulitan hidup.

Kemiskinan harta memang diukur dari ketiadaan materi untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kemiskinan ini muncul sebagai akibat dari berbagai sebab. Dari rangkaian penyebab itu, secara ringkas dapat dikelompokkan dalam dua faktor yang berbeda, yakni persoalan internal dan eksternal. Dari segi internal, kemiskinan ini akibat dirinya tak bisa memanfaatkan potensi. Bisa karena dia tak berpendidikan, tak punya ketrampilan, tak punya modal atau tak berani ambil resiko. Yang pasti sebagian besar orang-orang miskin sama sekali tak punya akses untuk bisa lepas dari kesulitan hidup. Secara eksternal, bisa jadi kemiskinan tercipta karena persoalan luar menghadang dia untuk bisa mandiri. Mungkin karena persaingan, karena terbatasnya sumber daya, atau mungkin juga karena adanya kecurangan di pihak lain.

Bagi kebanyakan orang, kemiskinan hanya diukur dari ketiadaan uang. Hingga dalam mengukur tingkat kemiskinan seseorang, BPS (Biro Pusat Statistik) pun menggariskan pada KFM (Kebutuhan Fisik Minimum). Standar KFM itu berbeda untuk ukuran kota besar, kota kecil dan pedesaan. Sebagai sebuah alat, KFM telah menjelaskan kondisi kemiskinan. Tetapi sebaiknya jangan gunakan standar KFM sebagai satu-satunya alat pengesah. Kelemahan mendasar KFM terletak pada tolok ukur uang, yang berlaku di seluruh pelosok negeri. Seorang yang tak punya uang, mutlak dianggap keluarga miskin. Coba simak kehidupan di desa. Keluarga yang hidup di desa, tak selalu mengandalkan uang. Beras dan sayuran melimpah di desa. Bila hendak makan ikan dan ayam, juga tinggal menangkap. Jika anak-anak hendak sekolah, cukup dengan berjalan kaki. Bila butuh uang untuk keperluan sakit, mereka jual ayam atau sayur dan buah-buahan. Atau ayam itu jadi alat tukar barter. Jadi di desa uang digunakan hanya dalam kondisi tertentu saja. Dan tak berarti keluarga itu masuk dalam kategori miskin.

Penggunaan sumber daya merupakan modal keluarga desa sebagai kearifan lokal. Secara kondisional, desa bukan tempat perputaran uang. Pusat uang ada di kota-kota besar. Maka standarisasi uang di seluruh pelosok adalah keliru. Penerapan materi tak boleh terpaku pada uang. Ada bentuk materi lain yang nilainya tak kalah dengan uang. BPS harus melihat faktor ini, sebagai kekuatan untuk melihat tingkat kesejahteraan. Jangan melihat miskin tidaknya seseorang, hanya ditentukan berapa besar dia pegang uang. Dengan penerapan standar uang, negeri ini memacu seluruh sektor berlomba dalam mencari uang. Karena ukurannya uang, negeri ini pun pinjam uang untuk mengelola sumber daya alam. Agar mudah mendapat uang, sumber daya alam itupun banyak diserahkan pengelolaannya pada pihak asing. Yang hingga hari ini, masyarakat tak pernah tahu berapa sesungguhnya bagi hasil itu. Bahkan yang lebih tragis, untuk mendapat uang cepat, BUMN sebagai asset negara dijual pada pihak asing.

Kemiskinan Jiwa – Ilmu - Harta

Tahun 1993 di Yogyakarta saya berkenalan dengan seorang pemuda bernama Umar Budihargo. Saya awal berjumpa, saya terkesiap melihat wajahnya yang bening dan teduh. Yang tak kalah menarik, matanya berkilat-kilat memendam sebuah cita-cita. Yang tentu saja kecuali Allah swt, cuma ia yang paham makna di balik kilatan matanya itu. Ia berasal dari keluarga terpelajar, terhormat, terpandang dan cukup makmur. Kata orang, karena Umar tak pernah terus terang, orang tuanya termasuk dokter bedah pertama di Yogyakarta. Juga punya rumah sakit khusus untuk kebidanan. Saya juga akrab dengan dua kakak iparnya. Yang satu bernama Danarto, sang penyair dan penulis. Ipar yang lain namanya Mukti Asikin. Ipar yang terakhir ini merupakan aktivis LSM. Setelah memimpin PUPUK (Perkumpulan Usaha Kecil), Mukti Asikin jadi konsultan di ADB (Asian Development Bank). Tahun 2005 ini, kabarnya ia ditarik membantu SwissContact.

Hampir semua orang memanggilnya ustadz, saya telah terbiasa menyapanya dengan Mas Umar saja. Begitu lepas SD, ia memasuki dunia baru di Pesantren Gontor. Berbagai kenikmatan di rumah, satu per satu ditinggalkan. Termasuk kepiawaiannya memetik gitar, menggebuk drum dan memainkan jemari di tuts piano. Umar lulus dari Gontor dengan predikat memuaskan. Lantas melanjut ke Madinah, juga lulus dengan amat memuaskan. Untuk S3, Umar melirik Pakistan. Namun beasiswa S3 ia abaikan. Panggilan hatinya membangun lembaga pendidikan tak tertahan. Tahun 1992 Pesantren As Syifa berdiri di Ganjuran Bantul Yogya. Untuk membangun gedung bagi santrinya, Umar langsung menyetir truk, mencari pasir dan mengangkutnya dari kali. Termasuk juga turut kerja menembok bersama kuli-kuli bangunan. Yang membuat terkesiap, untuk keluarganya, Umar hanya membangun rumah berdinding bilik bambu. Kontras, sungguh amat berbeda dengan rumah santrinya yang dari beton. Sekitar tahun 1997, ustadz muda inipun membangun pesantren di daerah Monjali (Monumen Yogya Kembali).

Kisah Umar ini punya nuansa khusus. Berbeda dengan Maralus Marawe yang menyiasati diri bertahan hidup dengan penghasilan kurang. Maralus tak tergoda cari penghasilan lain, apalagi korupsi yang telah jadi kultur birokrasi kita. Sedang mahasiswi IPB yang wafat karena kelaparan, merupakan penggal tragis mengenaskan. Dengan keihklasannya, musibah itu akan menuntunnya jadi syahidah. Bagi keluarga miskin lain yang akhirnya jadi kriminal, pengedar narkoba atau juga melacur, tak lain juga karena kondisi. Resiko yang bakal mereka hadapi memang besar. Tapi tuntutan perut mengalahkan bisikan nurani. Bagi orang miskin, hidup hanya sebatas hari ini. Soal esok bagaimana nanti. Yang penting cari makan dulu. Setelah kenyang baru pikiran boleh menerawang melintas batas.

Semua itu adalah pilihan. Maka anda pilih yang mana: Jadi orang miskin yang sabar, atau orang kaya yang bersyukur? Maralus jelas termasuk orang miskin yang sabar. Ia sabar untuk tak jatuh dalam tindakan salah. Dalam kondisi sabar ini, jika Maralus ikhlas karena Allah SWT, berkahlah hidupnya. Keberkahan itu tampak dari harmonisnya kehidupan keluarga, damai hingga penuh dengan keindahan. Ikhlas karena Allah, merupakan kunci sempurna dalam meraih ketaqwaan. Namun ada juga orang yang sabar karena no choice tak berdaya. Mereka sabar, karena memang tak ada yang dapat dimanfaatkan. Itulah kesabaran semu. Seolah sabar, padahal kondisinya memaksa demikian. Seolah sabar, ternyata itu dipaksa karena terlanjur punya citra jadi orang sederhana. Tanpa sadar, sabar mereka terbentuk karena kepentingan. Bukan terlandasi keikhlasan karena Allah. Sabar seperti ini sia-sia. Hanya mendapat dunia, tak lebih seperti yang dibayangkan.

Mengancik (mengacu) latar belakang Umar Budihargo, tak salah sosoknya dikelompokkan termasuk orang kaya yang bersyukur. Dia bangun travel haji. Tak lain untuk membiayai santri-santrinya yang 80% tak mampu. Padahal jika hanya untuk kekayaan pribadi, buat apa ia bersusah payah. Penghasilan dari travel, bisnis dan pengajiannya telah lebih dari cukup. Tapi ia ingin berbuat lebih apapun resikonya. Kenikmatan hidup baginya bukan di dunia. Juga bukan diukur dari kekayaan materi. Semua itu ia jadikan alat untuk mencapai ketaqwaan. Dan ia telah mulai sejak kanak-kanak, sejak kakinya pertama kali menjejak Pesantren Gontor. Uang yang dicari, sepenuhnya diwakafkan untuk membangun pesantren guna penyiapan generasi berikut. Maka pesantren yang dibangun itu jelas bukan untuk cari kekayaan pribadinya. Jika cari materi, bisakah ia tarik dari santrinya yang sebagian berasal dari kalangan miskin. Di pesantren yang di Monjali, rumah Umar pun hanya berdinding kayu lapis. Entah tripleks atau plywood karena dicat putih. Moralnya begitu kaya. Tak ada keinginan pribadi untuk berharta lebih. Semua itu dikhidmatkan untuk umat.

Dari segi keilmuan, latar belakang Gontor dan lulusan Madinah, menjelaskan posisi keustadzannya. Santri di pesantren yang ia bangun, ribuan jumlahnya yang datang dari berbagai pelosok. Pengajian yang ia gelar, juga dihadiri berbagai kalangan menengah atas. Tutur katanya lembut. Kandungan lafal yang tertutur, begitu dalam maknanya. Ilmu yang ditularkan terus mengalir, memenuhi benak para santri dan pendengar berbagai ceramahnya. Wajahnya yang bening dan teduh, makin indah dihiasi senyum yang terus mengembang. Dalam hal prinsip, sikapnya tak kompromi. Maka tak pernah sekalipun ia bersedia tampil di televisi. Karena moralnya tak mengizinkan dirinya hadir di antara selingan spot iklan seronok dan banyak yang membohongi masyarakat. Umar memang termasuk satu sosok putra terbaik Yogya.

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar akan beserta orang-orang yang berbuat baik

(Al Quran surah 29 Al ‘Ankabut –Laba-Laba— ayat 69)

Menarik menyimak perjalanan Maralus Marawe, Umar Budihargo, mahasiswi IPB dan perilaku kriminal anak-anak keluarga miskin. Karakter mereka jadi contoh berbagai perilaku berkait dengan korelasi kejiwaan, keilmuan dan materi. Tiga segi yang saling mempengaruhi. Sulit menentukan mana yang lebih dahulu hadir. Ini sangat kondisional. Ada orang yang memang terlahir dari keluarga beriman kuat. Tapi ada yang menemukan iman belakangan. Iman yang tertanam jadi cerminan jiwa. Juga tak sedikit yang tercerahkan melalui ilmu. Ada pula yang menjadi taqwa, justru saat tak memiliki harta berlebih. Kebaikan yang satu, melahirkan kebaikan di segi lain. Iman yang kuat, akan mengokohkan jiwa jadi makin sehat. Dengan jiwa yang taqwa, harta pun terdudukkan proporsional. Punya harta atau tidak, jiwa yang sehat selalu ingin bersedekah.

Kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Berarti keburukan juga akan melahirkan keburukan yang lain. Pada segala hal, kebaikan dan keburukan selalu ada. Konstruktif dan destruktifnya amat tergantung pada proses pembinaan. Keluarga guru akan melahirkan perilaku yang sifatnya cenderung damai dan mengayomi. Berbeda dengan keluarga artis yang selalu ingin tampil beda dan cari perhatian. Berbeda lagi dengan sikap keluarga militer yang akan lebih tegas, keras dan disiplin. Namun itu semua merupakan perilaku. Belum tentu keluarga guru yang lebih tenang, juga mutlak punya kekayaan moral lebih. Tak bisa dipastikan, apakah keluarga militer yang keras juga pasti dzalim kepada si miskin. Dalam saat hening, seorang artis juga pasti akan berpikir keras mengapa selalu ingin menarik perhatian orang. Ada dorongan nurani yang tak bisa ditahan-tahan, untuk mencari atau mengembalikan jati diri.

Manusia memang unik. Perilaku bisa utuh konsisten. Atau juga bisa terbolak balik tergantung kondisi. Kemiskinan harta, jelas punya hubungan sebab akibat dengan kejiwaan dan keilmuan. Boleh jadi pada diri yang tak berharta, jiwa pun terpupuk makin kerdil. Dalam kondisi serba sulit, waktu lebih banyak digunakan cari sesuap nasi. Untuk apa mencari ilmu. Sebaliknya ketiadaan ilmu, justru itulah penyebab tak dimilikinya pekerjaan. Tanpa ilmu, hati dan jiwapun bergolak tak sehat. Siapa berani katakan mustahil, bahwa jiwa tak sehat merupakan sarang penyakit hati. Rasa dengki dan tak suka melihat orang lain sukses, bakal tumbuh subur. Rasa dengki itupun jadi bibit tumbuhnya suatu dendam. Bagi orang miskin, perilaku orang kaya selalu menyakitkan. Kendati tidak ada niat dari orang kaya untuk menyakiti. Rasa dengki ini terus berakumulasi. Beriring dengan kemiskinan yang terus meruyak dan menjadi-jadi, rasa dengki itu kini telah menjelama menjadi “bom sosial” yang suatu saat siap meledak.

Contoh rusaknya jiwa, juga bisa berasal dari keluarga yang kaya. Amati saja karakter yang terbentuk pada keluarga yang ternafkahi harta tak halal, seperti korupsi. Barang tak halal akan mempengaruhi jiwa anggota keluarga. Dampaknya akan berlangsung jangka panjang, yang bakal mempengaruhi perjalan hidup anak-anak mendatang. Dengan harta itu, mereka bisa kirim anak-anaknya menuntut ilmu. Pendidikan terbaik di luar negeri bisa mereka masuki. Namun bagaimana pemanfaatan ilmu itu kelak? Untuk cari nafkah, jangan-jangan ilmu itu digunakan untuk mengelabui masyarakat lagi. Orang tua saja sudah jadi beban dan masalah negara dengan korupsinya. Anan-anaknya nanti, juga cenderung akan jadi beban mendatang. Bahkan mungkin lebih dahsyat.

Pameo tempo ‘doeloe’

Guru kencing berdiri, murid kencing berlari

Like son like father

Dalam buku Ersazt Capitalism, Yosihara Kunio mengatakan ada 8 penyebab rontoknya ekonomi Asia Tenggara. Satu di antaranya adalah ekonomi pemburu rente. Bisnis pemburu rente hidup di kalangan anak-anak pejabat negara. Cara bisnis pemburu rente ini begini. Beberapa anak pejabat sepakat bergabung membentuk serikat. Singkat kata berdirilah PT Malaga (Mau Elu Apa, Gue Ada). PT Malaga ini siap menampung order apapun dari orang tua mereka. Karena jabatan orang tua berbeda-beda, PT Malaga pun harus sanggup menerima semua order. Bisa mengerjakan order atau tidak, itu soal lain. Order yang diterima, di-sub orderkan-kan lagi pada pihak lain. Yang pasti PT Malaga akan mengambil fee dari order. Besarnya fee, bisa 30% dari nilai total order. Fee inilah yang diburu-buru, sebagai kerja santai tapi penghasilan raksasa.

Rusaknya jiwa, juga bisa berasal dari keluarga kaya yang serba halal. Siklus kehidupan keluarga kaya, kita mulai sejak kelahiran anak. Keluarga kaya tentu makin tak tersentuh bidan. Anak yang lahir, ditangani dokter spesialis kebidanan di RS mewah. Pulang dijemput dan dibawa dengan mobil mulus. Sampai di rumah, kamar bayi pun telah dihias apik. Hadiah-hadiah jangan tanya karena begitu banyaknya. Jika tak cukup satu, baby sitter bisa ditambah. Apapun kebutuhan si kecil dipenuhi segera. Jangan sampai si kecil jatuh hingga menangis. Orang tua bakal marah besar. Masuk play group, TK hingga SLTA merupakan sekolah favorit. Kursus bahasa disiapkan agar segera bisa kuliah di luar negeri. Di USA atau di Eropa, perguruan tinggi terkenal pun dimasuki. Singkat kata anak ini lulus dan segera kerja. Jika kerja di luar negeri, persoalan bisa ternetralisir karena sistem di sana. Bila kerja di dalam negeri, ternyata gaji teramat sedikit dibanding uang saku bulanan. Karena tak tega, orang tua segera membuat perusahaan. Sang anak pun duduk jadi direktur, bahkan langsung melonjak jadi presiden direktur.

Dari segi jenjang pendidikan dan jabatan, perjalanan anak kaya begitu linear. Dari satu sukses, menuju ke tangga sukses yang lebih atas. Tetapi dari segi kejiwaan, apa yang terjadi sesungguhnya. Dari segi halal, bisa dipastikan karena orang tuanya merupakan saudagar kaya. Namun dari segi kethayiban, ternyata kehalalannya tak beriring. Perhatikan sejak lahir, tumbuh balita, sekolah hingga bekerja, sang anak tak pernah terlatih jatuh. Segala sesuatu disiapkan sukses. Padahal dalam setiap kegagalan, ada hikmah yang harus dipelajari. Tiap kegagalan pasti menyakitkan. Yang sukses, pasti berkali-kali jatuh dan harus menyiasati diri agar bisa bangun lagi.

Anak kaya yang terpenuhi segala kebutuhannya, juga tak merasakan betapa sulitnya naik kendaraan umum. Dia tak pernah hirup bau keringat yang bercampur aduk dalam bus. Tak tahu aroma rambut yang dicuci tanpa shampo. Juga tak bisa membedakan mana pakaian bau karena dipakai beberapa hari. Hidungnya tak terlatih mengendusi pakaian kering yang tidak tersengat mentari. Dia sulit membayangkan bisa berdesak-desakan di bus. Tak pernah dia menyiasati diri bagaimana masuk kantor dengan sepatu kotor terinjak, atau coba mengatasi bajunya yang kusut. Juga tak pernah harus berlari-lari menghindari genangan air becek atau hujan yang mengguyur. Dan pernahkah merasakan betapa sakitnya dompetnya dicuri? Padahal kekayaannya tinggal beberapa lembar ribuan saja di dompet itu. Bus, pasar dan kehidupan rakyat jelata, itulah sesungguhnya sebuah hidup.

Artinya apa? Artinya, anak-anak kaya itu merupakan kelompok ekslusif. Anak-anak yang tak pernah sulit ini, sesungguhnya belum jadi bagian utuh dari masyarakat. Mereka belum pernah hidup menderita seperti rakyat banyak. Mereka hidup dengan segala proteksi dan kemudahan. Kegagalan yang mereka alami, dengan segera dicari solusi oleh lingkungannya. Baik oleh orang tuanya, oleh pembantu, oleh supir dan oleh siapapun yang punya kepentingan. Seolah-olah persoalan begitu mudah selesai, dan mereka taken for granted saja. Maka apa yang terjadi jika orang-orang yang hidupnya serba cukup ini, jadi pimpinan kelak? Kebijakan macam apa yang bakal lahir dari orang yang tak pernah susah, serta tak pernah melihat kondisi riel nyata suatu kesulitan.

Coba simak kenaikan BBM pada 1 Maret 2005. Sebelum kenaikan itu, Menko Ekuin mengatakan: ”Rakyat tidak akan terpengaruh, karena harga BBM naik cuma 20%.” Bagaimana mungkin Menko Ekuin bicara begitu ringan. “Jika rakyat tak bisa beli Elpiji, ya tak usah beli Elpiji”. Begitu komentar pejabat setelah kenaikan BBM. Kenapa statemen seperti itu bisa terjadi? Barangkali pejabat kita tak tak pernah jadi rakyat sesungguhnya. Maka kebijakan yang dia ambil sebagai menteri, tentu dilatari perjalanan kemudahan hidupnya. Jika kebijakan itu menyulitkan rakyat banyak, apa boleh buat karena memang pejabat tersebut agaknya tak penah hidup sulit seperti rakyat kebanyakan.

Secara materi, para menteri dan pejabat yang lain, amat berlebih. Mustahil saat ini mereka masuk dalam daftar orang yang miskin harta. Tetapi kebijakan dan komentar itu, jadi cermin miskinnya jiwa. Ilmu yang mereka peroleh boleh tinggi. Tapi ilmu itu juga tak sontak melambungkan kekayaan jiwa dan moral. Mereka pun boleh punya jabatan dan kedudukan yang tinggi. Tapi itupun tak jadi jaminan jiwa dan moral mereka juga tinggi. Yang perlu dicermati, bedakan antara lahiriah dengan batiniah. Jika penampilan lahiriahnya harum dan mentereng, belum tentu jiwa dan moralnya juga mulya. Bila batin yang tak tampak itu baik, mustahil penampilan phisiknya mewah, mahal dan mentereng.

Miskin harta, jiwa dan ilmu memang saling mempengaruhi. Namun dari ketiga kemiskinan itu, mana yang terringan dan paling membahayakan? Tak punya uang, tak sekolah. Berarti pengaruhnya memiskinkan ilmu. Miskin ilmu berpengaruh pada karena tak tersadarkan. Di saat Ramadhan, kuli penggali jalan tak puasa karena harus kerja. Tak kerja tak dapat uang untuk makan. Sebaliknya pemilik perusahaan menunda-nunda shalat karena ordernya puluhan atau ratusan juta. Dzuhur terliwat, Ashar pun tersendat. Magrib tak terdengar, Isya pun sudah kelelahan. Kuli bangunan tak bisa puasa dan shalat karena cari isi perut. Sedang pemilik perusahaan, melalaikan shalat karena tiap detik uang mengalir. Jadi kuli yang miskin dan boss perusahaan, sama-sama melalaikan kewajiban mereka.

Ali bin Abi Thalib ra:

Kefakiran lebih dekat pada kekufuran

Kuli yang miskin, sungguh-sungguh jadi fakir karena tak punya apa-apa. Karena harus kerja untuk isi perut, ibadah pun terbengkalai. Tak pernah mengerjakan shalat dan ibadah lainnya, akhirnya bisa jadi kafir. Sedang pemilik perusahaan, mengabaikan shalat karena takut hilang omset miliaran. Urusan bisnis mengalahkan seluruh kewajibannya. Karena tak lagi shalat, si kaya pun akhirnya bisa jadi kafir. Si kuli yang miskin, jadi kafir karena cari sesuap nasi. Pemilik perusahaan yang kaya, jadi kafir karena omsetnya yang miliaran.

Kemiskinan yang paling ringan, seharusnya miskin harta. Mengatasi orang lapar lebih mudah. Obat lapar adalah makan. Setelah kenyang, jiwa lebih mudah dibentuk. Sedang kemiskinan terberat adalah miskin jiwa. Apa obat jiwa? Di tangan orang yang rusak jiwanya, ilmu akan makin berbahaya. Di hati orang yang tamak, ilmu akan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Tak peduli apakah tindakannya merusak tatanan masyarakat. Orang yang tak pernah merasakan dan berempati pada masyarakat banyak, akan punya kebijakan yang menyulitkan kehidupan rakyat banyak. Di tangan para pejabat ini, berbagai kebijakan akan merusak keutuhan negara. Berbagai asset negara dijual. Sumber daya alam diserahkan pada asing untuk dieksplorasi dengan bagi hasil yang tak pernah transparan. Seorang kuli bangunan yang lapar, tak akan sanggup menjual rumah dan isinya. Tapi seorang pejabat yang miskin jiwa, sanggup dan terbukti telah menjual negara.

Dan bila dikatakan kepada mereka:

“Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”

Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”

(Al Quran surah 2 Al Baqarah –Sapi Betina— ayat 11)

--o0o--

Zakat, Cermin Sebuah Ego

2007-09-07T17:24:00.000-07:00

Membenahi tradisi yang buruk bukan perkaran mudah. Pertama, cermatkah mengungkap yang keliru. Kedua berani tidak berbeda sikap dengan kebiasaan masyarakat. Ketiga yakinkah hingga konsisten mengusung pendapat. Keempat beranikah merubah kekeliruan itu. Dan kelima bisakah mengkritisi dengan cara yang maruf hingga tak menimbulkan gempa bumi. Zakat jadi satu contoh dari sebuah pergolakan meretas kekeliruan. Buruknya tradisi zakat, sebagian ditandai dengan pengelolaan setengah hati, tidak transparan, tak mengenal sistem akutansi dan pemberdayaannya lebih kental bagi-bagi uang. Entah apakah karena itu zakat tetap terbenam. Kelas menengah ke atas asing dengan zakat. Bukan hanya menganggap sebelah mata, bahkan terkesan emosional saat bersentuhan dengan sedekah. Zakat akhirnya terus tercampak. Karena hanya hidup di pelosok-pelosok atau di kelas marjinal, sulit berharap zakat bisa membawa perubahan sosial.

Zakat memang terlanjur dicap kampungan. Dalam benak para elite pejabat, tak mungkin sesuatu yang kampungan bisa diagendakan dalam rapat kabinet apalagi diusulkan sebagai satu kebijakan negara. Padahal esensi zakat tak beda dengan pajak. Bukankah zakat merupakan pajak kalangan muslim. Pada saat negara dibelenggu oleh berbagai problemnya, ZIS dan wakaf telah tampil menghidupi berbagai aktivitas, seperti pendidikan untuk rakyat berpuluh-puluh tahun lamanya. Lepas dari segala kekurangannya, bagaimanapun zakat terbukti telah memainkan peran fungsi dan tugasnya.

Sebelum isu terorisme ditiup Barat, mungkin para elit negara khawatir ditertawai bicara zakat. Kini dengan isu teror dimana-mana, zakat pun makin mati angin. Bicara zakat di forum resmi negara, cenderung bakal menuai badai. Jika tak dicap pendukung terorisme, pejabat mana yang siap dituding penebar Islamisasi. Problem zakat bertambah. Awalnya, muslim yang sukses jadi pejabat atau pebisnis, merasa malu mengusung zakat. Kini rasa malu itu sempurna dibungkus isu terorisme. Siapapun muslim yang sukses kini berpikir ulang. Menuaikan zakat dan sedekah, kini identik dengan mendukung gerakan terorisme. Pasokan ZIS otomatis mulai terhenti. Beberapa lembaga dakwah dan pendidikan di Indonesia yang mengandalkan dana Timur Tengah limbung.

Yang harus disyukuri, tak semua masyarakat jadi pejabat. Karena itu kehidupan zakat pun masih tetap eksis. Seolah masyarakat tak perduli pada isu terorisme. Yang khawatir tentang teror kan para elit. Bagi rakyat mati dimanapun sama saja. Rakyat tak meninggalkan apa-apa, apalagi kursi dan jabatan. Jadi kenapa harus repot-repot memikir isu yang terus meruyak. Jika memang Islam tertuduh, mengapa bom dan bentuk perusakan pada masyarakat tidak terjadi sejak Rasulullah saw mengenalkan Islam. Coba simak, yang menjajah negara-negara di Asia dan Afrika siapa? Lantas siapa pula yang mendisain globalisasi?

Kemiskinan adalah sebuah produk. Sebagian orang bilang bahwa negara yang kaya sumber minyak seolah dapat kutukan. Indonesia contohnya. Provinsi yang kaya minyak justru memiliki penduduk miskin yang tinggi. Dengan eksploitasi 1,1 juta barel per hari, Riau memasok 70% minyak Indonesia. Namun dalam daftar kemiskinan, Riau merupakan propinsi ke-13 termiskin. Sementara NAD dengan kekayaan gas dan minyak, menduduki peringkat ke-4. Propinsi Papua dan Kaltim juga masuk dalam daftar daerah miskin. Kemana larinya sumber rezeki yang meruah-ruah itu.

Tentu itu bukan kutukan. Ini merupakan produk dari suatu kebijakan. Entah apa yang ada dalam benak para penandatangan kesepakatan ekspolitasi oleh pihak asing. Kini lihat kesejahteraan perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber-sumber minyak itu. Jangankan para pemiliknya, pegawainya saja hidup di atas kecukupan. Dalam waktu satu tahun bekerja, rumah yang nyaman pun bisa dimiliki. Lantas perhatikan pula di haji plus, sebagian besar pasangan muda yang pergi haji merupakan karyawan perusahaan minyak.

Mereka yang bekerja jelas tak salah. Jika minyak itu untuk kesejahteraan bangsa, bukankah kondisi fakir miskin tak melarat-larat amat. Yang tengah kita gugat, kebijakan macam apa yang dihasilkan. Perhatikan saham-saham pemerintah di berbagai perusahaan minyak asing. Karena minoritas, pemerintah Indonesia kelabakan saat PIM (Pupuk Iskandar Muda) dan Asian Fertilizer megap-megap tak dapat pasokan gas. Kabarnya dua perusahaan di Lhokseumawe NAD ini akan dilego pemerintah. Tahukah siapa calon pembeli kuatnya? Ternyata perusahaan asing yang harusnya bertanggung jawab atas pasokan gas pada dua perusahaan itu. Contoh lain, saham pemerintah di Freeport sekitar 10%. Jika benar, itu peanut seperti bayar pajak atau zakat saja. Sementara di Freeport itu, ada sebuah perusahaan gamping yang dimiliki seorang menteri di masa Orba. Dengan terkejut saya bertanya apa modalnya. Yang mengantar hanya mengangkat bahu.

Globalisasi ini menarik. Suatu high design of the new colonialism. Wajah bengis kolonial, diubah kemasannya dalam wujud profesionalitas. Dengan bingkai globalisasi, bicara penjajahan kini bicara visi, strategi, leadership dan entrepreneur. Siapa yang enggan merangkum itu semua, jelas tak bakal masuk dalam the western dream. Padahal esensinya jelas dan tegas. Globalisasi memangkas peran pemerintah negara dunia ketiga untuk campur tangan dalam ekonomi. Kekayaan negara dianjur paksa untuk diprivatisasi. Padahal simak simak istilah privatisasi. Asal katanya adalah privat, artinya pribadi. Maka bayangkan kekayaan bangsa dalam bentuk sumber daya alam, kini diekspolitasi pribadi yang sebagian besar asing. Apa bedanya dengan masa kolonialisasi Hindia Belanda dulu. Lantas kekayaan negara negara dalam BUMN dan BUMD, pun telah jatuh ke tangan mereka.

Jangan lupa alat globalisasi paling canggih adalah utang. Guyuri utang sebesar-besarnya hingga tak kuat membayar. Dan sedari awal, negara ini pun dibangun dengan kebiasaan utang. Siapa yang berutang tergadailah hidupnya. Jika tak punya apa-apa untuk membayar, siap-siaplah jadi budak. Jika punya kekayaan, sampai kapan mampu melunasi. Sumber daya alam ada batasnya. Maka Indonesia yang kaya raya jadi negara gharimin. Indonesia punya sumber daya. Namun nyaris semuanya dieksploitasi asing. Kelak dalam pelajaran geografi, bakal ada bab yang isinya: ADA SUMBER DAYA ALAM YANG CUMA NUMPANG TEMPAT. SEBAB SEBAGIAN BESAR KEKAYAAN ITU, DIEKSPLORASI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TEMPAT LAIN.

Dalam konstelasi zakat, Indonesia masuk asnaf yang mana. Gharimin, kalangan yang punya utang, tampaknya tidak. Sebabnya jelas, Indonesia bukan hanya kaya melainkan teramat kaya. Dalam pemahanam zakat, gharimin yang dibantu adalah pihak yang terpaksa berutang. Kalangan ini memang tak punya sumber daya. Karena hidup harus dipertahankan, terpaksa salah satunya dengan berutang. Dengan utang, kehidupan besok belum tentu membaik sementara hidup sudah tergadai. Apa boleh buat. Meski bagai buah simalakama, utang merupakan ikhtiar. Siapa tahu besok akan ada yang berubah. Kendati esok tak juga berubah, namanya juga ikhtiar. Dalam kondisi begini, zakat memang jadi satu solusi tepat. Sebagai jaminan sosial, zakat jadi sah untuk menyelamatkan kehidupan esoknya.

Tetapi orang kaya yang gemar berutang jelas sebuah tragedi. Dalam konteks zakat, ini tak termasuk dalam asnaf gharimin. Itulah Indonesia yang tak berani berikhtiar di atas kaki sendiri dengan segala kendala. Indonesia bukan bangsa bodoh. Sebab bangsa ini telah mengirim puluhan ribu putra-putra terbaik mengenyam pendidikan di luar negeri. Berapa banyak jumlah doktor, akademisi, pengajar dan peneliti kita. Berapa banyak jumlah pebisnis kita. Berapa banyak ustadz dan ulama kita yang mengabdi pada masyarakat. Kita punya semuanya. Namun seperti orang Malaysia bilang, yang kita tidak punya adalah pemimpin yang baik. Tentu harus ditambahkan tegas, adil dan benar.

Karena tak ada pemimpin yang berani, semua kekayaan dan potensi seolah tak berarti. Siapapun paham berjuang untuk kepentingan bangsa jelas sulit. Tetapi bukankah mengikuti keinginan asing juga tak kalah sulitnya. Entah, meski berdasi tampaknya mental inferior kita masih saja silau oleh mereka yang bule. Di antara kita tampaknya makin kental orang yang hanya berpikir pendek dan untuk kepentingan pribadi sendiri. Kitapun selalu berprasangka baik pada asing. Padahal Soekarno bilang, ingat jasmerah --jangan lupa sejarah. Kolonialisasi telah terjadi berabad-abad lamanya. Perbudakan pun telah berlangsung lama, yang warisannya masih terasa di sana sini. Prasangka baik adalah baik. Namun untuk kepentingan bangsa, prasangka buruk pun sah-sah saja. Seperti yang Rasulullah saw pesankan, semua memang tergantung niatnya. Maka terjemahkan sudzon itu dalam bentuk kewaspadaan.

Pemimpin dan sikap kita adalah soal internal. Globalisasi adalah soal eksternal. Bom dan teror tak jelas siapa yang bermain. Tetapi kini terlanjur dicap pada kalangan muslim. Sementara globalisasi seolah-olah penebar kedamaian dan kesejahteraan. Simak, mungkinkah bom dan terorisme memiskinkan pihak lain? Bisakah terorisme meremukan sebuah bangsa? Jawabnya mungkin saja. Namun lihat dampak globalisasi. Berapa banyak negara yang jadi miskin. Lantas berapa negara telah terampas masa depannya. Bicara teror adalah bicara kemungkinan, sementara bicara globalisasi telah terbukti akibatnya. Kita sendiri merasakan betapa makin sulit hidup ini. Lantas bisakah kita tetap terlelap sementara problem generasi berikut menumpuk-numpuk akibat ulah kita. Mereka harus menyelesaikan problem dahsyat yang kita wariskan. Dimana moral kita?

Dalam hal terkecil, moral ini bisa kita telusuri di bulan Ramadhan. Dalam hal zakat, jangan tunaikan zakat harta selalu di Ramadhan. Di bulan ini perbanyaklah infak sedekah. Sedang zakat harta harus dikeluarkan sesuai dengan haul atau jatuh temponya. Jika ditepatkan di Ramadhan, itu berburu pahala namanya. Dengan memburu pahala, bukankah itu ego pribadi. Maka moral pun bisa menimbang: Kejar pahala atau penuhi hak kalangan miskin di luar Ramadhan. Memenuhi hak fakir miskin jelas mulya. Namun mengejar pahala tetapi menyulitkan fakir miskin di bulan-bulan lain, bisakah memantik ridho Allah swt? Wallahu’alam jawabnya.

Merubah tradisi jelas tak populer. Tradisi mengeluarkan zakat harta di Ramadhan adalah sebuah kekeliruan. Jika kita tak berani merubah, jangan harap kita bisa cakap memandang persoalan besar yang menghadang bangsa. Ini ego pribadi. Atas nama agama, kita kedepankan kepentingan pribadi dan kita abaikan hak fakir miskin. Kita tak paham arti bermasyarakat. Sama seperti yang dihadapi para petinggi negeri ini. Mereka tak paham arti berbangsa. Mereka bangun negeri ini berkerja sama dengan pihak asing. Hanya karena ego pribadi, rencana untuk memberi kesejateraan bangsa jadi remuk.

Ego pribadi terbukti telah jadi peremuk. Kini terlampau banyak problem yang menjerat. Tinggal satu jawabnya: BERBENAHLAH. Mulai dari diri sendiri. Gugat dari soal zakat yang cuma 2.5%. Tunaikan zakat harta sesuai haulnya. Di Ramadhan ini, perbanyak infak sedekah yang bisa lebih dari 2.5%. Zakat telah diwajibkan bahkan ditegaskan sebagai satu Rukun Islam. Inilah keputusan ekonomi politik dan sosial paling penting di dalam Islam. Jika tak juga berubah, jangan harap kita bisa memaknai keputusan penting itu. Kekeliruan tradisi pengelolaan zakat, telah mencabik-cabik kehidupan umat Islam. Padahal zakat sarat dengan rahmatan lil’alamin.

Agustus 2005

BMT Center (Bagian 2)

2007-09-07T17:22:00.000-07:00

BMT Centre telah terdeklarasi 15 Juni 2005. Arahnya memang jadi sebuah forum. Sebagaimana galibnya, forum seharusnya menampung seluruh BMT tanpa terkecuali. Sementara yang hadir dalam deklarasi merupakan BMT yang berasset di atas 3 miliaran rupiah. Sudah tentu BMT di bawah itu tak bisa tertampung. Timbul pertanyaan, apakah BMT di bawah asset itu harus juga membentuk forum sendiri? Jika ya, apakah forum kedua yang dibentuk ini menampung seluruh BMT atau hanya membatasi diri bagi BMT berasset antara 1 sampai 3 miliar misalnya? Jawabnya yang bisa ya atau tidak, tentu amat tergantung sikon.

Bola Liar

Dari deklarasi BMT Centre di atas, ada beberapa catatan menarik. Catatan utama, harus jujur diakui bahwa thinktank belum menguasai betul konsep dan arah tujuan BMT Centre. Akibatnya siapa bisa cegah gagasan itu pun telah menggelinding sebagai “bola liar”. Soal penguasaan konsep sesungguhnya bicara tentang waktu. Artinya seiring perjalanan waktu, konsep pun akan jadi sempurna karena pasti ada perbaikan dan pembenahan. Sebetulnya kelemahan konsep itu bukan terletak pada content apa isinya, melainkan pada ketidayakinan. Karena tak yakin, beberapa pertanyaan muncul. Pertama apakah konsep tersebut baik atau tidak. Kedua berapa banyak kira-kira BMT yang mau bergabung di dalamnya. Ketiga jangan-jangan konsep ini malah bakal menuai masalah.

Konsep baik atau tidak, soalnya jadi relatif. Keraguan ini harusnya tak muncul mengingat penggagas di belakangnya bukan orang yang asing dengan dunia per-BMT-an. Karena tak yakin persoalan berkembang jadi lebih luas. Pemangku utama BMT Centre yakni Dompet Dhuafa (DD), akhirnya pun jadi setengah hati akan sosok yang digagas. Sementara bagi thinktank, arahan DD sangat dinanti-nanti sebagai landasan berpijak. Apa yang dikehendaki DD, jadi rambu yang jelas kemana visi itu hendak dilabuhkan. Namun yang diharap-harap mungkin tak kunjung tiba, sedang waktu deklarasipun sudah dijadwal. Pepatah lama tak ada rotan akarpun jadilah jadi pamungkas. Waktu terus berjalan, akhirnya gagasan BMT Centre tetap harus digulirkan. What ever will be, will be-lah.

Kelompok IGGI dan Kelompok G-7 dibentuk dengan tujuan jelas. Hendak menjadi lembaga donor bagi negara yang membutuhkan dana. IGGI bahkan jadi forum yang hanya bertugas untuk mendanai Indonesia. Yang musti dicatat, negara-negara donor ini membetuk forum agar peran mereka tidak tabrakan saat membantu negara lain. Jelas ini bicara kepentingan, yang antara ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Untuk itu mereka buat aturan main agar tak terjadi benturan. Jelas, terarah dan ada target yang hendak dicapai.

Sementara BMT Centre, masih tak jelas arahnya ke depan. Sebagai forum agaknya tidak. Ini tampak dari BMT yang boleh hadir hanya yang punya asset di atas 3 miliar. Dengan pembatasan asset sebagai satu kriteria, sesungguhnya ada sesuatu yang hendak diraih. Setidaknya diharap BMT raksasa ini bisa memberi contoh bagi BMT gurem yang belum berkembang maksimal. Jika sedari awal BMT Centre digagas sebagai forum, tentu yang diundang tak terbatas. Masih banyak BMT dalam jejaring DD yang assetnya di bawah 1 miliaran. Bicara forum adalah bicara hak semua anggota. Namun bicara jatah, jelas itu milik yang mampu saja. Lalu bicara forum terbatas, ekslusif dan hanya papan atas, apa sesungguhnya yang dituju? Mungkin tak satupun ada yang bisa menjawab. Gagasan awal BMT Centre memang terlanjur telah jadi bola liar.

Ibarat main bola sungguhan, bola jangan hanya digoreng kesana sini. Bahkan jangan ragu saat akan menjebol gawang lawan. Ragu sedetik, lawan segera menutup seluruh celah. Menaklukan bola liar sebenarnya juga mudah. Siapa yang tegas bersikap, akan mengambil alih peran. Apalagi jika sikap itu dilandasi dengan sebuah konsep. Itulah yang terjadi. Agaknya penggagas BMT Centre masih ragu, yang akhirnya harus mau berbagi peran. Padahal pihak yang menuntut peran, belum tentu sungguh-sungguh mau memainkan perannya. Maka jangan kecewa jika gagasan itu akhirnya jadi mentah lagi. Sebab siapa bisa yakini, bahwa semua pihak punya visi yang sama.

Sifat Forum

Berubahnya gagasan, punya dampak sangat signifikan. Gagasan yang lepas, bisa mewujud jadi lembaga yang belum tentu bisa dipahami karakternya. Inilah yang harus disadari oleh operator di belakangnya. Lembaga berbentuk forum, punya karakter tersendiri. Forum ibarat terminal. Siapapun boleh datang dan pergi. Yang aktif tiap hari datang, tak lebih istimewa ketimbang anggota yang pasif. Yang aktif dapat mengembangkan diri karena inisiatifnya, bukan karena forum itu bisa memberi sesuatu. Forum milik semua orang, tak ada yang boleh dominan. Anggota punya hak yang sama, tak bisa ada yang merampas. Forum pun harus adil, berdiri di atas seluruh kepentingan anggota. Forum yang hidup di kalangan Melayu, harus berazas berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Tak ada yang boleh lebih populer, lebih cakap dan lebih kuat.

Masyarakat Melayu belum teruji kedewasaannya dalam membentuk masyarakat sipil. Hak dan kewajiban terbalik-balik. Wewenang dan tanggung jawab pun campur aduk. Dengan kondisi begini, forum dengan tuntutan kelembagaannya jadi tergadai. Yang akhirnya hidup matinya forum tergantung pada siapa di belakangnya. Bukan tergantung pada seharusnya lembaga ini hidup. Sedang anggota yang lain, belum tentu peduli. Atau segera mengucap beribu-ribu terimakasih kepada pihak yang amat serius mengurusi forum. Meski barangkali forum itu hidup sesuai dengan selera pengurus, yang tak lagi berdiri dan semakin menyimpang di atas azasnya.

Forum hanyalah lalu lintas keluar masuknya anggota. Jikapun aturan ditegakkan, siapa yang bisa memberi sanksi pada anggota. Sanksi selalu kandas dan jadi bahan gurauan anggota. Forum hanya indah di saat-saat pertemuan. Yel-yel yang membahana memang membakar. Namun hanya di saat perhelatan itu masih berlangsung. Namun setelah ajang pesta usai, kesadaran pun muncul. Seolah seseorang baru terbangun dari lelapnya tidur, apa sebenarnya yang terjadi, kemana arah lembaga ini dan apa targetnya. Gugatan muncul sementara lembaga baru telah terbentuk.

Forum biasanya diurus oleh orang-orang penting dan yang punya kesibukkan luar biasa. Bahkan sering juga forum diurus oleh orang-orang yang tempat tinggalnya berjauhan. Hingga untuk mengadakan pertemuan, harus berjuang habis-habisan hanya untuk sekadar konfirmasi. Padahal pada saat pertemuan berlangsung, yang tadinya sudah konfirmasi ternyata juga tak bisa hadir. Bahkan yang hadirpun ternyata tak sungguh-sungguh. Jika tak serius bicara, segera meninggalkan tempat karena ada janji lain. Forum hanyalah sekadar forum. Terkebiri karena fungsi forum memang seperti terminal. Orang keluar masuk dengan leluasa, yang tak bisa dicegah oleh siapapun.

Forum tak bisa menghasilkan apa-apa. Jikapun mengeluarkan deklarasi, akan diseriusi oleh anggota dengan kelompoknya. Jarang sekali deklarasi itu ditujukan untuk kebesaran forum. Forum dianggotai oleh berbagai lembaga, yang masing-masing punya visi dan misinya. Biar bagaimanapun tiap anggota akan mementingkan kelompoknya ketimbang visi misi dan tujuan forum. Forum sering terkhianati oleh anggota. Info yang diperoleh dari forum, akan dibawa anggota kepada kelompoknya. Yang cilakanya jika pengurus forum adalah pejabat teras dari lembaga anggota, maka kepentingan lembaga cenderung didahulukan.

Sebagai terminal, forum pun jadi tempat bertemunya beragam isu. Bahkan boleh jadi di forum itu isu jadi matang. Maka forum pun bisa jadi sumber yang melahirkan berbagai isu penting. Karena itu forum pun jadi tempat bertemunya berbagai kepentingan. Terkadang kepentingan itu tajam terasa yang berakhir dengan benturan dan konflik. Namun sering juga yang dikhawatirkan ternyata tak terjadi. Karena sifatnya forum memang tak bisa memberi lebih pada anggota. Maka yang sudah jadi sejarah bangsa ini, hampir seluruh forum mati diam-diam. Pengurusnya lelah mengurus sesuatu yang tak mampu memberi lebih. Anggota pun lebih mementingkan kesibukkannya ketimbang forum. Forum punya tradisi sendiri, yakni dibentuk untuk mati. Indah saat dibentuk, dan memang cukup sampai di situ. Karena bersamaan dengan waktu, pengurus dan anggota sama-sama undur diri.

Waktu yang nanti akan mempertegas sejarah perforuman. Apakah BMT Centre bisa tetap eksis, atau juga berakhir diam-diam. Kini tinggal DD. Hendak diarahkan kemana BMT dalam jaringan DD? Mengharap BMT Centre yang telah berbentuk forum, jelas mustahil. Sebagai forum, DD tak boleh mementingkan diri sendiri. Memaksa diri melalui BMT Centre, jelas ini pengkhianatan pada anggota yang lain. Maka di samping BMT Centre, masihkah DD mau berlelah-lelah memajukan BMT jejaringnya? Jawaban DD adalah sebuah cermin. Di sini DD harus bisa membuktikan, apakah DD punya visi atau tidak.

Banda Aceh

BMT Center (Bagian 1)

2007-09-07T17:20:00.000-07:00

POSISI

Jumlah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) kini telah mencapai ribuan. Untuk menghitung secara akurat lembaga keuangan mikro ini, insya Allah sulit dilakukan. Ada beberapa alasan yang jadi penyebab. Pertama tak sedikit BMT berdiri di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Segment market BMT yang lapisan bawah, memaksa BMT harus siap beroperasi di tempat yang kadang ada kadang tidak alias tergusur. Tempat terbaik lapisan bawah, itulah di wilayah terpencil, di sudut kumuh atau di tempat yang tidak business like. Kedua banyak juga BMT yang sudah tutup kantor. Karena tutup siapa peduli untuk melapor keberadaan mereka. Di samping jika harus melapor, kemana mereka musti melayangkan surat bangkrutnya. Ketiga ada BMT amatiran. Kadang-kadang ada tempo-tempo lenyap. Kadang ikut dalam pertemuan BMT, eh di pertemuan simpan pinjam konvensional juga nongol. Keempat ada juga BMT “jejadian”. Artinya ada beberapa pihak seperti rentenir, mencoba menyesuaikan kiprahnya sesuai syariah. Soal pas atau tidak, itu masalah lain. Yang pasti BMT jelmaan rentenir ini mustahil mau menyambung silaturahim dengan BMT aseli.

Pertumbuhan BMT memang tak dapat dicegah. Dan memang untuk apa dicegah. Berarti ambruknya banyak BMT juga tak dapat dicegah. Sementara jika ada BMT yang berpraktek seperti rentenir juga sulit dideteksi. Untuk mencegah praktek seperti ini juga sulit dilakukan. Standarisasi BMT memang belum terformulasi dengan layak. Banyak pihak yang mencoba menerapkan standar BMT. Namun kebanyakan selalu terjebak dalam jargon dan yel-yel tanpa ujung pangkal. Maunya profesional, ternyata dalam tiap pertemuan hanya bicara tentang daftar harapan, tantangan dan kendala. Lantas pertemuan pun diakhiri dengan deklarasi. Isi deklarasi tak lebih dari amar maruf, sekadar anjuran untuk bersatu, memperbaiki diri dan memerangi ketidakadilan. Setelah deklarasi, sedikit yang sungguh-sungguh mau ber-nahi mungkar.

Nahi mungkar utama, dari sekian ribu BMT di Indonesia adakah meski cuma satu BMT yang mau mengkoreksi tentang konsep kesyariahannya? Dalam buku Bank Islam yang Tidak Islami, Zaim Saidi, menegaskan bahwa praktek lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pernyataan Zaim sudah terbukukan. Yang meresahkan tentu bukan hanya buku tersebut, melainkan tak ada satupun respon dari para praktisi. Baik dari perbankan umum syariah, BPR Syariah, BMT dan anggota pengawas syariah. Jika Zaim yang memang keliru, wajib bagi yang paham harus menunjukkan kesalahan isi buku itu. Sebaliknya tak ada satupun tanggapan, apakah jadi tanda bahwa indikasi Zaim mendekati kebenaran.

Lepas dari subtansi konsep, BMT telah mengangkat wajah umat Islam. Artinya secara kelembagaan, umat pun mampu merealisasikan tuntutan profesional dalam sebuah sistem. Sebelum BMT lahir, bicara lembaga keuangan kecil selalu diskusi tentang KSP (Kelompok Simpan Pinjam) yang dibentuk LSM atau NGO. Sudah sejak tahun 70-an KSP ini berkiprah. Jadi jangan tanya jatuh bangun dan asam garam kedewasaan mereka. Namun BMT yang muncul di pertengahan 90-an, kini sudah ribuan jumlahnya merebak di hampir seluruh Indonesia. Saat ini BMT bukan lagi tandingan KSP. Beberapa BMT papan atas, assetnya sudah di atas Rp 20-an miliar. Ini angka fantastik. Dari sekadar KSP, sebagian BMT menyamai BPR dan bisa jadi bakal melebihi BPR.

Istilah KSP kini sudah mulai memudar. Diganti micro finance yang dirancang berbagai lembaga besar dunia. Konsep, sistem dan training sosialisasi serta penyiapan SDM untuk micro finance demikian berkembang. Hampir-hampir tak ada satupun NGO yang tak punya program micro finance. Sementara BMT di-back up lembaga lokal yang cenderung setengah hati. Awalnya lembaga penginisiator ini begitu semangat. Namun berangsur padam melihat problem dan kendala yang membentang. Apa boleh buat, sembari mencari induk semang, BMT harus menyelesaikan problemnya sendiri di lapangan. Jika lembaga micro finance makin canggih, sebaliknya BMT terus terjebak dalam kondisi darurat. Bila lembaga micro finance bisa jadi lembaga pressure, sebaliknya untuk tampil PD masih jadi kendala BMT. Padahal dari sisi konsep, BMT step ahead. Dari sisi praktek, secara kultur BMT langsung akrab dengan masyarakat. Hanya metode dan back office yang masih jadi sebagian problem.

Tantangan besar BMT sekarang datang dari bank umum. Tiba-tiba saja melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP), Bank Danamon turun mengambil pasar kredit yang Rp 25 ribuan. Bayangkan bank kelas kakap yang kini dimiliki konglomerat Singapura, juga mengambil sisa-sisa kue yang tercecer dan yang berjatuhan di sudut-sudut becek dan kumuh di pasar tradisional. Bank ini tidak salah. Namanya pengusaha, apapun akan diusahakan jadi uang. Yang keliru adalah kebijakan negara. Mengapa negara tidak tanggap bahwa rakyatnya yang jelata dan tak punya kekuatan, dibiarkan digebuk habis-habisan oleh bank besar yang sudah go public. Mengapa BI sebagai regulator dan wasit, membiarkan asuhannya yang besar dan kuat mencabik-cabik siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Inilah yang dinamakan “Negara yang Mematikan Rakyatnya”.

Dari sisi politik, BMT juga harus pandai menyiasahi diri agar tak tertuding sektarian ekstrim. Bagi kalangan luar, muslim yang ingin menerapkan prinsip syariah dianggap berbahaya. Bagi mereka itu bukan hak, melainkan sekarang ini mengarah jadi teroris. Maka di awal kebangkitan koran Republika, seorang pensiunan jenderal yang sudah gaek mengatakan: “RepublikA dengan A besar adalah Republik Agama. Perhatikan disitu ada Dompet Dhuafa, dan Dompet Dhuafa mengembangkan BMT-BMT. Waspadai pergerakannya di masa datang”.

SILATURAHIM

Dengan segala persoalannya, BMT toh tetap berkembang. Ada yang pesat serta pasti lebih banyak yang tersendat. Yang pesat mampu menoreh asset di sekitar Rp 30-an miliar, sedang yang tersendat masih di angka kurang lebih Rp 100 juta meski telah berusia hampir 10 tahun. Ada BMT yang butuh pengembangan SDM tahapan advance, namun ada juga BMT yang masih butuh pendampingan. Ada direktur BMT yang sudah bercita-cita jadi Menteri Koperasi dan UKM, tapi tak sedikit di antara direktur sama sekali tak punya jiwa leadership. Itulah faktanya. Lembaga grass-root yang sebagian tumbuh dengan tidak menghiraukan berbagai persyaratan. Proses alaminya benar-benar diserahkan pada keramahan alam. Yang pasti dalam tahap awal kelahiran, bagaimana caranya BMT harus bisa eksis. Setelah itu babak perbaikan diri dilakukan bersamaan dengan berjalannya waktu. Maka jika ada dari lembaga grass-root ini tumbuh baik, berarti SDM-nya sungguh-sungguh teruji. Tinggal bagaimana menempatkan agar lebih bermanfaat.

Pada 15 Juni 2005, Dompet Dhuafa (DD) mengumpulkan sejumlah BMT yang berasset di atas Rp 3 miliaran. Hadir sekitar 70-an BMT yang ditinjau dari sisi asset merupakan para raksasa BMT. Para pengelolanya bukan lagi anak-anak lugu seperti saat pertama mengenal konsep BMT di awal training dulu. Kini mereka merupakan macan-macan yang siap menerkam. Meski tampilan tenang, mereka tak bisa diam jika soal keuangan mikro dikupas. Ini adalah potensi besar. Apakah akan disinerjikan jadi kekuatan yang bakal mem-back up perkembangan small medium entreprises? Atau hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat, kepentingan bisnis jangka pendek dan kepentingan politis.

Di Indonesia ada beberapa lembaga pengayom dan pendorong BMT. Pertama lembaga yang melahirkan BMT Bina Insan Kamil sebagai BMT pertama di Indonesia. Entah apakah lembaga ini masih eksis hingga hari ini. Kedua adalah DD yang menggelar diklat pertama BMT di September 1994. Ketiga adalah Pinbuk yang telah mensosialisasi BMT ke hampir seluruh Indonesia. Keempat PNM kini juga telah menyisipkan BMT jadi salah satu core business-nya. Kelima BMM (Baitul Maal Muamalat) juga mengambil BMT jadi salah satu bidikan utama. Di luar lembaga-lembaga ini, barangkali masih ada yang lain yang belum terdeteksi.

Biasanya masing-masing BMT hadir dalam acara yang digelar jejaringnya. Jika pun ada pertemuan lintas BMT, hanya dilakukan secara sporadis di arus bawah. Karena pertemuan arus bawah, keputusan apapun yang dibuat kerap tak bisa jadi sebuah kebijakan besar. Maka pertemuan di 15 Juni 2005 itu jadi penting. Karena diselenggarakan oleh DD, lembaga yang punya reputasi panjang untuk mendorong kemandirian berbagai asset lembaga masyarakat. Untuk meyakinkan perlunya kebersamaan, sebelumnya pejabat teras DD harus sowan kepada pihak terkait.

Ditinjau dari sisi silaturahim, pertemuan itu baik-baik saja. Namun kultur Melayu punya logikanya sendiri. Silturahim itu sering jadi tak produktif. Keterpisahan dan konsentrasi, selalu tertuduh ingin kerja sendirian dan tak mau bekerja sama. Padahal agar bisa profesional, manajemen menuntut fokus dan eksplorasi bidang yang digeluti habis-habisan. Mustahil BRI, BNI, BCA, BII dan Danamon bekerja dalam satu payung. Mereka konsen untuk melahirkan lembaga keuangan sesuai dengan keunikannya. Jangan ingkar sunnah dengan menyatukan keragaman. Biarkan bunga mekar dengan warna warninya masing-masing di taman. Ada yang merah, kuning dan putih. Sudah terbukti taman yang didominasi karena dipaksa harus berwarna kuning semua, telah memangkas kekuatan keragaman itu. Keragaman ini amat dibutuhkan mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat dan kepercayaan.

FORUM

Dalam diskusi terbatas, tujuan digagasnya BMT Centre, tak lain untuk melahirkan BMT yang punya keunikan khusus. Keunikan ini bisa didisain sesuai keinginan thinktank di belakangnya. Karena di belakang BMT Centre adalah DD, lumrah wajar dan amat manusiawi, BMT yang lahir itu harus mengusung visi DD. Jika tak demikian, ini jelas kegagalan manajemen. Berarti antara konsep, kebijakan dan implementasi harus jelas, terarah dan terukur. Harus ada keberanian untuk bersikap. Berkali-kali saya kutip pendapat Anwar Ibrahim, mantan timbalan PM Malaysia: Memimpin adalah keberanian bertindak dengan tidak menghiraukan selera publik. Asal pegang prinsip-prinsip dasar.

Leadership dan manajemen seolah tak lagi bertepi. Ini adalah seni. Bagaimana bisa mengarahkan segala sumber daya untuk meraih tujuan. Jangan sampai terjebak oleh permainan lawan. Jika didikte lawan, berarti gaya permainan kita kalah. Artinya pastikan, apakah kita sudah punya konsep utuh dan tujuan yang jelas. Jikapun sudah ada, bagaimana dengan kebijakan dan implementasinya. Jika kita lemah, sehebat apapun konsep bakal berakhir sia-sia. Berarti persoalannya kembali kepada diri sendiri. Apa yang sesungguhnya sedang digagas. Sering kita terhenyak dan baru tersadar setelah panggung usai. Dalam keheningan panggung yang tak ada lagi penonton, kita baru mengevaluasi apa yang telah terjadi di panggung tadi. Ada haru. Ada bangga. Terkadang ada senyum melihat tingkah laku pemain yang akrab dengan penonton. Tapi kerap juga ada penyesalan, karena lakon yang dimainkan tak sesuai dengan naskah yang digurat.

BMT Centre digagas adalah untuk bicara 10 dan 20 tahun ke depan. Kita boleh tiada, namun visi ke depan harus dilanjutkan oleh generasi mendatang. Biarkan kita tidak menikmati hasil, karena visi memang bicara tentang warisan bagi generasi mendatang. Kita rindu oleh keberanian mempertahankan pendapat. Kita rindu akan terobosan yang visioner, mampu menjawab apa yang dibutuhkan hari-hari esok. Kita rindu sesuatu yang bisa berkembang dan dimiliki generasi mendatang. Maka tanamkan investasi yang namanya profesionalitas sebagai landasan pijak yang kokoh. Dengan profesional, generasi mendatang akan lebih mudah untuk melanjutkan cita-cita besar BMT.

Lembaga manapun sepakat, semua pasti ingin profesional. Namun tak semua lembaga dewasa untuk melihat ternyata ada yang lebih maju karena lebih profesional. Tak usah paksa BMT yang tak cocok dengan gaya BMT Centre. Sebab siapapun punya hak untuk menentukan kiprah sesuai dengan minat, bakat dan gayanya. Biarkan BMT tumbuh dengan pola keunikannya. Sudah jadi sunnatullah yang lemah meminta bantuan. Namun ada yang tak pernah disadari, bahwa kesuksesan diraih dengan kerja keras. Bukan mengharap bantuan. Ingat, kita sering menunggu bantuan. Ternyata yang diharap-harap tak juga kunjung datang. Maka jangan silau nama besar dan jangan pula silau lembaga besar. Karena hari ini, detik ini tergantung pada sikap kita. Kita berbuat kebaikan di detik ini, akan melahirkan kebaikan di detik berikutnya. Siapa yang berharap bantuan di detik ini, cenderung berharap bantuan di detik berikutnya.

BMT Centre dihadiri oleh pentolan-pentolan besar. Mereka telah tumbuh dengan karakter masing-masing. Lantas apakah karakter ini akan disatukan? Jangan. Biarkan mereka tumbuh bahkan dorong agar karakter itu lebih kuat dan kokoh. Yang penting arahkan karakter tersebut untuk membangun kehidupan. Itulah sinerjitas. Maka BMT Centre yang dihadiri oleh lintas pentolan, memang telah jadi sebuah forum. Di forum segala curhat harus ditampung. Di forum semua pihak harus menjaga diri. Artinya menjaga keujuban agar tak menimbulkan guncangan pada anggota yang lain. Forum BMT Centre yang dihadiri oleh BMT dengan asset di atas Rp 3 miliaran, pun telah jadi pembatas. BMT berasset di bawah itu, dengan sendirinya harus pahamlah. Itu bukan wilayah mereka.

Banda Aceh

25 Juni 2005

Tak Ada Alasan Menolak

2007-09-07T17:17:00.000-07:00

“Mas, sesungguhnya saya ingin mempromosikan anda untuk bergabung di tim Kuntoro”, kata seseorang di ujung telepon. “Namun anda ini kan biasa independen, apa mau berada di tim bentukan SBY”, tambahnya ragu. Waktu pun berjalan cepat, tiba-tiba saya sudah berjumpa dengan orang yang di ujung telepon itu. Tampaknya dia amat berharap agar saya mau bergabung. ”Ada point penting saat meresmikan BRR (Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Kuntoro Mangkudisubroto mengatakan: “Kita bukan membangun phisik Aceh, namun membangun kembali suatu kehidupan”, ujarnya menirukan kata-kata Kuntoro.

Kendati terkesan klise, bagi saya statement Kuntoro tetap mengejutkan. Ternyata masih tersisa, pejabat yang ingin membangun bangsanya sungguh-sungguh. Semua ingin membangun. Tapi kerap waktu membuktikan, pembangunan itu cuma buat keluarga dan kelompok. Tentang Kuntoro, saya memang tak banyak tahu. Saya bukan pengamat politik. Saya pun tak pernah tertarik korek-korek cari kesalahan orang lain. Sebab saya juga tak suka jika kesalahan dan kekeliruan saya dipublikasikan kemana-mana. Alhamdulillah puji syukur bagi Allah swt karena masih menutupi aib-aib saya.

Cukup banyak yang bilang, lingkungan Kuntoro termasuk resik. Siapa tak kenal Mar’ie Muhammad dan Erryriana Harjapamekas, dua nama yang krediblitasnya terbangun karena dikenal resik. Ini contoh di antara sebagian teman-teman dekat Kuntoro. Memang seperti Rasulullah saw katakan: “Untuk melihat seseorang, lihat siapa teman-temannya”. Lingkungan ini tentu memberi harapan. Setidaknya garansi akan ada harapan untuk berubah. Jikapun akhirnya menyimpang, jangan lupa, siapa sanggup ubah tradisi korup yang sudah mendarah daging di Indonesia. Jadi? Yah itulah, setidaknya pernah ada harapan.

Juga jangan salah, saya tak anggap diri saya bersih. Apa sih reputasi yang saya miliki. Cuma ngurusi Dompet Dhuafa Republika (DD), lembaga nirlaba lokal, kecil dan kegiatannya untuk kalangan fakir miskin. Belum pernah saya terlibat dalam kegiatan orang-orang besar, dengan dana besar dan lebih-lebih yang sifatnya kenegaraan. Saat di DD, clean and good corporate memang ditradisikan. Karena kondisi kejujuran dan keamanahan ditegakkan dan uangnya sedikit, sulit bagi teman-teman untuk bisa korupsi uang. Korupsi waktu, mungkin banyak terjadi. Saya memang undur dari DD, tepat di hari jadi DD yang ke 10 tahun 2003. Saya yakin, saya tak bawa uang sepeserpun. Wallahu’alam. Sekitar tahun 1995, para pendiri DD menandatangi pernyataan yang isinya tidak ada hak waris kepemilikan kepada isteri, anak dan keturunan.

Citra DD yang bisa survive ternyata mendulang simpatik. Bagi beberapa pihak, kemunduran saya juga jadi catatan tersendiri. Catatan ini jelas beragam. Barangkali ada yang terkejut dan bertanya-tanya. Mungkin ada yang senang dan amat mendukung. Yang sedih tapi menghargai keputusan itu juga cukup banyak. Yang pasti regenerasi adalah sunatullah. Dalam panggung pertunjukan ada postulat penting yang tak boleh diremehkan. Turun dan naik panggung suatu hal biasa. Sehebat apapun seorang bintang, mustahil ia bisa kemas agar panggung tetap berkiblat padanya. Karena itu percayalah, pasti ada juga yang tidak suka atas kesuksesan bintang dimanapun. Pandai-pandailah seorang pemain untuk tahu kapan saatnya turun panggung. Turun panggung tak berarti layar pun ditutup. Biarkan layar tetap terkembang. Dorong pemain lain naik panggung, menggoresi layar dengan cerita sesuai karakter dan zamannya.

Kemunduran saya menarik pihak untuk mendorong ke BRR. Dalam diskusi terungkap bahwa BRR butuh:

Orang jujur dan amanah

Jujur dan amanah berbeda. Orang jujur belum tentu amanah. Tapi orang yang amanah sudah pasti jujur. Artinya siapapun bisa jujur karena di kantong belum ada uang. Tetapi begitu kantong sudah terisi, belum tentu orang bisa bertahan jujur. Maka yang bisa menahan diri saat kantong berisi, dia lah orang yang amanah. Kejujurannya telah terbukti.

Komitmen dan konsistensi

Saya ditawari untuk bergabung di tim ekonomi. Yang diurus apalagi jika bukan usaha kecil dan menengah. Ini sebuah pekerjaan yang banyak orang menghindar. Kenapa? Karena hanya mengurusi orang-orang kecil. Tanpa panggilan hati, pekerjaan seperti ini bakal segera ditinggal. Jikapun tak ditinggal, pekerjaan ini ditangani setengah hati. Maka dibutuhkan komitmen dan konsistensi.

Punya pengalaman dan cakap

Memang tak semua orang mahfum bahwa perjalanan DD merupakan kisah yang babak belur. Bagi pengamat dan yang mahfum, balada DD tentu amat menarik. DD sebuah contoh lembaga lokal yang bisa bertahan, beringsut dan berjingkat di antara belantara NGO. Malah DD telah menjelma menjadi inspiring institution, menginspirasi lahirnya banyak lembaga. Ini memang jadi catatan tersendiri.

Terbukti mampu melaksanakan program

Saya katakan kesuksesan itu relatif, bisa jadi juga tergantung pada sudut pandang. Tapi pandangan ini dipatahkan. Yang jelas kata tim yang mengajak saya, DD sudah membuktikan selama 10 tahun. Yang tadinya lembaga tak jelas, kini bergerak dan telah berkembang. Meski saya katakan relatif, toh program-program DD terus bergerak dan jumlah donatur pun semakin bertambah.

Di samping alasan itu, tim rekruiting amat tertarik pada kemunduran saya di DD. Tanpa adanya indikasi korupsi, kata mereka, lembaga telah diserahkan pada generasi berikut dengan smooth. Sikap seperti ini jadi cita-cita BRR. Sebab masa kerja BRR memang telah dipatok, selama-lamanya maksimal tujuh tahun. Setelah tujuh tahun, seluruh kerja BRR diserahkan pada masyarakat Aceh. Jadi BRR memang baru punya cita-cita. Sedang DD telah melakukannya. “Jadi tak ada alasan anda untuk menolak bergabung di BRR. Ahlan wasahlan”, kata tim rekruiting BRR.

Saya tertegun. Terbata-bata saya ajukan kesulitan yang saya bayangkan. Bisa-bisa saja saya full di Aceh. Tapi saya menawar, bolehkah saya pulang ke Jakarta setiap dua minggu. Saya minta izin dua hari, untuk mengurus usaha yang tengah dibangun. Setelah 10 tahun di DD, saya harus mulai kehidupan dari nol lagi. Jika bergabung dengan BRR selama tujuh tahun di Aceh, haruskah saya mulai hidup dari nol lagi? Saya tak mau terlambat memulai usaha. Semakin usia bertambah, harusnya usaha juga makin dewasa. Jangan terbalik, usia makin uzur sedang usaha baru dilahirkan. Dalam usia yang tak lagi produktif, tentu sulit memulai usaha baru. Fase awal usaha baru, tentu harus ditopang oleh kekuatan yang masih enerjik.

Dengan berat hati, akhirnya tim dan deputi ekonomi BRR mengizinkan. 1 Juni 2005, babak baru di Aceh pun dimulai. Dalam membakar semangat teman-teman, sering saya katakan bahwa DD merupakan shadow state. DD hidup dari zakat masyarakat. Sedang pemerintah hidup dari pajak masyarakat. Core activity DD adalah mencoba mengatasi kemiskinan masyarakat. Sementara pemerintah bertugas membangun kesejahteraan bagi bangsa. Amil sebagai pegawai DD dijamin hak-haknya. Pegawai pemerintah pun sesungguhnya telah dijamin hak-haknya. Perbedaannya terletak pada dua hal. Pertama skala kelembagaan, bahwa DD adalah lembaga kecil, sementara pemerintah adalah lembaga raksasa. Kedua pemahaman jati diri lembaga bahwa amil harus paham substansi DD sebagai lembaga nirlaba yang punya peran, fungsi dan tugas-tugasnya. Sementara berapa banyak dari pegawai pemerintah yang sadar pemerintah merupakan lembaga nirlaba? Sudahkan esensi organisasi pemerintah sebagai lembaga nirlaba disosialisasikan pada jajaran pegawai pemerintah.

Karena itu tak bosan-bosan saya bangkitkan kesadaran, bahwa amil harus paham posisi. Bekerja di DD, perannya seperti negarawan. Syarat sebagai negarawan sebenarnya jelas. Kriterianya tak sulit digagas. Namun implementasinya bukan perkara mudah. Negarawan harus paham kedudukannya, kepentingan bangsa di atas segalanya. Tak bisa kompromi dengan beragam kepentingan, baik pribadi atau kelompok, kepentingan sesaat atau hanya jangka pendek. Apapun yang dilakukan konteksnya tetap mengarah pada kebangsaan. Kata-kata ini memang seolah-olah begitu heroik. Tetapi siapa suruh kerja di DD. Karena DD lembaga nirlaba, didanai dengan ZIS masyarakat, maka khidmatnya kembali kepada masyarakat.

Sejak 1 juni 2005 saya sudah di Aceh. Gugahan shadow state dan negarawan kini bukan wacana yang selalu saya dengung-dengungkan. Aceh merupakan satu wilayah independen. Propinsi yang punya otonomi khusus dengan kesyariahan sebagai kearifan lokalnya. Dalam konteks BRR, Aceh seolah the other state. Presidennya bukan lagi SBY, melainkan Kuntoro. Ini bukan hendak berpolitik-politikan. Tetapi permintaan BRR setingkat menteri dengan dana khusus serta status independennya, menempatkan BRR dan Aceh jadi amat menarik disimak.

Aceh memang baru lepas dari Tsunami. Tapi ternyata tak serta merta semua soal lenyap dibetot Tsunami. Justru Tsunami di Desember 2004 itu, mewarisi banyak soal. Tsunami menjadikan Aceh bagai rumah yang sebagian ambruk. Merehab rumah yang setengah ambruk, jauh lebih sulit ketimbang membangun rumah yang habis sama sekali. Sementara di reruntuhan rumah, masih ada kehidupan dengan segala problem traumatiknya. Belum lagi soal ini bisa ditemui jawabnya, soal GAM masih jadi batu sandungan. Sulit membangun kehidupan dalam kondisi yang tak jelas keamanannya. Soal kependudukan, status tanah dan lenyapnya berbagai asset, merupakan persoalan prioritas yang harus disikapi secara jernih. Kredit bank misalnya, haruskah segera di-write off atau tetap dijadikan sebagai utang. Jika yang berutang wafat terkena Tsunami, kemana bank harus menyelesaikannya. Sedang tanah-tanah yang tak lagi jelas batas-batasnya, juga harus segera ditindaki agar tak jadi bom waktu di kemudian hari. Tak bisa tentunya membangun sesuatu di atas tanah yang tak jelas status hukumnya.

Itu soal internal Aceh. Soal eksternalnya, sejak Tsunami melabrak, sebagian besar NGO dunia hadir ke Serambi Makkah ini. Data di bulan April 2005, tersisa sekitar 150-an NGO. Sebelum bulan April tentu lebih banyak lagi. NGO ini telah bekerja sejak Januari 2005. Kendati dinyatakan tidak, tapi realitanya tetap terjadi perebutan lahan garap. Di samping terjadi pula program yang overlap antara satu NGO dengan lainnya. Dalam kondisi begini, semua hal bisa-bisa jadi masalah. Padahal banyaknya NGO yang hadir, merupakan sesuatu yang amat bermanfaat. Tinggal bagaimana mengatur siasah agar kehadiran mereka jadi potensi yang bisa mendongkrak Aceh. Yang harus dicegah dan diarahkan, adanya kepentingan dan agenda khusus dari beragam misi yang hadir di Aceh. Jika tidak kearifan lokal ini akan berderak berbenturan dengan misi yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati sebab pasti ada pihak yang menjadikan Tsunami sebagai momentum untuk menyebarkan misinya di Aceh.

Sementara BRR sendiri, baru hadir sekitar empat bulanan setelah Tsunami. Dengan posisi serba telat, kiprah BRR telah mendulang berbagai pertanyaan. Pertama sebagai wakil resmi negara, BRR harus mengajak Pemda Aceh untuk bisa menerima BRR dengan lapang dada. Kedua BRR yang lahir belakangan, dituntut untuk lebih sigap melampaui NGO yang punya reputasi dunia. Dengan segala kesulitannya, BRR harus bisa memposisikan diri agar tak terjebak seperti mengajari bebek berenang terhadap NGO. Ketiga BRR harus paham dengan kultur dan watak masyarakat Aceh, yang sebagaiannya merasa dikibuli pemerintah pusat. Karena itu bantuan yang bakal diberikan BRR, jangan sampai hanya dijadikan hadiah tanpa bisa merubah etos kerja masyarakat.

Keempat di tubuh BRR sendiri perlu diwaspadai. BRR punya misi besar, menyelamatkan Aceh. Soalnya adalah mau tak mau misi ini menempatkan BRR bagai kapal induk. Sementara sebagai kapal induk, tidak otomatis memecahkannya dengan merekrut sebanyak-banyak orang. Bagaimana caranya dengan SDM yang minimal, kapal induk bisa digerakkan. Di antara orang yang hadir di BRR, tentu punya latar yang berbeda. Pertanyaannya, sudahkah di antara orang yang memperkuat BRR ini telah saling ber-ta’aruf? Sudahkah orang-orang BRR paham akan visi yang diemban. Jangan-jangan kelak seperti pegawai pemerintahan, tak paham jati diri negara, tak paham visi bangsa dan tak mengerti posisi. Jangan-jangan karena langsung asyik bekerja, kapal induk ini tak diselami apa isi kandungan sesungguhnya. Jika belum paham, asyik bekerja ini sebenarnya untuk apa dan untuk siapa. Bisa jadi di lapangan akan terjadi benturan, dan ternyata sama-sama kaget karena sama-sama berasal dari BRR.

Dan persoalan besar yang dihadapi BRR, kelak apa yang sudah dilakukan BRR harus diserahkan pada masyarakat Aceh. Jika BRR sukses, pemindahan wewenang dan tanggung jawab itu harus diantisipasi agar berjalan baik. Jika BRR gagal, inilah bencana yang tak kalah tragisnya dengan Tsunami. Ya Allah mudahkan, ringankan dan lancarkan. Jangan Engkau beri cobaan dan beban yang berat sebagaimana telah Engkau coba umat-umat terdahulu.Lindungai pula kami dari godaan khianat. Serta jauhkan kami dari golongan orang-orang yang bukan ahlinya. Amin. Bismillah ...

(Banda Aceh, 3 Juni 2005)

Sampah

2007-09-07T17:12:00.000-07:00

Tanggal 28 April 05, Republika memuat foto tentang monumen sampah. Monumen ini berbentuk tugu. Dibuat dari sampah kertas, plastik, botol dan kaleng yang beratnya 2.8 ton. Tugu Sampah yang tingginya 15 meter dengan diameter 32.4 meter ini, dibangun di kampus Universitas Negeri Semarang. Pemuatan foto ini memang sensitif, pasti ada motif di belakangnya. Coba bayangkan, membuat tugu dari sampah dan ditempatkan di sebuah kampus. Ini saja sudah membuat orang bertanya-tanya. Sementara belakangan, soal sampah memang tengah hangat. Lantas dengan dimuatnya di Republika, sempurnalah keinginan pembuat Tugu Sampah.

Entah mana yang lebih nakal, pembuat Tugu Sampah atau wartawannya. Ada pesan yang memang berupaya disuguhkan, bahwa satu soal besar yang menghadang bangsa ini adalah SAMPAH. Jakarta punya sampah, Bantar Gebang Bekasi yang meradang. Entah soal Bantar sudah selesai atau belum, di belahan lain warga Cibinong Bogor ramai-ramai menolak sampah Jakarta. Bagai dalam kisah asmara cinta ditolak dukun bertindak, eksportir sampah pun tak kalah gertak. Sampah ditolak, prokem pun bertindak. Belum lagi kasus ini usai, tiba-tiba masyarakat dikejutkan adanya longsoran sampah di Cimahi Bandung. Tak tanggung-tanggung longsoran sampah pun memakan korban.

Sesuai dengan jati diri sampah, berita sampah tentu gombal. Tapi soal sampah di Indonesia, kini bukan lagi gombal. Berlarutnya penanganan sampah, pelengkap cermin perilaku sikap hidup. Indonesia memang kaya berita besar yang sensasional, dramatis, memilukan dan sering amat naif. Di belahan dunia manapun longsoran tak bisa lepas dari gejala alam. Namun Indonesia memang selalu membuat orang-orang di luar negeri geleng-geleng kepala. Berbagai asset BUMN dijual ke asing, serta sumber daya alam pun diobral untuk dieksplorasi asing. Kini PIM (Pupuk Iskandar Muda) pun tak kebagian pasokan gas hingga terancam bubar. Di kelapa sawit yang sekian juta ha, kita cuma ekspor CPO (crude palm oil). Tak ada nilai lebih. Di industri mobil yang begitu besar pasarnya, kita juga hanya jadi tukang. Sekian puluh tahun membangun industri mobil, tak satupun ada yang bermerk made in Indonesia. Lantas balik ke soal sampah, timbunan sampah hingga longsor cuma ada di Indonesia. Makan korban jiwa lagi.

Karakter Bangsa

Sampah merupakan sesuatu yang tak lagi terpakai, atau memang tak lagi mau dipakai. Sampah beragam jenisnya. Kebanyakan sampah dimahfumi sebagai sesuatu yang berwujud nyata, bisa disentuh dan dilihat phisiknya. Yang tak banyak dipahami orang, ada pula sampah yang tak berwujud. Seperti pikiran yang tak punya nilai apa-apa tentu jadi sampah pikiran. Sebagian masyarakat yang terlibat dalam tindak kriminal, jaringan pengedar narkotik dan pelacuran, juga merupakan contoh-contoh sampah masyarakat. Sampah yang berwujud phisik, onggokannya ada yang bersih, kotor dan bahkan ada juga sampah yang berbahaya. Setiap hari manusia menghasilkan sampah. Binatang pun demikian, termasuk tetumbuhan dan pohon yang semuanya menghasilkan sampah. Berarti hitungannya bukan lagi harian tetapi sudah per detik.

Saat masih sedikit, sampah dapat segera ditangani. Sebatang puntung rokok misalnya, sesobek kertas atau sehelai tissue, dengan mudah dibuang ke keranjang sampah. Tetapi saat sampah sudah di keranjang plastik, persoalan pun muncul. Bagi warga yang hidup di tempat kumuh, plastik berisi sampah dibuang sekenanya. Jika di sekitar rumah ada kali atau selokan, pasti dipenuhi sampah-sampah plastik. Jika di situ terdapat lahan kosong, tanpa dikomandoi warga beramai-ramai menjadikan itu tempat pembuangan sampah. Jika tak ada got dan lahan kosong tak ada, tetangga yang punya halaman jadi sasaran. Tiap pagi penghuni rumah harus membersihkan karena selalu saja ada plastik sampah yang dibuang ke halamannya. Cara mudah membuang sampah, warga sekenanya meletakkan di jalan, di kelokan, di sudut jalan atau di persilangan jalan.

Di perumahan-perumahan tabiat penanganan sampah berbeda. Di lingkungan ini penanganan sampah sudah lebih tertata. Truk-truk atau gerobak sampah datang membongkar sampah yang ditempatkan di bak penampung di sudut depan rumah. Yang tidak punya bak penampungan, sampah-sampah diplastiki digantung di pagar atau di pohon di depan rumah. Tujuannya baik agar tak diacak-acak binatang. Namun dari segi pemandangan tentu jadi tak sedap. Apalagi jika sampah itu sudah berhari-hari tak diangkat. Lalat berterbangan dan air limbahnya menetes-netes menimbulkan aroma yang juga tak sedap.

Di daerah perkotaan, sampah yang berupa kotoran, segera ditampung di septic tank. Tetapi sebagian tradisi masyarakat kita, terutama yang masih tinggal di kampung, tidak mengenal WC. Jika di kampung ada sungai, di situlah mereka buang hajatnya. Karena sebagian masyarakat kita juga tak kenal sumur, maka mereka pun mencuci dan membersihkan diri di kali itu. Jika pemerintah gali lubang tutup lubang cari utangan buat bangun negara, masyarakat desa yang tak kenal WC gali lubang tutup lubang untuk buang hajat di kebun-kebun, di semak belukar atau di lahan kosong. Pokoknya asal tidak di rumah, di manapun jadilah.

Sampah merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh pemiliknya. Maka begitu sampah diangkat, yang empunya terbebas dari beban. Tiga hari atau bahkan seminggu sampah tak diambil tukang sampah, seisi rumah pasti gempa bumi. Setelah diambil kita tak mau tahu kemana sampah itu dibuang. Entah dibuang ke sungai, digeletakkan di lahan kosong pemukiman rakyat atau di kampung-kampung. Bayangkan apa yang terjadi jika tempat penampungan sampah ada di sebelah istana negara, atau di pemukiman para pejabat atau di Menteng Jakarta Pusat. Jika presiden dan pejabat berkebaratan, mengapa sampah di tempatkan di kampung-kampung? Apakah warga yang kampungnya jadi tempat pembuangan sampah lantas ikhlas?

Dalam penanganan sampah begini, yang kerepotan adalah para tukang sampah. Pertama mereka mau mengangkut sampah, karena memang tak ada lagi job yang bisa mereka kerjakan. Kedua dari sisi penghasilan, tukang sampah menerima hanya untuk bertahan hidup. Karena sampah, ibu-ibu rumah tangga berkeberatan harus membayar lebih. Namanya juga sampah, untuk apa bayar mahal. Padahal yang ketiga, tukang sampah inilah yang harus membayar upeti kepada centeng-centeng yang menguasai lahan pembuangan sampah. Keempat para tukang sampah, apa boleh buat harus mau berbau-bau bekerja menyelesaikan sampah masyarakat. Padahal ada bau sampah satu plastik saja, di rumah manapun pasti sudah geger. Kelima jasa tukang sampah memang amat besar. Sebab merekalah yang mengurusi barang menjijikan yang tak mau diurus pemiliknya.

Soal sampah memang jadi cermin. Sebuah karakter tengah dipertontonkan. Intinya kita tidak paham bagaimana sesungguhnya menangani sampah. Dari yang kecil kita bisa lihat. Di ruang ber-AC, sebagian masyarakat masih saja tetap merokok. Mereka tak mau tahun polusi sampahnya mengganggu orang lain. Puntung atau bungkus permen pun masih kerap dibuang seenaknya. Sampah-sampah di rumah harus keluar. Penghuni rumah tak mau tahu dimana sampah dibuang. Termasuk warga yang tinggal di pemukiman elit, juga tak perduli jika truk dan gerobak sampah memuntahkan isinya ke sungai, ke lapangan kosong, atau di manapun asal tidak di sekitar rumahnya. Maka hampir di mana-mana, selalu berserak yang namanya sampah. Malah di tempat-tempat penampungan, sampah selalu menggunung tumpah ruah. Cara penanganan sampah Jakarta, sedikit banyak ditiru kota lain. Cara di kota ini berimbas juga ke daerah yang lain. Karena tak tertangani secara serius dan baik, sampah dari yang kecil menjadi-jadi volumenya. Karena semua orang Indonesia memproduksi sampah, bukankah ini sampah bangsa namanya. Dari yang sederhana, akhirnya jadi kompleks dan strategis.

Beda Sampah Orang Miskin & Orang Kaya

Semua orang memproduksi sampah. Dari produksi ini, kita dapat mengklasifikasi sampah sesuai kualitasnya. Ada sampah yang sama sekali tak bisa terpakai, kecuali untuk pupuk. Ada yang masih dimanfaatkan, yang nilainya tergantung kepandaian mengurai mana yang masih bisa digunakan. Ada juga sampah yang memang mutlak bisa digunakan seperti saat barang itu diluncurkan pertama kali. Dari klasifikasi fungsi sampah tersebut, ternyata hasilnya bisa menjelaskan status sosial masyarakat. Dari sampah ini, kita dapat bedakan mana sampah orang miskin, mana sampah kelas menangah dan mana sampah orang-orang kaya.

Dari sekian perbedaan, intinya terletak pada sejauh mana sampah itu masih bisa didaur ulang dan digunakan. Maka sampah orang miskin, ternyata sama sekali tak lagi bisa dikonsumsi oleh orang lain. Sampah kelas menengah, relatif masih bisa didaur ulang dimanfaatkan pihak lain. Sedang sampah orang-orang kaya, barangnya cenderung mutlak bisa digunakan tanpa perlu diurai atau didaur ulang. Dalam membuang barang, orang kaya tak perlu menunggu sesuatu barang menjadi rusak. Bahkan dalam mengganti barang, alasan orang kaya bisa amat sederhana. Karena ada model baru yang lebih menarik, misalnya, barang pun diganti. Ada yang mengganti barang, karena ternyata ada orang lain yang pakai. Atau barang masih bagus sudah disisihkan karena alasannya sudah tak suka saja.

Toko-toko penjual HP, banyak menampung beragam jenis HP bekas. Berbagai show room mobil, juga banyak dijejali mobil-mobil bekas. Bahkan di Jakarta ini ada outlet Barbeku (barang bekas berkualitas), yang menampung berbagai barang second hand. Artinya barang yang sudah tidak mau dipakai, bagi pemilik sesungguhnya merupakan sampah. Namun karena masih punya nilai jual, secara ekonomis barang-barang itu pun dijual. Uang yang mereka terima, mungkin hanya dipakai untuk tambah-tambahan atau habis di rumah-rumah makan. Bedakan dengan para penjualnya, yang memang berdagang dengan tak mengindahkan apakah baru atau bekas. Yang penting nilai jualnya baik, berarti masih ada orang yang siap membeli.

Pakaian orang miskin, maaf aroma alami dari bau tubuhnya tentu beragam. Jika dibuang, siapa yang mau mengenakannya. Sekali lagi maafkan, mereka saja sudah enggan memakai, apakah masih tersisa orang lain yang mau mengenakannya? Berarti kondisi pakaian itu mungkin memang sudah hancur-hancuran. Bedakan dengan baju orang kaya. Kondisi pakaian orang kaya, dijamin masih layak pakai. Merk baju-bajunya bukan hanya menandakan selera dan kelasnya, melainkan juga kualitas kekuatannya terjamin baik. Lantas aroma wewangiannya, tentu masih melekat karena setiap dipakai disemprot minyak wangi. Bahkan kelompok artis, banyak yang memakai pakaian yang hanya dipakai satu kali saja saat manggung. Setelah itu dijual atau dilungsurkan kepada orang lain. Dan juga pasti ada orang kaya yang begitu tahu salah membeli, barang itu tak akan digunakan sekalipun. Maka beruntunglah orang-orang sekitarnya yang akan mendapat berbagai lungsuran barang.

Tradisi Orang Kalah

Daur ulang sampah memang amat tergantung kondisi sampah. Mendaur ulang sampah dan menggunakannya, dalam kondisi darurat tidaklah mengapa. Tetapi jika daur ulang itu sudah jadi kebiasaan, masalahnya jadi lain. Hidup dengan selalu mendaur ulang sampah adalah persoalan serius. Itu mencerminkan sebuah jati diri. Bahwa daur ulang tak lepas dari kreativitas dan inovasi, tidaklah dapat dibantah. Tetapi mendaur ulang sampah, sejatinya merupakan kreativitas masyarakat kalah.

Bicara masyarakat yang kalah definisinya beragam. Sebagai masyarakat yang kalah, predikat apapun yang diberikan tak bisa ditolak. Ditilik stratanya, masyarakat kalah adalah mereka yang fakir miskin. Mengapa jadi fakir dan miskin, jawabnya tentu bisa meluas. Ada faktor internal dan eksternal, sebagai dua hal yang saling mengait. Yang pasti mereka gagal memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang dimilikinya. Karena gagal kini mereka lemah dalam segala hal. Atau karena lemah mereka jadi gagal total. Apapun penyebabnya, hidup mereka akhirnya tergantung pihak lain, tergantung kebaikan hati orang kaya dan amat tergantung kebijakan penguasa.

Gagal memanfaatkan peluang, artinya tak bisa melihat potensi sumber daya. Baik dalam memanfaatkan sumber daya alam, maupun mencermati lingkungan sosial yang menawarkan banyak peluang usaha. Jikapun punya sumber daya, ternyata sumber daya itu diberikan pada pihak lain. Maka jika mereka punya lahan sawah dan kebun, berapa banyak petani yang jatuh dalam perangkap ijon dan tengkulak. Jika mereka punya lahan begitu luas, mengapa kini terpetak-petak dan sebagian besar telah berubah kepemilikan. Jika mereka datang ke pasar membawa dagangan, mengapa uang yang dibawa pulang tak bisa menjajikan masa depan. Dalam hal ini memang ada faktor eksternal di luar jangkauan nalar kalangan rakyat jelata.

Tak bisa mengelola sumber daya, bukankah ini juga yang terjadi di pemerintahan. Di luar negeri, jarang sekali ada negara yang memiliki minyak dan gas sekaligus. Rata-rata jika punya minyak, mereka tak punya gas. Jika punya gas, berarti tak ada minyak. Hanya Indonesia, sedikit negara yang punya sekaligus minyak dan gas. Bahkan dalam hal minyak, Indonesia punya tiga jenis minyak. Di bawah tanah ada minyak bumi, di atas tanah ada minyak sawit dan minyak kelapa. Namun sederas-derasnya minyak itu didulang, tak juga bisa mensejahterakan rakyat. Malah berapa banyak rakyat di sekitar daerah pengolahan minyak bumi, hanya jadi penonton kemewahan orang-orang asing dan pekerja lain yang hilir mudik di situ.

Antara rakyat dan pemerintah, ternyata sama-sama tak bisa mengelola sumber daya. Rakyat jadi makin miskin karena menjuali apa yang dimiliki. Pemerintah juga tak bisa apa-apa saat Exxon tak mau menjual gas pada PIM di Lhokseumawe Aceh. Bedanya kemiskinan rakyat terlihat kasat mata, sedang pejabat pemerintah tak tampak miskinnya karena masih punya fasilitas. Rakyat tak lagi menyisakan harta buat anak-anak mereka, sedang pemerintah telah mewariskan generasi mendatang dengan utang, yang di tahun 2005 ini mencapai Rp 1.600 triliun. Rakyat memang bodoh hingga jadi miskin, sementara bukankah banyak orang pintar di pemerintahan. Karena bodoh rakyat tak mungkin menjual keluarga. Namun apa mungkin karena banyak orang pintar maka negara pun bisa dijual.

Rakyat miskin memang akhirnya hidup dari mengkreasi sampah. Tetapi mengapa kreasi dari sampah ini dituruti kalangan yang mampu. Pakaian bekas dari Taiwan dan Korsel membanjiri Indonesia. Lalu ban-ban bekas menyusul. Jok bekas, mesin bekas hingga mobil bekas pun banjir di Indonesia. Malah perusahaan air mineral raksasa di Indonesia, juga menggunakan truk-truk bekas. Ciri truk bekas luar negeri itu, panjangnya melebihi panjang truk lokal. Body belakang terbuat dari alumunium. Sedang tulisan berhuruf Cina Mandarin masih tegas terbaca. Aneh, ironis, menarik dan bingung campur aduk di benak kepala menyaksikan truk-truk ini. Pemerintah DKI membeli truk baru untuk mengangkut sampah. Sedang berbagai perusahaan membeli truk-truk bekas untuk mengangkut dagangannya. Rakyat miskin menggali pasir di sungai, untuk menyambung hidup. Sedang beberapa perusahaan besar berbisnis pasir ke Singapura. Para penggali pasir di sungai tak pernah terpikir menjual sungai, sedang perusahaan penggali pasir telah menenggelamkan beberapa pulau.

Dari uraian di atas, rakyat dan pejabat ternyata punya kemampuan serupa, yakni tak bisa mengelola sumber daya. Tak mampu mengelola sumber daya adalah ciri orang yang kalah. Tak mampu dan kalah, bukankah sesuatu yang tercampakkan. Sesuatu yang tercampakkan, bukankah itu sampah. Maka astagfirullah berlebihankan jika bangsa kita dikatakan BANGSA SAMPAH. Kenapa? Karena kita tak cakap mengelola anugerah Allah swt. Sumber daya dieksplorasi asing. Pasir digali untuk menambah pantai di Singapura. BUMN dijual. Hutan ditebasi yang kayunya diekspor legal atau tidak dalam bentuk gelondongan. Karena tak mampu mengelola sumber daya seperti itu, bukankah tindakan kita yang katanya membangun, jelas-jelas memiskinkan bangsa. Berpuluh-puluh tahun punya industri mobil, tapi tak juga ada made in Indonesia.

Sejarah Indonesia memang penuh air mata. Tapi kita tak perlu mengusap air mata sejarah. Biarkan itu berlalu, asal kita sungguh-sungguh mau berbenah. Namun masih adakah orang-orang yang memang terpanggil, melihat ibu pertiwi semakin hancur dan tenggelam. Dua ratus juta orang yang mengaku bangsa Indonesia. Tidakkah ada sekelompok orang yang tergugah untuk menyelamatkan bangsa. Wah... kata-kata ini amat heroik, yang pasti akan ditertawakan oleh BANGSA SAMPAH.

Mei 2005

Sedekah, Ibadah Yang Hidup

2007-09-07T17:11:00.000-07:00

Di tulisan yang lalu, sedekah jadi terhina karena praktek sedekah di masyarakat bawah. Di sepanjang pantura (pantai Utara) Jawa, peminta sedekah sudah bukan lagi hanya mengganggu, melainkan sungguh-sungguh menyulitkan pengguna jalan. Bukan lagi berbahaya bagi pengguna jalan, melainkan juga telah memacetkan jalan. Jalur yang dibangun dua lajur, dihadang ban-ban bekas dan pancangan bambu hingga menyempit tinggal satu lajur. Herannya polisi tak perduli, seolah tak punya wewenang dan tanggung jawab. Padahal membenahi persoalan hadangan sedekah begini bukan perkara sulit. Dengan persuasif, para peminta sedekah dapat diarahkan untuk berdiri di tepi jalan. Tidak perlu harus berjajar di tengah jalan, lebih-lebih mempersempit jalan dengan cara-caranya sendiri. Perlu diingat jalan pantura bukan ruas jalan kecamatan ataupun jalan alternatif. Ini jalur utama yang setiap hari ribuan beragam kendaraan hilir mudik.

Jika hanya dijumpai satu dua penghadangan sedekah, pengguna jalan masih dapat memaklumi. Namun jika jumlahnya sudah puluhan bahkan tak lagi bisa dihitung, siapa bisa jamin bahwa cara begitu menimbulkan rasa tak simpati. Awalnya jengkel pada praktek yang menghadang lajunya kendaraan. Lama kelamaan kejengkelan itu akhirnya berubah jadi gugatan. Apakah Islam memang menganjurkan cara-cara seperti itu? Maka alih-alih merogoh kocek, pengguna jalan malah kerap menjadikan itu sebagai bahan olok-olok. Dan yang harus paling diingat tak semua pengguna jalan beragama Islam. Itu jelas. Bila yang muslim saja tak simpatik, bagaimana komentar pengguna jalan yang non muslim. Menteri Agama RI di jaman Megawati Soekarnoputri pernah menyatakan sikapnya untuk membenahi persoalan ini. Namun sayang hingga kabinet Mega selesai, persoalan tersebut tak pernah terangkat.

Di samping praktek yang merusak kemulyaan sedekah itu, dakwah tentang sedekah dari para ustadz amatlah minim. Di masa sekarang, berbagai masjid, mushola, surau dan tempat-tempat pengajian tak sulit menghadirkan ustadz. Tetapi dari sejumlah majelis pengajian itu, berapa banyak ustadz yang berdakwah tentang sedekah. Dari sejumlah yang berdakwah sedekah, berapa banyak yang kualitasnya sama baik seperti berdakwah dengan materi yang lain. Maka dari persoalan dakwah sedekah ini, ada dua pertanyaan yang mengemuka. Pertama mengapa dakwah tentang sedekah amat minim. Dan kedua mengapa harus disoal kualitas dakwah sedekah.

Perbedaan Dimensi

Memang ada perbedaan mendasar antara dakwah sedekah dibanding dakwah shalat atau puasa misalnya. Ibadah shalat atau puasa merupakan ibadah mahdah, yang tata aturannya sudah baku. Dimensinya hanya antara manusia dengan Allah swt, yang tata aturannya seperti dalam shalat merupakan tata ritual. Sebagai aturan yang sudah baku, secara tegas dikatakan tak lagi boleh ada aturan baru baik ditambah atau dikurangi. Siapa yang melanggar tata baku, bidah namanya. Shalat dan puasa tak perlu dibanding-bandingkan antara satu daerah dengan daerah lainnya, apalagi harus mengadakan studi banding. Sama sekali tak ada manfaatnya. Namun mempelajari dan membanding-bandingkan masih dibolehkan, asal niatnya untuk ketaqwaan. Untuk meyakini apakah shalat yang kita lakukan benar sesuai sunah Rasulullah saw. Bukan untuk mengklain bahwa shalat kita lebih baik dan lebih khusyu.

Sedekah merupakan ibadah maliyyah ijtimaiyyah, ibadah berdimensi ganda: hablumminallah & hablumminannas. Dalam hubungan dengan Allah, sedekah jadi bukti ketaqwaan. Sedang dalam dimensi sosial, sedekah merupakan ibadah yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam shalat, ketaqwaan harus dibuktikan dengan tingkat kekhusyuaan seseorang. Sedang dalam sedekah, ketaqwaannya harus dibuktikan dengan semakin baiknya praktek yang dilakukan. Tetapi ingat persoalan aktualisasi adalah masalah kompleks, kait mengait serta terjalin dalam proses kausalitas sebab akibat. Sedekah yang melibatkan seluruh pihak, bukanlah persoalan sederhana.

Shalat dilakukan oleh, dari dan untuk yang bersangkutan. Sementara sedekah dari muzaki, oleh amil dan untuk mustahik. Gangguan shalat --terutama dapat dirasakan saat Tahajud-- hanya terpulang pada diri sendiri. Sementara sedekah bisa dirusak oleh siapapun. Muzaki yang memang gemar bersedekah, tentu beda dengan orang kaya yang terpaksa mengeluarkan zakat. Yang gemar sedekah, tak lagi melihat zakat sebatas wajib. Keikhlasannya karena Allah swt, akan menempatkan penilaiannya bahwa zakat adalah sebagian kecil dari bentuk sedekah yang harus dikeluarkan. Sedang bagi orang kaya yang terpaksa berzakat, cenderung menempatkan zakat sebagai sesuatu yang amat besar. Jika tak diwajibkan, mustahil orang kaya seperti ini akan menunaikan zakat.

Yang gemar bersedekah dan terpaksa, pada akhirnya akan mempengaruhi praktek sedekah. Yang gemar bersedekah, akan mendorong praktek sedekah jadi maksimal. Jika yang gemar ini menyalurkan sedekah, kata-katanya yang terucap atau harapannya dalam doa, akan terasa dalam dan nikmat bagi mustahik ataupun amil sebagai pengelola zakat. Bahkan orang lain yang mendengar pun akan jadi tergugah dan terangsang untuk mengikuti sikapnya. Kata-kata dan doa harapan itu, akan membangkitkan semangat untuk mengekpslorasi sedekah jadi berkembang sebaik-baiknya. Dalam benak penerima, ini merupakan amanah yang harus dijaga. Semangat menjaga amanah, pada akhirnya akan membuncah jadi etos yang akan mempengaruhi keberhasilan sedekah. Mustahik akan memompa diri, sedang amil pun akan bekerja lebih giat menghubungkan antara muzaki dan mustahik.

Sebaliknya yang terpaksa berzakat, kata-katanya cenderung pedas serta mengandung tekanan mengancam. Bagi mustahik atau amil, kata-kata itu bagai sembilu. Orang lain yang mendengar pun terbirit-birit menghindar. Orang miskin yang menerima, terpaksa juga menerima sedekah meski diringi kata pedas dari muzaki karena memang barangkali memang ia yang meminta. Namun sedekah dengan umpatan, cenderung jauh dari berkah. Uang itu akan digunakan oleh orang miskin sekadarnya saja. Tak ada dorongan untuk mengembangkan karena memang tak dikondisikan demikian. Sedang bagi amil, sedekah yang diberikan dengan kata-kata ancaman, secara psikologis akan menjauhkan dirinya dengan muzaki itu. Jika amilnya kuat, muzaki demikian jadi ladang ibadah. Namun bagi amil yang tak kuat mental, perjumpaan itu bisa jadi merupakan yang terakhir.

Soal sederhana di atas, jadi bukti bahwa praktek sedekah terpengaruh oleh sikap muzaki, amil dan mustahik. Jangan lupa masih ada pihak lain yang juga mempengaruhi praktek sedekah, yakni masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Bahkan ketiga pihak yang terakhir ini punya peran amat kuat. Pemerintah yang kebijakannya tak memihak rakyat, secara otomatis akan memproduksi kemiskinan. Dalam pemerintahan ini, sedekah kehilangan jati dirinya. Sedekah jadi bias, hanya diartikan secara materi saja. Yang jika terhimpun pun relatif kecil. Saat diberikan untuk masyarakat miskin, sedekah hanya teronggok sebagai kegiatan sosial. Kebijakan yang tak memihak, itu juga cermin pemerintah amat berkepentingan dengan para pengusaha. Adanya kerja sama ini, punya dampak yang dahsyat bagi masyarakat. Dengan kebijakan tak memihak, pemerintah dan dunia bisnis merupakan dua kekuatan yang menghancurkan kehidupan rakyat banyak. Sebagai contoh dengan dalih pembangunan, rakyat harus mau menerima ganti rugi penggusuran tanah dan rumah yang ditetapkan sepihak. Cara-cara seperti inilah jadi proses produksi kemiskinan.

Sementara masyarakat yang diam, jadi penyempurna remuknya praktek sedekah. Diamnya masyarakat bisa diakibatkan beberapa faktor. Kebijakan tak memihak itu, juga cermin terjadinya pembungkaman masyarakat secara luas. Segala masukan dan kritisi dianggap mengganggu jalannya pembangunan. Tindakan pemerintah jadi represif. Kekuatan masyarakat pun akhirnya lumpuh. Tampaknya saja masyarakat masih utuh, berdiri di atas kumpulan dokter, manajer, bankir, pengacara dan sejumlah profesi lainnya. Namun sebenarnya mereka semua tak lagi punya kekuatan. Kelompok yang masih punya idealis, hanya tersisa dalam gerakan underground. Meski seperti di Indonesia kini pemerintah tak lagi represif, yang idealis seolah kehilangan momentum. Tak lagi jelas mana kawan yang ingin memperjuangkan hak-hak.

Masyarakat yang tak punya idealis jumlahnya jelas lebih besar. Mereka tak ngeh bahwa ada realitas kehidupan yang ambruk. Mereka amat tak paham bahwa kehidupan kalangan miskin sangatlah sulit. Alih-alih mereka peduli, mereka merasa penanggulangan kemiskinan bukanlah bagian tanggung jawab masyarakat. Kebanyakan dari mereka yang bersedekah, juga hanya tahu bahwa sedekah hanyalah zakat fitrah. Masih ada yang tak mau percaya bahwa ada wajib zakat harta 2.5%. Ciri masyarakat yang tak ngeh ini tampak dari keasyikan untuk diskusi tentang ketransparanan, percaya tidaknya pada lembaga zakat serta bagaimana praktek pengelolaan ekonomi produktif. Sementara diskusi telah berjalan berbulan bahkan bertahun-tahun, namun sedekah mereka tetap kecil saja. Jika sedekah zakat itu diminta dipotong di perusahaan, mereka katakan telah dikirim pada sanak saudara di kampung yang lebih membutuhkan. Sementara kemiskinan di kampung terus makin menjadi-jadi.

Ibadah Yang Dibandingkan

Itulah sedekah yang memang bukan ibadah ritual. Uraian di atas, hanya sekadar contoh. Ada kehidupan yang amat kompleks. Tak bisa saling menyalahkan atau melihat satu soal dari satu sisi saja. Esensi sedekah utuh merasuk pada kehidupan manusia. Dimensinya meluas merambahi kehidupan sosial, ekonomi, politik, kultur, ideologi dan struktur masyarakat. Rambahan dimensi yang luas ini, mencerminkan bahwa sesungguhnya sedekah bukanlah persoalan individual. Sedekah adalah persoalan masyarakat, menyangkut hidup matinya pihak lain. Maka harus ada kekuatan yang bisa menggerakkan sedekah. Jika sebuah keluarga memutuskan untuk mengatasi satu anak yatim, artinya sebuah kehidupan diselamatkan. Jika sebuah perusahaan memutuskan mengatasi satu usaha mikro, artinya sejumlah kehidupan diselamatkan. Jika negara memutuskan kebijakan yang memihak, artinya kehidupan masyarakat banyak terselamatkan. Satu anak yatim atau sejumlah kehidupan di masyarakat, sama-sama mengandalkan adanya sebuah kekuatan.

Ibadah sedekah memang kompleks. Dengan kompleksitas tersebut, sedekah merupakan ibadah yang harus dipelajari dan dibanding-bandingkan. Baik dibandingkan dengan pengelolaan sedekah di masa lalu, maupun penerapannya di negara-negara lain. Tiap zaman berbeda tuntutannya. Tiap daerah dan negara juga berbeda situasi dan kondisinya. Tetapi perbedaan tersebut tentu hanya sebatas zahir bentuknya saja. Esensi substansinya sama, bahwa sedekah adalah perkara keberpihakan. Cara Umar bin Khatab ra berbeda menangani fakir miskin dengan strategi Umar bin Abdul Azis. Lihat, Umar bin Khatab memang lebih banyak menghimpun sedekah. Namun dalam waktu satu setengah tahun, Umar bin bin Abdul Azis yang hanya seperempat mengumpulkan sedekah, ternyata mampu membasmi kemiskinan rakyatnya. Artinya ada kesadaran dan ada kekuatan dalam merumus dan menerapkan kebijakan agar negara makmur dan rakyat bisa hidup normal.

Di masa sekarang, Malaysia jadi negara yang piawai dalam memakmurkan rakyat. Bahkan di tahun 2003, dinyatakan penduduk Malaysia yang berpenghasilan di bawah RM 1.200 berhak atas dana zakat. Di Indonesia jumlah itu senilai Rp 3 jutaan. Batas kemiskinan antara Indonesia dan Malaysia boleh berbeda. Tetapi substansinya bukan terletak pada kecil atau besar, melainkan sedekah tetap bicara keberpihakan. Malaysia dan di masa dua Umar, kebijakannya mampu mengkondisikan setiap komponen bangsa untuk sama-sama bertanggung jawab pada kehidupan. Ada kebijakan yang harus berpihak, dan itulah tugas pemerintah. Ada kesadaran kuat untuk tak merugikan pihak lain, itulah tugas para pengusaha. Ada kesadaran untuk memberi rasa kasih, itulah peran masyarakat.

Apa yang terjadi dan kiat penanggulangannya di masa Umar dan khulafarasidin lainnya harus dipelajari. Bagaimana Malaysia bisa memakmuran negeri, tentu juga jadi studi menarik. Lebih-lebih konon katanya Malaysia belajar banyak dari Indonesia. Berarti sebelumnya mereka telah mempelajari juga apa kekurang kita. Negara Mesir yang lebih miskin ketimbang Indonesia, ternyata toh pemerintahnya tetap bisa memberi tanggung jawab sosial kepada rakyat. Harga-harga di sana relatif murah dan stabil. Pemerintah Mesir bahkan membuat secara khusus kementrian wakaf. Dan di Mesir ini berdiri Al Azhar Kairo, sebuah institusi yang hidup dengan wakaf. Telah jutaan orang yang bisa menimba ilmu di Al Azhar Kairo dengan dana wakaf Al Azhar itu.

Bisakah juga kita mempelajari negara yang tidak menangani soal zakat dan wakaf? Jawabnya tentu bisa. Sebab dimensi sedekah itu meluas. Sedekah tak terbatas hanya materi, melainkan substansi sedekah terletak pada niat berbuat baiknya. Niat berbuat baik, akan lahir dalam berbagai bentuk. Membuat kebijakan untuk memakmurkan negeri, jelas merupakan kebijakan yang paling esensial. Karena itu kita bisa belajar cara India menangani kemiskinan. Melalui pendidikan India memecah struktur kasta yang selama ini telah menjebak negerinya. Orang-orang dari kalangan Sudra, kini tak sedikit yang telah hidup makmur di belahan dunia di luar India. Mereka kini jadi asset India untuk membangun negeri. Bukan lagi merupakan kasta terendah yang selama ini dianggap hina dan jadi beban masyarakat.

Dakwah Tertinggi

Sedekah merupakan ibadah yang hidup. Harus dipelajari dari masa ke masa, dari satu daerah ke daerah lain serta dari satu ke berbagai negara lain. Harus dicari benang merah antara srategi, konsep, metode dan kiat memakmurkan negeri. Juga harus cakap untuk melihat mana yang tepat dan mana yang mustahil. Yang juga musti diarifi, tak bisa memaksa-maksa kehendak. Apa yang sukses di sana, belum tentu kiatnya pas dengan kita. Sebaliknya apa yang tidak tepat di sana, barangkali malah justru tepat diterapkan di Indonesia. Tak bisa kita hanya melihat phisik dan kondisinya saat itu saja. Ada faktor lain yang harus ditangkap secara holistik. Dan yang terpenting, ada ruh dan jiwa yang harus disibak. Itulah kunci studi banding. Apakah memang ada sungguh-sungguh keinginan untuk memakmurkan negeri. Jika ada, kebijakan keberpihakan rakyat banyak harus dirumus dan diterapkan tanpa kompromi. Membuat kebijakan untuk rakyat banyak jelas sebuah kebaikan. Inilah dakwah yang harusnya diperankan pemerintah.

Sementara bagi kita, tak cukup berdakwah sedekah hanya dengan normatif saja. Bagaimanapun fiqih jadi landasan untuk menggulirkan sedekah. Sedekah berbedah dengan shalat dan puasa. Maka tak cukup berdakwah sedekah hanya dengan pendekatan fiqih semata. Sedekah adalah ibadah yang hidup. Yang jatuh bangunnya masyarakat tertandai dari kehidupan sedekah ini. Semakin Indonesia miskin, semakin tampak ada yang salah dalam menempatkan sedekah. Maka siapa yang bisa menangkap hubungan ini, berarti telah menemukan esensi sedekah. Korelasi struktur kemiskinan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik telah ditangkap jiwanya. Inilah jenjang dakwah tertinggi dalam kehidupan manusia. Ingat tujuan utama sedekah adalah memenuhi hak orang lain. Dengan pemenuhan hak itu, mereka terkondisikan untuk bisa leluasa beribadah. Beribadah untuk menyembah kepada Allah swt, dan kembali kepada-Nya dengan jiwa yang tenang.

Januari 2006

Keterhinaan Sedekah

2007-09-07T17:08:00.000-07:00

TAK PRESTIS

Di sebagian masyarakat, boleh jadi istilah sedekah tak lagi terhormat. Terutama di kalangan elit tertentu, menyebutnya saja seolah begitu aib. Sedekah cuma diartikan tak lebih dari sekadar uang receh, kekumuhan dan kemelaratan. Agak mustahil dalam pertemuan sesama rekan sejawat itu, tiba-tiba muncul kata sedekah. Begitu terlanjur menyebut sedekah, kata itu segera raib lagi. Tak ada yang menyambut, sebab memang bukan di situ tempat kata sedekah. Jikapun ada, “Biar supir atau pembantu saya saja yang urus sedekah itu”, kata yang menyambut.

Sebuah jawaban taktis, namun maknanya bisa ganda. Pertama kata sedekah dikaitkan dengan supir dan pembantu. Ini bukan cuma sekadar spontan. Kaitannya harus dilihat jauh ke belakang. Ada perjalanan sekian lama yang akhirnya membentuk opini, bahwa kehidupan sedekah berada di masyarakat bawah dan hanya sekadarnya saja. Kedua dengan sikap itu, kalangan ini telah membedakan sikap dan gaya hidup dengan supir dan pembantunya. Perbedaan ini bisa ditegaskan dengan amat sadar, bahwa kehidupan majikan memang berbeda dengan pembantunya. Atau perbedaan tersebut terbentuk tanpa disadari, mengalir begitu saja karena toh di masyarakat sedekah memang terlanjur terlampau biasa sekali.

Dalam soal sedekah menyedekah ini, mereka memahfumi dengan jargon dan istilah tersendiri. Mereka lebih akrab menyebut sedekah sebagai dana hibah. Jika kaitannya dengan luar negeri, dana hibah itu disebut grant. Bagi mereka grant amat beda dengan sedekah. Grant jumlahnya bisa milyaran bahkan puluhan dan ratusan milyar. Sedang sedekah cukup seribu atau dua ribuan rupiah. Maka cukup supir yang mengurusnya. Dana hibah atau grant, tampaknya lebih punya kekuatan. Ada makna yang terbangun di balik hadirnya dana tersebut. Karena dari luar negeri, setidaknya tentu ada hubungan baik dengan pemberi. Di samping calon penerima juga harus punya program yang menarik hati calon pemberi, serta harus dikemas secantik mungkin. Jika program tak menarik, hubungan baik bisa menjadi jembatan. Sebaliknya bila hubungan masih awam, kekuatan program yang akan memperat hubungan.

Jangan lupa sang pemberi ini biasa disebut sebagai donor. Entah donornya merupakan masyarakat, lembaga atau pemerintah. Jika donor merupakan lembaga, biasanya berupa foundation. Jika dari pemerintah, sering disalurkan melalui lembaga resmi yang mereka bentuk. Ada Ausaid singkatan dari Australian Aid. Ada pula Usaid, kependekan dari lembaga United State Aid yang dibentuk oleh pemerintah Amerika. Sedekah diberikan begitu saja tanpa persyaratan ini dan itu. Bagi mereka yang biasa mengelola grant, sedekah tampak teramat mudah hingga tak menantang. Sedang untuk mendatangkan hibah grant, ini bukan pekerjaan mudah. Banyak persyaratan dan tahapan yang harus dilalui. Jika berhasil menggaet grant, programnya bakal terdiskusikan di kalangan donor. Berarti bukankah namanya telah masuk dalam barisan philanthropy dunia. Inilah tantangannya. Inilah bedanya sedekah dengan grant.

SEBAB MUSABAB

Di Indonesia, praktek sedekah memang terlanjur merusak kemulyaan sedekah. Terutama di pulau Jawa, hampir di tiap jalan dijumpai kegiatan meminta sedekah. Bukan hanya di jalan-jalan kecil, di tengah jalan utama pun para peminta sedekah ini tak ragu berdiri. Terkadang hanya menaruh satu meja atau kursi, tetapi banyak juga yang berjajar dengan sekian kursi. Dengan senyum dan membungkuk-bungkuk, ritual pun diperagakan siapapun yang bertugas. Tangan kanan memegang jaring untuk menaruh sedekah, sementara tangan kiri melambai-lambai tanda pengemudi harap melambatkan kendaraan.

Masih di sekitar jalan, juga banyak berkeliaran peminta sedekah. Tradisinya sama tak berubah dari tahun ke tahun. Mereka turun naik kendaraan umum, sambil tak lupa membawa kotak kayu penampung sedekah. Kotak terkunci, sebagai tanda bahwa kotak itu akan dibuka oleh yang mengutus. Terkadang mereka berhenti di perempatan jalan, yang menggilir kendaraan untuk dimintai mengisi kotak itu dengan sedekah. Sementara pengemis yang lain juga tak ketinggalan meminta-minta sedekah. Bersaing dengan para pengemis cilik atau pengamen cilik lainnya. Sedang di kampung-kampung, tradisi meminta sedekah adalah mengirim anak-anak santri berkeliling kampung. Terutama dengan anak-anak yatim, sedekah dari warga kampung dapat menghidupi panti atau untuk penyelenggaraan pendidikan.

Tradisi ini terus hidup, yang entah kapan mulai dan berakhirnya. Ada permintaan sedekah yang polos-polos saja. Ada pula meminta sedekah dengan kemasan yang amat menarik. Bahkan ada pula yang mencari sedekah dengan berbohong. Bagaimanapun tradisi sedekah telah menghidupi berbagai pihak, baik para pengemis maupun aktivitas kelembagaan sosial dan pendidikan di Indonesia. Dari sedekah ini, tak terhitung lagi jumlah kehidupan yang bisa terselamatkan. Dari sedekah ini, pasti juga terlahir tokoh-tokoh penting kelak. Tokoh yang tak mengakui, biasanya jumlahnya lebih banyak ketimbang yang mengakui bahwa masa lalunya ditopang sedekah.

Sedekah yang yang berkeliaran di jalan, door to door dan keluar masuk kampung, di luar segala manfaatnya, jadi penyebab terposisinya sedekah jadi hina. Mustahik sebagai pemetik manfaat tak merasa bersalah karena menganggap sedekah merupakan kewajiban orang kaya. Sebagai kewajiban sampai kapanpun sedekah dianggap akan terus mengalir. Bila sedekah yang diterima hari ini habis, besok pasti ada yang memberi lagi. Tinggal bagaimana tingkah mereka mengiba-iba dan memelaskan diri. Semakin menyayat dan mengenaskan, semakin besar sedekah yang akan diterima. Maka di manapun, masyarakat disuguhi berbagai atraksi tingkah menyayat. Beragam kreasi kemiskinan ditontonkan. Dari sekadar hanya menyanyi dengan bertepuk tangan, membalut luka dengan pemerah berceceran, hingga bagian tubuh yang paling cacat sengaja ditonjolkan.

RUNTUHNYA HARKAT

Proses ini terus berlangsung yang tiba-tiba telah berjalan tiga, lima atau sepuluh tahun atau bahkan hidupnya memang dari mengemis. Kebiasaan mengemis telah jadi profesi, yang tak mudah untuk keluar dari pusarannya. Jika bapaknya pengemis, dapat dipastikan isteri dan anak-anaknya juga jadi pengemis. Sebagai pengemis, keluarga ini telah mempertaruhkan harkatnya. Tak ada posisi apapun dari keluarga pengemis di masyarakat. Anak-anak pengemis akan jadi bahan ejekan bagi anak-anak yang lain. Isteri pengemis pun akan jadi gunjingan setiap hari.

Sementara sedikit sekali di antara mustahik yang menjadikan sedekah sebagai modal usaha. Dibanding mengemis, membuat usaha memang lebih sulit, pelik, melelahkan dan penuh resiko. Ada berbagai penyebab sulitnya mengembangkan usaha. Jika ada modal, apakah produknya layak konsumsi. Jika produknya layak konsumsi, apakah banyak yang membeli. Jika produk layak dan pasar tepat, apakah memang kebijakan mendukung keberlangsungan usaha mereka. Tulisan ini bukan untuk menghujat upaya kalangan bawah. Ini sekadar penyadar, bahwa dalam berusaha mereka terbentur-bentur pada berbagai kekurangan. Pengetahuan yang mereka miliki amat sederhana. Hingga kreativitas makanan yang disuguhkan bukan lagi sederhana, melainkan juga amankah dikonsumsi.

Maka jika lebih mudah mendapat uang dengan mengemis, kenapa harus bersusah-susah usaha. Jika wajah penghabisan mengiba-iba bisa mendatang rezeki, bukankah amat bodoh berjualan jika malah tekor. Sehari dua hari rugi tak masalah. Namun sebulan dua bulan apalah daya. Akhirnya mengemis jadi satu alternatif terbaik. Anak yang menenteng koran, mendapat untung bersih Rp 30.000 sehari sudah luar biasa. Tetapi bagi pengemis atau pengamen cilik, uang sejumlah itu bukan perkara sulit. Meski tanpa disadari, penjaja koran ini tengah mengembangkan mental kewirausahaan sejak kecil. Sedang pengemis cilik, telah menyerahkan diri dan masa depan ke masyarakat. Sekarang kecil-kecil sudah jadi beban. Kelak seiring kebutuhan yang makin bertambah, beban itu bisa jadi penyakit sosial. Keluarga miskin adalah keluarga yang kalah. Sejak lahir hingga akhir hayat, kemiskinan tak pernah mau pergi. Terus menjarah, mencabik-cabik dan menghancurkan kehidupan keluarga kalangan bawah.

SALAH PERSEPSI

Sedang di sisi muzaki, tugas utamanya selesai begitu sedekah disalurkan. Berhasil tidaknya penerima sedekah, itu urusan kalangan bawah. Disinilah inti soalnya. Yang satu tak lagi mau tahu untuk apa sedekah itu digunakan. Yang menerima pun merasa aman-aman saja sedekah hanya digunakan untuk konsumsi. Sang pemberi berharap sedekah bisa merubah hidup. Sementara dengan berbagai kendala dan alasan, sang penerima pun akhirnya tak menjadikan sedekah sebagai modal. Sedekah sudah disalurkan, namun mengapa orang miskin semakin bertambah-tambah.

Sedang lembaga sosial seperti lembaga pengelola zakat, juga terbentur pada realitas, bahwa mengemas program produktif bukanlah perkara mudah. Membuat usaha sendiri saja sulit, apalagi membuat usaha untuk kehidupan orang lain. Bukan hanya dipaksa sadar melihat sulitnya etos orang bawah, para pekerja sosial ini pun harus melihat kenyataan bahwa ada faktor lain di seputar kemiskinan. Ada kebijakan pemerintah, ada juga ambisi ekpansi bisnis perusahaan swasta. Ada diamnya masyarakat kaya, ada juga kelemahan struktural orang-orang miskin. Ada bencana alam yang memiskinkan Aceh secara massal, namun ada juga konflik yang memfakirkan penduduk di Poso.

Sedekah bagai menyiram api dengan bensin. Alih-alih kemiskinan menyusut, malah menyulut tetangga yang jadi peminta-minta. Pengemis bukannya berkurang, kini malah tak ada lagi perempatan jalan tanpa pengemis. Begitu anak jalanan diurus, berbondong-bondong anak-anak keluarga miskin turut mendiami rumah-rumah singgah. Begitu pengamen cilik mendapat sedekah, teman-teman mainnya pun turut terjun menemani atau jadi pengamen beneran. Program transmigrasi sebagai salah satu cara mengatasi kemiskinan, kini terbengkalai hingga terplesetkan jadi pemerataan kemiskinan. Transmigran yang sukses pun menyulut kecemburuan warga daerah.

Pemerintah yang harusnya bertanggung jawab pada rakyat, malah menaikkan harga BBM. Dalam perkaran BBM ini, pemerintah jelas menempatkan rakyat sebagai pembeli. Untuk mengambil hati, pemerintah memberi subsidi. Padahal mengurus rakyat bawah adalah tanggung jawab sosial. Sementara subsidi merupakan kegiatan sosial. Berarti pemerintah tak paham beda antara tanggung jawab sosial dan kegiatan sosial. Tak paham makna itu jadi cermin, bahwa banyak pejabat tak mengerti tugas kenegaraan. Tugas negara adalah menjamin kehidupan bagi rakyatnya. Bukan malah mempersulit, menjual berbagai asset negara seperti BUMN dan sumber daya alam.

Sedekah jadi terhina karena salah persepsi juga. Dalam pengertian umum, sedekah hanya diartikan materi saja. Padahal seperti yang Rasulullah saw pesankan: berbuat baik dan mencegah dari perbuatan maksiat adalah juga sedekah. Artinya ada sedekah non materi. Merumus kebijakan jelas sedekah. Jika kebijakan pemerintah tidak menyulitkan rakyat, itu adalah sedekah luar biasa para petinggi negara. Sebaliknya menyulitkan hidup rakyat itu perbuatan dzalim. Dengan dalih apapun, pemerintah telah maksiat pada rakyat yang harusnya dilindungi.

Sedekah kebijakan tentu istilah baru yang asing. Sebab dalam kehidupan sebagian masyarakat, istilah sedekah memang tidak punya makna prestis. Bila yang asing dan tak paham dengan makna sedekah ini duduk sebagai petinggi negara, kedudukan sedekah memang tidak akan pernah beringsut. Mereka yang sedari awal telah asing dengan istilah sedekah, tentu makin asing dengan istilah sedekah kebijakan. Bicara kebijakan negara, selama ini terkait dengan dana hibah, grant atau loan. Maka ada IMF dan World Bank, ada globalisasi serta pasar bebas. Dalam konteks kebijakan makro begini, istilah sedekah tentu sesuatu yang amat asing.

Grant hidup dalam suasana penuh prestise di tingkat-tingkat tinggi kenegaraan. Sedekah hidup di pinggir-pinggir jalan, di kampung dan di anak-anak yatim. Grant dihibahkan kepada negara miskin, terutama kepada negara yang terjerat utang. Sedang sedekah telah menghidupi rakyat bawah. Grant diajarkan di perguruan tinggi elit sebagai hadiah untuk negara-negara yang terjerat utang. Sedekah dilantunkan olah para ustadz di berbagai pengajian sebagai ajaran moral saja. Sosok grant dikemas sedemikian rupa seolah jadi penyelamat, sedang sedekah seolah cuma recehan tanpa makna. Maka grant menjadi demikian terhormat di kalangan petinggi negara, sementara entah, barangkali petinggi yang ber-grant-grant itu hanya menyalurkan sedekah melalui supir dan pembantunya. Sedekah yang demikian mulya dalam Islam, justru runtuh di tangan para petinggi yang muslim.

April 2005

Zakat Malaysia

2007-09-07T16:18:00.000-07:00

Bagian Pertama

Belakangan ini pesona Malaysia makin menarik. Twin tower-nya yang tertinggi di dunia, jadi simbol kebangkitan ekonomi negara jiran ini. Di sisi pendidikan, posisi Malaysia pun telah jadi salah satu pusat pendidikan di ASEAN. Dalam hal zakat, pemerintah Malaysia ternyata mendukung penghimpunan zakat yang dilakukan oleh murni swasta. Posisi pemerintah sendiri, hanya jadi fasilitator dan penanggung jawab. Menariknya lagi, pemerintah Mahathir tak menempatkan zakat sebagai komponen penting dalam membasmi kemiskinan.

Pusat Pungutan Zakat (PPZ)

Dalam wilayah penyelenggaraan, pengelolaan zakat di Malaysia ditempatkan dalam Majlis Agama Islam (MAI). Kordinasi MAI ada dalam kementerian non-departemen. Peran dan fungsi menteri non-departemen, membuat lembaga strategis yang bertanggung jawab langsung pada PM. Dari kementrian MAI ini, lahir terobosan yang amat inovatif yakni Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH). Karena cuma ada di Malaysia, dua lembaga ini kini jadi rujukan beberapa negara di luar Malaysia.

PPZ resmi beroperasi pada 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur. Namun ide gagasan PPZ telah dimulai sejak Mei 1989. Gagasan tersebut lahir dipantik oleh keresahan tak berkembangnya pengelolaan zakat di Malaysia. Penghimpunan zakat dan infak lemah. Sesuatu yang amat lumrah akibat kurangnya kaki tangan (pegawai). Sistem juga belum ada, termasuk kampanye sosialisasi zakat yang hampir-hampir tak pernah dilakukan. Ini menyulitkan muzaki (orang yang wajib zakat) yang hendak membayar zakat. Akibat penghimpunan zakat lemah, institusi tidak memainkan peran yang layak.

Berangkat dari realitas itu, dikontaklah konsultan asing Coopers & Lybrand untuk mengkaji potensi zakat. Konsultan ini bertugas mendisain struktur dan sistem organisasi, termasuk merancang model kampanye dan kiat-kiat marketing guna meningkatkan pendapatan zakat. Rancangan disain itu, tak lain menekankan pada profesionalitas cara kerja korporat. Intinya, PPZ diusulkan menjadi sebuah perusahaan murni yang hanya bertugas menghimpun zakat. Kordinasi PPZ menginduk pada MAIWP (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan) di Kuala Lumpur. MAIWP sendiri telah memiliki Baitul Maal (BM) yang bertugas sebagai agihan (penyalur) dana zakat. Maka Coopers & Lybrand mengusulkan agar PPZ tetap independen, serta kedudukannya sejajar dengan Baitul Maal.

Usul ini diterima. Lalu Mei 1990, direkrutlah seorang profesional muda, Moh. Dahan bin Abdul Latiff menjadi CEO. Profesional yang hingga tahun 2003 masih memimpin PPZ ini, di Indonesia menjadi anggota Dewan Penyantun merangkap sebagai instruktur tamu di Institut Manajemen Zakat (IMZ). Langkah pertama yang dijalankan Moh. Dahan sejak jadi CEO, merekrut SDM dari beragam latar pendidikan dan memoles ketrampilan sesuai dengan karakter penghimpunan zakat yang nirlaba namun dijalankan dengan standar korporat. Sistem pungutan zakat berbasis komputer pun disiapkan. Kampanye zakat dengan kiat-kiat marketing diuji coba. Rancang sistem keuangan dan laporan kepada publik pun mulai disusun. Hasilnya, Maret 1991, PPZ yang telah menjelma jadi sebuah intitusi zakat profesional, diresmikan oleh PM. Dr. Mahathir Mohammad.

Dari sejumlah tujuan PPZ, ada dua hal yang menarik. Pertama menyenangkan pembayaran zakat. Dan kedua mengenalkan cara korporat dalam urusan marketing dan teknologi berbasis komputer. Ternyata kiat-kiat marketing dan posisi PPZ yang murni swasta, merangsang negeri-negeri bagian lain di Malaysia mencontohnya. Kini selain Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, PPZ yang independen berdiri sendiri juga tumbuh di 5 negeri yakni di Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Selebihnya yakni delapan negeri yang lain, masih menggabungkan fungsi penghimpunan dalam tubuh BM. Patut diketahui di Malaysia zakat tidak dikelola secara nasional. Ke-14 negeri bagian di Malaysia, masing-masing diberi hak mengelola zakatnya.

Kutipan Zakat

Mengikuti struktur politik yang ada, di Malaysia zakat dikelola masing-masing negeri dengan hak dan wewenang penuh. Jadi zakat tidak dihimpun dan didistribusi secara terpusat. PPZ Wilayah Persekutuan yang berada di Kuala Lumpur, jelajah operasinya hanya berlaku di Kuala Lumpur dan daerah yang masuk bagian Wilayah Persekutuan. Negeri-negeri yang lain juga beroperasi pada wilayah masing-masing. Mereka himpun zakat dari negeri setempat, dan mereka distribusikan untuk kepentingan negeri mereka masing-masing.

Di bawah berikut ini ditampilkan tabel yang menggambarkan jumlah penghimpunan zakat dari 14 negeri bagian Malaysia. Tahun-tahun tabel menggambarkan tiga hal penting. Pertama tahun 1991, menjadi tonggak lahirnya PPZ. Kedua tahun 1997 dan 1999, menjelaskan krisis moneter yang mempengaruhi turun dan naiknya kembali penghimpunan zakat. Dan ketiga tahun 2001 menggambarkan perolehan zakat terkini.

Tabel Kutipan Zakat Negeri-Negeri di Malaysia ( 1991 – 2001)*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No N e g e r i 2001 1999 1997 1991

(RM) (RM) (RM) (RM)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 W. Persekutuan 72.886.035 36.019.248 52.850.927 14.639.933

2 Selangor 61.432.750 37.760.000 37.213.288 7.505.522

3 Johor 31.432.921 28.591.949 22.612.834 6.567.911

4 Terengganu 28.247.343 12.499.444 12.883.924 4.584.147

5 Perak 20.468.412 15.695.046 15.629.554 6.705.526

6 Pulau Pinang 17.550.949 10.388.466 9.716.224 2.623.824

7 Pahang 16.625.473 9.375.239 9.225.865 2.805.483

8 Kelantan 16.582.718 9.533.087 11.171.432 3.332.410

9 N. Sembilan 13.230.123 8.763.046 7.470.136 2.784.985

10 Kedah 12.487.629 8.399.694 6.409.012 2.757.326

11 Melaka 12.034.520 7.656.886 8.556.377 4.381.836

12 Serawak 8.318.162 4.611.670 3.907.769 1.507.696

13 Sabah 5.331.114 3.743.029 2.604.679 910.571

14. Perlis 3.720.504 2.469.199 3.203.206 1.541.811

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah 320.348.659 195.506.008 203.455.228 61.107.168

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Diolah dari berbagai sumber.

Dari data di atas, tampak bahwa PPZ Wilayah Persekutuan menjadi lembaga penghimpun terbesar. Zakat sebesar RM 72 juta yang dikutip PPZ, merupakan hasil sumbangan 40 ribu muzaki yang berdiam di Kuala Lumpur. Biaya operasional termasuk gaji pegawai PPZ, telah diputuskan MAIWP diambil dari kutipan yang besarnya tak lebih dari 1/8. Berarti dengan kutipan zakat RM 72 juta di tahun 2001, hak PPZ sekitar RM 8 juta. Jika RM 1 setara Rp 2.000, maka PPZ menerima Rp 16 milyar untuk gaji karyawan dan operasional selama satu tahun. Selebihnya yang RM 64 juta, diserahkan ke Baitul Maal.

Yang juga perlu dicermati, perolehan zakat di tahun 1999 menurun karena Malaysia juga terkena krisis moneter. Namun dari 14 negeri, hanya lima (5) negeri yang mengalami penurunan yakni W. Persekutuan, Terengganu, Kelantan, Melaka dan Perlis. Sembilan negeri lainnya tetap mengalami pertumbuhan. Dari pertumbuhan kutipan zakat tersebut, terlihat bahwa pondasi ekonomi Malaysia sesungguhnya betul-betul telah kuat meski dilabrak krisis moneter. Tahun 1998 di awal krisis, hanya empat negeri yang menurun kutipan zakatnya dibanding tahun 1997, yaitu W. Persekutuan, Johor, Kelantan dan Perlis. Sejak 1999, kutipan zakat kembali tumbuh normal.

Total zakat terhimpun RM 320-an juta. Dirupiahkan setara dengan Rp 640-an milyar. Dana itu berasal dari zakat pendapatan (profesi), zakat tabungan, zakat harta, qadha zakat, zakat fitrah serta sedikit infak sedekah. Untuk zakat profesi, yang baru dibidik PPZ W. Persekutuan adalah mereka yang berpenghasilan minimal RM 5.000 per bulan. Penghasilan di bawah itu yang jumlahnya lebih dari 40 ribu orang, belum jadi sasaran market PPZ. Juga jangan lupa dari total dana kutipan itu, belum seringgit pun berasal dari wakaf tunai. Bisa dibayangkan jika Malaysia pun mulai menggalakan wakaf tunai maupun wakaf harta tak bergerak.

Dari data terkini tahun 2002 yang belum diterbitkan, diperoleh informasi di tahun itu PPZ menghimpun sekitar RM 80-an juta. Sekitar RM 4 juta berasal dari Tabung Haji. Setiap tahun Tabung Haji memang mengeluarkan zakat perniagaan. Tahun 2002, total zakat yang dikeluarkan Tabung Haji untuk didistribusi ke-14 negeri bagian berjumlah RM 18 juta. Jika zakat tersebut berasal dari laba Tabung Haji, maka dapat dihitung total labanya adalah RM 18 juta X 2.5% = RM 720 juta. Bila dirupiahkan maka laba yang diraup Tabung Haji 2002 sekitar Rp 1.440 milyar atau lebih kurang Rp 1.4 triliun.

Bagian Ke-2

Pengelolaan zakat mencakup tiga aktivitas yakni penghimpunan, keuangan administratif dan pendayagunaan distribusi. Idealnya ketiga kegiatan tersebut dijalankan dalam satu atap manajemen. Orang-orang yang bekerja dengan menjalankan tiga kegiatan dalam satu lembaga dinamakan amil. Maka peran dan fungsi PPZ yang hanya mengutip zakat, belum dapat dikatakan amil karena baru menjalankan satu fungsi saja. Demikian juga dengan Baitul Maal (BM) yang akan dibahas berikut, juga tidak dapat dikatakan amil karena hanya menjalankan satu fungsi yakni mendayagunakan zakat.

Istilah amil memang belum dan tampaknya tidak dipopulerkan di Malaysia. Mereka yang bekerja di PPZ, statusnya adalah karyawan swasta murni. Sementara yang bekerja di BM, merupakan pegawai pemerintah yang ditugaskan di BM. Sedang sebutan amil jadi penting, karena berkaitan dengan penyisihan dana 1/8 dari zakat yang terhimpun. Dengan status bukan amil, sesungguhnya PPZ tidak bisa menyisihkan dana 1/8 dari total zakat terhimpun. Tetapi ijtihad pemerintah Malaysia mengambil kebijakan dengan mengizinkan penyisihan tersebut. Kebijakan itu dilandaskan pada dua pertimbangan.

Pertama, sebagai swasta murni, PPZ harus mencari dana sendiri untuk gaji dan operasional termasuk sewa gedung atau bahkan membeli gedung. Sementara pemerintah Malaysia bakal mengalami kesulitan mencari dalih jika harus menyediakan dana tiap tahun untuk gaji dan operasional PPZ sebagai perusahaan swasta. Pertimbangan kedua, pemerintah sendiri telah menganggarkan seluruh kebutuhan gaji dan operasional untuk lembaga BM yang menjadi “juru agihan” (pendayagunaan dan distribusi). Dengan pertimbangan yang terakhir ini, pemerintah Malaysia membolehkan PPZ penyisihan 1/8 dana dari kutipan zakat setiap tahun. Secara syariah penyisihan tersebut memang dianjurkan. Secara keuangan dan manajemen, kebetulan saja yang memanfaatkan dana itu adalah PPZ.

Baitul Maal (BM)

BM yang juga berinduk pada MAIWP, lebih dahulu lahir dibanding PPZ. Berbeda dengan PPZ, pegawai BM merupakan “kaki tangan” kerajaan. Biaya operasional dan gaji, seperti telah disinggung di atas seluruhnya ditanggung pemerintah. Perbedaan lain dengan PPZ, kegiatan fundraising tak dilakukan BM. Sebab sumber dana BM untuk agihan telah dijamin, yaitu dari kutipan PPZ. Bahkan pemerintahan Mahathir juga menyediakan dana besar untuk pembasmian kemiskinan melalui BM. Dengan komitmen ini, agaknya Malaysia tak butuh NGO asing buat membantu mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi, peran dan tugas BM yakni khusus menyalurkan bantuan. Orang miskin Malaysia ternyata jumlahnya sedikit. Tingkat derajat kemiskinannya ternyata jauh lebih sejahtera ketimbang orang miskin Indonesia. Membandingkan dengan Indonesia memang miris. Tiap tahun Indonesia memproduksi kemiskinan, hingga kemiskinan jadi kekayaan Indonesia. Tahun 1998 di Malaysia yang berhak menerima dana zakat adalah bumi putera berpenghasilan di bawah RM 700 per bulan. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan Malaysia, di tahun 2003 ini, yang berhak menerima zakat adalah kalangan yang berpenghasilan di bawah RM 1.200. Jika tingkat penghasilan ini diterapkan di Indonesia, barangkali jumlah orang miskin di Indonesia melewati angka seratus juta.

Derajat kemiskinan Malaysia memang membuat orang Indonesia tercengang. Yang mendapat zakat dari BM adalah orang-orang yang punya motor, pesawat televisi, kulkas dan rumah sederhana. Atau jikapun tak punya rumah, disewakan oleh BM. Setiap KK mendapat semacam uang saku rata-rata RM 300 setiap bulan. Pendidikan dan kesehatan bagi seluruh keluarga, secara gratis ditanggung BM. Untuk pendidikan, selain SPP gratis, mereka juga mendapat peralatan sekolah seperti buku, tas dan seperangkat alat tulis. Seragam sekolah pun disediakan dengan dana zakat. Jika keluarga miskin mendapat musibah bencana atau kebakaran, BM akan mengganti kerugian itu.

Bantuan itupun di luar modal usaha, yang memang sangat dianjurkan BM. Untuk penanganan permodalan, sebagian besar disalurkan melalui Amanah Ihtiar Malaysia (AIM). Di Indonesia, secara resmi AIM telah mengadakan kerja sama dengan Dompet Dhuafa Republika (DD) dalam mengemas program Masyarakat Mandiri. Yang lebih membuat terheran-heran, di tahun 2003, orang miskin di Kuala Lumpur ternyata hanya berjumlah 4.000-an KK. Sebuah keberhasilan penanganan, karena di tahun 1998 jumlah yang disantuni berjumlah 7.000-an KK.

Dalam program jangka panjang, BM membangun Institut Kemahiran BM. Di institut ini disediakan berbagai kursus, seperti menjahit, catering dan perbengkelan. BM juga mendirikan Institut Profesional BM, yang mengajarkan tentang kesekretarisan dan bisnis adminstratif. Yang memiliki otak cemerlang, diarahkan masuk universitas seperti ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang juga dibangun oleh BM. Mengingat dana di BM berlebih, dana pun diinvestasikan ke berbagai bisnis seperti trading dan real estate.

Di tahun 2003, BM bekerja sama dengan Tabung Haji membangun sebuah rumah sakit umum Hospital PUSRAWI (HP). HP ini dibangun dengan menggabungkan konsep rumah sakit dan hotel. HP yang dibangun dengan dana RM 100 juta, memiliki 250 tempat tidur pasien dengan fasilitas pengobatan terkini. Sedang blok hotel, menampung 103 bilik (kamar). HP yang diharapkan mulai beroperasi Agustus 2004, dilengkapi kafetaria, lounge, ruang lobby, ruang seminar dan 281 Tempat Letak Kereta (parkir mobil).

Benchmarking

Mempelajari sebuah keberhasilan, ternyata merupakan pekerjaan yang tak mudah. Lebih-lebih yang dipelajari menyangkut lembaga yang punya kaitan erat dengan kebijakan negara dan kultur birokrasi. Coba simak, sudahkan pemerintahan Mahathir memperlihatkan integritasnya? Jawabnya bisa ya dan tidak. Yang jelas bicara integritas tak lain menyorot amanah tanggung jawab, komitmen dan profesionalitas. Dan apa yang tampak di Malaysia, hampir seluruh sektor memperlihatkan kemajuan. Artinya seluruh hal jadi menarik. Maka strategi benchmark-nya adalah kecermatan dalam memilah banyak hal yang ditawarkan. Leluhur kita dulu juga punya pameo bijak: “Lain lubuk lain ikannya”. Dari pepatah tersebut, ada dua makna yang bisa ditarik. Pertama, tiap lingkungan punya karakter yang tak semua ikan bisa hidup di situ. Ikan tawar bakal mati keasinan di laut. Dan kedua, jika lingkungannya sama, berarti ikan yang hidup harus bisa sama-sama sehat.

Malaysia dan Indonesia, lingkungannya sama-sama puak Melayu. Pertanyaannya, mengapa ikan di Malaysia hidup normal, sehat dan sejahtera? Sebaliknya ikan di Indonesia hidup tanpa masa depan, sakit-sakitan dan melarat. Apakah itu berarti orang-orang Malaysia bisa membuat lingkungan jadi kondusif hingga memungkinkan hidup baik? Benarkah kita lebih ganas dari Piranha, hingga lingkungan rusak karena ulah sendiri. Seperti yang Denny JA katakan: Birokrasi kita mewarisi budaya KKN yang amat korup. Politik yang diwariskan begitu fragmentaris. Ekonomi juga cuma mewariskan utang. Dan dalam hubungan sosial, yang berjangkit lebih pada kedengkian, permusuhan dan ketidakpercayaan.

Dengan kondisi demikian, membandingkan Indonesia dan Malaysia jadi runyam. Tetapi studi benchmarking toh tetap harus dijalankan. Untuk itu ada dua pertanyaan kunci. Pertama apa yang dibandingkan, dan kedua lembaga mana yang dibandingkan. Tanpa meyakini apa yang dibutuhkan, studi benchmark terjebak untuk melihat semua hal. Maka sebelum melakukan benchmarking harus dipahami benar apa yang dibutuhkan. Lantas, dalam membandingkan lembaga, pelajari juga lingkungan eksternalnya. Dalam hal PPZ dan BM, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang jitu. Kebijakan itu memprovokasi korporat dan masyarakat, untuk mengakui eksistensi PPZ dan BM.

Pemerintahan Mahathir memang tegas. Posisi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, sungguh-sungguh difungsikan dengan komitmen penuh tanpa dihalangi oleh conflict of interest seperti untuk kepentingan pribadi, keluarga dan partai. Gangguan dan pertikaian politik, pro dan kontra pasti ada. Sebuah konsekuensi logis bernegara, dimana beragam kepentingan bergumul dalam pemerintahan. Namun sejak Malaysia dipimpin pertama kali oleh PM Tungku Abdurrahman hingga PM Mahathir Mohammad, tampaknya tak ada perubahan kebijakan yang bertolak belakang. Sebagai pimpinan Malaysia tertinggi, Mahathir sadar, dia adalah PM untuk bangsa Malaysia, bukan PM untuk UMNO-nya. Semua kebijakan dikhidmatkan untuk kejayaan bangsa.

Kebijakan

Dalam hal pengelolaan zakat ini, ada empat kebijakan pemerintah Malaysia yang dapat dicatat. Pertama, pemerintah merestui status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun dana zakat. Kedua mengizinkan PPZ mengambil 12.5% dari total kutipan zakat setiap tahun, untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional. Ketiga pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak. Dan keempat pemerintah pun menganggarkan dana guna membantu kegiatan BM dalam membasmi kemiskinan.

Menurut Mohd. Rais Haji Alias, salah seorang direksi PPZ, dana yang dihimpun PPZ adalah no thing. Tak ada seujung kuku bila dibandingkan dengan pajak yang diterima pemerintah. Pajak yang dihimpun Malaysia di tahun 2003, berjumlah sekitar RM 50 milyar. Jika dirupiahkan nilainya setara dengan Rp 100 triliun. Suatu jumlah yang amat berlebih dibanding total penduduk Malaysia yang berjumlah sekitar 30 juta orang. Di luar dana pajak itu, uang yang beredar menghidupkan sektor ekonomi jauh lebih besar. Lumrah bila kehidupan negeri jiran ini makmur. Maka menjadi jelas mengapa pemerintah Malaysia tidak menempatkan zakat sebagai komponen penting dalam membasmi kemiskinan.

Kebijakan di atas, jadi cermin keseriusan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Itu juga jadi bukti bahwa posisi pemerintah sebagai fasilitator, benar-benar mendorong unsur kelembagaan agar bisa tumbuh maksimal jadi mitra pembangunan. Maka bagi pemerintah Malaysia, keberhasilan PPZ bukanlah pesaing yang mengganggu wibawa pemerintah. Malah sebaliknya kebijakan pemerintah yang mendongkrak PPZ, menjadi kata kunci merebut hati policy maker PPZ. Jangan lupa kehadiran PPZ merupakan usulan dari sebuah konsultan, yang tentunya juga mendapat dukungan dari banyak pihak.

Malaysia punya Vision 2020. Apakah Indonesia punya visi? Kemiskinan sebagai kekayaan Indonesia, entah apakah itu jawabnya. Wallahu’alam.

Februari 2005

Perubahan Paradigma & Reintrepretasi Pendayagunaan Zakat

2007-09-07T16:03:00.000-07:00

Sebelum awal 1990-an, sebagian besar masyarakat masih melihat zakat infak sedekah (ZIS) sebagai sesuatu yang asing. Bahkan untuk mengkalkulasi potensi ZIS Indonesia sebagai muslim terbesar, banyak orang tak tertarik. Sebabnya jelas bahwa dakwah tentang ZIS terabaikan. Karena ZIS terlanjur jadi dakwah “anak tiri”, sampai saat itu belum ada satu lembaga pun yang dianggap layak menjadi representatif pengelolaan ZIS. Uniknya meski tak memasyarakat, toh di sebagian masyarakat juga telah ada yang biasa mengeluarkan langsung ZIS-nya kepada yang berhak. Oleh karena itu menjadi amat sulit lagi menghitung berapa jumlah ZIS yang sesungguhnya langsung tersalur itu. Namun dari segi manfaat, tak lagi diragukan sumbangan ZIS untuk pembangunan masyarakat. Sebagian sekolah dan panti, sebagai contoh, betul-betul hidup melalui sumbangan ZIS masyarakat.

Sejak munculnya Dompet Dhuafa Republika (DD) di tahun 1993, bicara ZIS tak lagi berandai-andai dalam wacana semu. Sebagai sebuah lembaga yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, DD berani mati langsung berpraktek mengelola ZIS. Dari praktek itu terbukti di saat Indonesia terpuruk dalam berbagai krisis, DD justru semakin eksis. Dampak krisis yang dikhawatirkan bakal juga berpengaruh pada DD, ternyata malah mencengangkan karena justru perolehan ZIS-nya meningkat amat tajam. Dana yang terhimpun sekitar Rp 2,1 milyar di tahun 1997, meningkat menjadi Rp 4,6 milyar di 1998. Bahkan di 2002, dana yang dihimpun DD berjumlah Rp 20-an milyar. Sejak lahir tahun 1993 hingga 2002, DD telah mengelola dana ZIS dan wakaf total sekitar Rp 82 milyar. Dana itu semua 99% berasal dari masyarakat lokal.

Persyaratan Reintrepretasi

Ada beberapa makna tersirat yang dapat dikaji berkaitan dengan isu reinterpretasi ZIS di Indonesia. Tetapi reinterpretasi dapat dilakukan hanya dengan memenuhi beberapa persyaratan. Syarat pertama reinterpretasi ZIS bisa berlaku jika memang pada saat sebelumnya pengelolaan ZIS telah berjalan, namun kondisinya tidak berubah dari waktu ke waktu. Kedua reinterpretasi bisa diterjemahkan jika memang ada kekeliruan atau kesalahan pengelolaan ZIS hingga menimbulkan dampak pada masyarakat. Ketiga reinterpretasi dapat dilakukan jika memahami asbabul wurudz lahirnya zakat serta tujuan diwajibkannya zakat. Persyaratan ketiga ini menjadi bagian yang amat penting, karena pemahamannya mencakup pengetahuan akan peran, fungsi, tujuan dan tugas zakat sebagai konsep utuh zakat.

Dengan memahami konsep tersebut, maka dapat ditelururi penyebab kondisi zakat tak berkembang dan adanya kekeliruan pengelolaan zakat. Dengan demikian akan terjadi reinterpretasi yang tepat, bukan sebuah reinterpretasi gegabah yang malah menjerumuskan pengelolaan zakat menjadi lebih kompleks lagi. Bila ini yang terjadi, akan terjadi lagi perdebatan yang tak kunjung usai. Setiap pihak akan bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Di satu pihak bakal terjadi retorika sengit tentang khilafiah. Dengan demikian yang dikhawatirkan pada sebagian muzaki dan masyarakat muslim, akan menjadi jenuh dengan perdebatan baru tentang wacana zakat. Dampaknya justru akan buruk pada tataran wajib praktek zakat, karena pengaruhnya bakal mengganjal ghirah muzaki berzakat. Di kalangan mustahik juga langsung terhambat memperoleh haknya. Jadi reinterpretasi harus dilakukan secara akurat dengan memperhatikan kondisi di atas agar tak menuai gugatan kelak di kemudian hari.

Problem PNS yang Amil

Sebelum tahun 90-an awal, telah dibentuk badan pengelola ZIS resmi yang dibangun pemerintah seperti BAZIS DKI Jakarta. Badan ini telah berjalan baik, kendatipun sifatnya lokal karena hanya beroperasi di Jakarta saja. Sementara BAZIS lain yang berada di berbagai daerah, rata-rata sulit beroperasi karena memiliki problem masing-masing. Kondisi yang memprihatinkan ini, tentu saja tidak memberikan kontribusi apa-apa. Tidak terjadi gerakan apapun tentang ZIS saat itu, kendati papan nama BAZIS terpampang di berbagai daerah. Ruangan BAZIS sehari-hari, kebanyakan dalam keadaan kosong sepi tak berpenghuni. Tak terlihat adanya kesibukan sebagaimana sebuah kantor. Juga amat jarang kantor itu dikunjungi baik oleh muzaki yang hendak menyerahkan ZIS-nya atau oleh mustahik yang tengah membutuhkan bantuan ZIS.

Entah apakah dengan kondisi seperti itu, badan zakat yang sepi itu dapat melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bisa merubah status mustahik. Juga apakah mereka yang bekerja setengah hati menangani zakat, dapat membuat kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas ketrampilan mustahik. Sementara pelaksana BAZIS sendiri masih tidak peduli pada istilah amil sebagai pekerja yang murni mengelola ZIS. Nah berkaitan dengan istilah amil ini, reinterpretasi baru dapat dilakukan. Sebab amil di BAZIS, terlanjur merupakan PNS yang diperbantukan menangani ZIS.

Dengan status diperbantukan seperti itu beberapa problem muncul. Pertama, kualifikasi persyaratan dalam memenuhi kriteria sebagai amil diabaikan. Kedua dengan model titipan perbantuan seperti itu, boleh jadi bakal menimbulkan persepsi keliru bahwa secara psikologis PNS yang bersangkutan merasa disisihkan mengingat pemerintah sendiri tak terlampau serius atau setengah hati menangani ZIS. Persepsi ini bisa mengundang demotivasi yang dalam bagi PNS yang diperbantukan. Ketiga karena pegawai BAZIS merupakan PNS, anggaran kebutuhan operasional, fasilitas dan gaji tetap diadakan. Maka bekerja atau tidak, menghimpun dana ZIS dalam jumlah besar atau sedikit, membuat kegiatan pemberdayaan yang strategis atau program sederhana, bagi pegawai BAZIS yang PNS adalah sama saja. Tetap memperoleh segala fasilitas, tunjangan dan gaji setiap bulan. Kondisi ini tidak sehat dan sama sekali tidak memacu profesionalitas.

Sementara dalam tinjauan manajemen, amil harus mampu mengelola ZIS secara murni. Amil bukan hanya dituntut bisa menghimpun dana ZIS serta mengalokasikannya untuk mustahik. Terutama lembaga amil dituntut untuk mampu mandiri memenuhi kebutuhan operasional termasuk menggaji para amilnya. Maka seharusnya amil adalah pegawai yang direkrut sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan yang khusus diangkat untuk mengurus ZIS. Amil bukan pegawai yang dititipkan yang belum tentu punya ghirah ingin bekerja mengembangkan diri berprofesi sebagai amil. Amil adalah amil, yang sejak awal telah menyadari profesinya sebagai pekerja yang khusus menangani masalah penanggulangan kemiskinan.

Dengan latar belakang yang berbeda antara amil dan PNS yang diperbantukan, tentu memiliki konsekuensi berbeda yang berpengaruh pada kinerja lembaga. Terjadinya pergantian pimpinan, baik sebagai Ketua BAZIS maupun pimpinan di pemerintahan yang membawahi BAZIS, akan sangat memungkinkan pula terjadinya perubahan kebijakan yang mempengaruhi kinerja lembaga. Jadi lembaga BAZIS yang telah dibentuk sebelum awal 90-an, ternyata memiliki problem yang tidak sederhana. Dengan problem yang dihadapi, maka rata-rata BAZIS telah terjebak pada posisi yang sulit untuk bisa memberi kontribusi lebih pada kehidupan perzakatan di Indonesia.

Problem Yayasan dan Panti

Di era yang sama di lingkungan masyarakat yang mengelola zakat, juga tidak memperlihatkan kehidupan yang sehat. Kendati yayasan pendidikan dan berbagai panti dapat bertahan karena dana ZIS, namun kondisinya hanya berjalan rutin tanpa ada perubahan perkembangan yang berarti. Dari sejumlah yayasan dan panti tersebut, belum tampak satupun menjadi asset umat yang diakui keberadaannya mampu mengelola sumber ZIS-nya. Bahkan juga tidak tampak kemampuannya dalam mendistribusi bantuan baik dana maupun logistik kepada lembaga lain yang sejenis. Maka lebih sulit lagi berharap akan adanya yayasan atau panti yang sanggup berperan memberi supervisi manajemen pada pengembangan lembaga sejenis di berbagai daerah lain. Memang yayasan dan panti tersebut, rata-rata bersifat lokal. Jikapun mampu berekspansi ke daerah lain, hampir dapat dipastikan merupakan cabang yang sangat tergantung pada manajemen pusat.

Yayasan dan panti yang mengandalkan dana ZIS sebagai sumber keuangan, merupakan dua fenomena yang menarik untuk dicermati. Keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya hanya terletak pada aspek legal dan program pendayagunaan ZIS-nya. Dalam hal legal, hampir seluruh panti menggunakan yayasan sebagai badan hukumnya. Sementara yayasan itu sendiri memiliki beberapa kegiatan yang di antaranya ada yang menjalankan program panti asuhan yatim atau panti jompo.

Dalam hal persamaan antara yayasan dan yatim, dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

Jati diri lembaga

Nyaris tidak pernah memiliki visi.
Tujuan rata-rata hanya sebatas pernyataan.
Filosofis pendirian lembaga amat tergantung kisah pendiri.
Tidak pernah bisa menjadi tumpuan masa depan pekerjanya.

Manajemen lembaga

Tak mengenal strategic planning.
Tidak membangun sistem.
Tidak memiliki aturan main yang jelas.
Hak dan kewajiban juga tidak pernah jelas.
Pembagian job tumpang tindih, termasuk peran fungsi dan tugas.
Pendiri identik dengan pemilik.
Semuanya amat tergantung pada pendiri.
Manajemen yang berkembang adalah management by family, hingga seringkali membuat para pekerja menjadi frustasi.
Fungsi marketing tak maksimal karena tidak mengenal konsep dan metode marketing. Yang dilakukan marketing hanyalah sebatas terjun ke jalan, berkunjung door to door dan mengerahkan anak yatim.
Fungsi keuangan tidak dilakukan. Pertama memang difungsikan karena pemegang uang adalah pendiri. Dan kedua keuangan dijalankan dengan amat sederhana.
Tidak pernah dilakukan audit oleh akuntan publik, apalagi mempublikasikan hasil audit tersebut.
Pekerja yang full time kebanyakan berasal dari orang yang non-job atau no choice. Sedang yang paruh waktu dan dianggap punya kemampuan, kebanyakan berasal dari orang yang telah purna kerja (pensiunan).

Program Pendayagunaan

Program tidak didasarkan pada activity plan, meskipun hanya mematok target serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Program rata-rata bersifat charity.
Program seringkali tidak memiliki potensi untuk merubah status mustahik menuju ke arah perbaikan hidup.
Pengembangan program lebih untuk memenuhi kebutuhan lembaga ketimbang kebutuhan mustahik.
Program selalu ingin cepat berhasil, namun tampak modelnya yang instant karena ingin segera massal.

Dengan problem seperti di atas, jelas bahwa pengelolaan ZIS yang dilakukan langsung oleh masyarakat ternyata juga tidak memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan yayasan dan panti berjalan monoton saja. Jikapun ada yang berkembang cukup baik, biasanya sangat ditentukan oleh sentuhan pribadi dari figur sang pemimpin. Jadi bukan dibangun berdasarkan sebuah sistem. Dengan cara pengelolaan management by personal tersebut, yayasan atau panti berdiri di atas fondasi yang tidak sehat. Sedikit saja bermasalah dengan sang pemimpin, dampaknya akan buruk pada lembaga. Lebih-lebih jika sang pemimpin harus melepaskan diri, maka lembaga langsungu terperosok dalam titik kritis yang sulit untuk berkembang lagi.

Secara luas mandegnya pengelolaan ZIS di Indonesia sebelum awal tahun 90-an, dapat dijabarkan sbb.:

Pada wilayah pemegang kebijakan, tak ada upaya dan dorongan membuat regulasi yang dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan ZIS.
Kalangan akademisi sama sekali tak tertarik mengangkat ZIS dan wakaf sebagai bahan diskusi apalagi mata kuliah. Hingga sulit sekali menjumpai literature tentang ZIS dan wakaf baik di perpustakaan maupun dalam buku cetakan yang dijual di pasar bebas.
Sebagian besar ustadz juga tidak tertarik berdakwah tentang ZIS hingga terjadi kesenjangan pengetahuan tentang Rukun Zakat dibanding Rukun Islam yang lain.
Maka masyarakat muslim tidak menempatkan kewajiban zakat seperti mereka menjalankan shalat dan puasa. Ada dua akibat yang ditimbulkan, yakni:

Tak terlihat adanya perubahan kesadaran dan tingkah laku berderma secara signifikan.
Tidak terlihat adanya peningkatan penyaluran ZIS dalam jumlah besar.

Di kalangan perusahaan, juga tidak tampak ghirah untuk membantu mengatasi penanggulangan kemiskinan.
Di kalangan amil sendiri, tidak tampak adanya budaya kerja yang profesional, transparan dan memiliki terobosan program yang inovatif dalam memenuhi kebutuhan para mustahik.
Maka akibat terparah diterima oleh kalangan mustahik:

· Tak ada perubahan kondisi kehidupan menuju ke arah yang lebih layak.

· Program pendayagunaan zakat hanya sekadar sosial, seperti bagi-bagi sembako serta pemberian beasiswa yang juga tidak mencukupi.

· Program pendayagunaan lebih terkesan hanya melestarikan kemiskinan.

Perubahan Paradigma

Reinterpretasi ZIS memang merupakan sebuah upaya terobosan karena adanya sesuatu yang kurang dalam kehidupan ZIS. Tetapi seperti yang digambarkan di atas, problem yang terjadi merupakan suatu keterpurukan ZIS yang amat dahsyat, bukan lagi hanya sesuatu yang kurang. Malah lebih tepatnya bukan keterpurukan, karena keterpurukan mengindikasikan pernah terjadi kebangkitan luar biasa pada sektor zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia belum pernah sama sekali menggeliat dengan normal. Itulah paradigma lama tentang pengelolaan zakat di Indonesia, yang singkatnya dikelola secara tradisional. Ciri-ciri tradisional di antaranya adalah dikelola setengah hati, tidak full time, tidak profesional, tidak punya program yang mampu merubah status mustahik, tak jelas hak dan kewajiban amil, lebih hanya sekadar menggugurkan kewajiban berzakat serta tidak punya cita-cita dan visi ke depan.

Tahun 1990-an awal lahirlah ICMI yang mewarnai babak baru dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Moslem society yang tadinya ragu-ragu, secara bertahap tak lagi malu-malu mulai menyatakan identitasnya. Kata assalamu’alaikum sebagai contoh, tidak lagi terdengar hanya di surau, masjid dan kalangan terbatas, melainkan sudah merebak di tempat yang lebih umum, seperti di pasar dan pertokoan malah di perkantoran. Bahkan kata assalamu’ alaikum tersebut, juga telah mengganti posisi pengantar surat yang biasanya dimulai dengan “Dengan Hormat”. Bersamaan dengan itu, di awal tahun 1992 di Bandung lahir dua bank bercorak Islam yakni BPRS Dana Mardhatillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera. Di tahun yang sama, di Jakarta muncul untuk pertama kali BMT Bina Insan Kamil. Pertengahan tahun 1992, ICMI mendukung kelahiran BMI sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya di Januari 1993, ICMI melahirkan koran bernama Republika sebagai moslem newspaper. Akhirnya di Juli tahun 1993, wartawan Republika membidani lahirnya sebuah lembaga pengelola zakat yang dinamakan Dompet Dhuafa Republika (DD).

Lahirnya DD memang membuka babak baru lembaga nirlaba lokal. Ada banyak hal yang amat disadari saat DD lahir, yang di antaranya dapat dijabarkan sbb.:

Bicara ZIS adalah bicara kesempurnaan ibadah. Karena pengelola DD bukan berlatar pesantren dan ZIS berkait dengan kesempurnaan ibadah, maka lahir kebijakan lisan bahwa DD musti membuat panggung untuk orang lain tampil. Artinya personal di DD tak perlu menampil-nampilkan diri seperti kebiasaan di sebagian orang saat beraktivitas sosial. Tujuannya jelas agar tidak menimbulkan “gempa bumi” di masyarakat.

Karena DD ingin hidup as long as possible, maka tak boleh menampilkan nama orang yang memiliki reputasi diragukan meski orang tersebut adalah pejabat, pebisnis atau public figure. Bagi DD lebih baik mencari orang yang tidak dikenal namun memiliki integritas, ketimbang memasang nama besar tapi kelak menuai badai. Mottonya adalah “jangan silau oleh nama besar”.

Ada gejala inferority atau rasa rendah diri di sebagian pengrajin sosial lokal, terutama bila bersentuhan dengan NGO. Akibatnya belum ada satupun lembaga nirlaba lokal yang mampu berkiprah seperti LSM yang memiliki funding atau berafiliasi pada NGO asing. Berbagai yayasan dan panti lokal terutama yang berbasis pada funding ZIS, umumnya dalam kondisi memprihatinkan: sumpek, tak terawat, rutin dan monoton. Istilahnya “Pa Kumis” (Padat Kumuh dan Miskin). Entah karena pengelolanya yang tidak cakap hingga tak bisa meyakinkan masyarakat untuk memberi donasinya, atau karena masyarakat yang tak bisa percaya karena tampilan pengelolaannya selalu Pa Kumis.

Satu dampak dari Pa Kumis-nya yayasan dan panti, mengakibatkan tak tertariknya SDM kita bekerja di sektor ini. Padahal cukup banyak SDM lulusan master dan doktor pendidikan luar negeri bekerja di LSM dan NGO asing yang ada di Indonesia. Akhirnya SDM yang bekerja di yayasan dan panti lokal, terpaksa hanya dijalankan oleh SDM yang jobless, atau orang yang sekadar mengisi kesibukan karena no choice atau karena telah pensiun. Dengan SDM yang tak ada pilihan, sulit bagi yayasan dan panti lokal bisa mengembangkan diri semaksimal mungkin.

Dengan tradisionalnya berbagai yayasan dan panti, tak satupun dari berbagai lembaga itu bisa di-benchmarking. Hendak belajar pada BAZIS DKI Jakarta, belum apa-apa ternyata mental telah rontok. Karena atmosfir saat itu masih sangat meyakini bahwa mengelola zakat merupakan hak mutlak negara. Hendak benchmark ke LSM atau NGO, sulit dilakukan karena berbeda kultur dan tabiat. Akhirnya DD bergerak hanya dengan keyakinan, bahwa “menanam satu hasanah akan melahirkan hasanah yang lain”.

Sementara di sebagian besar masyarakat, zakat merupakan sesuatu yang hanya dikenal sebagai satu pilar dari Rukun Islam. Wacana tentang zakat belum dieksplorasi sedalam-dalamnya seperti Rukun shalat, puasa dan haji. Yang dipahami hanya kewajiban zakat fitrah yang harus ditunaikan sebelum khotib naik mimbar di shalat Ied Fitri. Maka zakat harta, zakat perniagaan, apalagi zakat profesi menjadi bagian dakwah yang terputus, tak populer dan tak menarik minat bahkan oleh pedakwah atau ustadz sekalipun. Satu dampak yang besar pengaruhnya adalah sebagian masyarakat tak yakin bahwa zakat merupakan kewajiban. Jikapun akhirnya tahu bahwa zakat merupakan kewaji ban, akhirnya penunainnya amat tergantung pada keikhlasan.

Kondisi di masyarakat yang seperti itu, ternyata masih memiliki problem lain yang tak kalah akutnya. Bahwa tingkat kepercayaan masyarakat telah ambruk. Boleh dikatakan masalah kepercayaan di Indonesia telah sampai pada kondisi bad trust society. Maka di saat itu upaya mengambil kepercayaan masyarakat “bagai menegakkan benang basah”.

Gambaran saat kelahiran DD di atas, melengkapi peta zakat sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat. Bahwa zakat di Indonesia benar-benar belum tereksplorasi sebagai sumber dana untuk pembangunan masyarakat. Secara otomatis zakat yang terlelap tersebut tidak merangsang apapun untuk bangkit. Di satu sisi mustahik yang paling berhak dengan dana zakat semakin menderita. Di sisi muzaki, ketidakpedulian pada kehidupan mustahik semakin menjadi-jadi. Sementara pemerintah yang selama itu sudah tak peduli, menjadi semakin bimbang dan ragu-ragu ketika diminta merumus regulasi untuk pengelolaan zakat. Sedang di tingkat lembaga amil, juga tidak akan pernah bisa profesional karena tak pernah mendapat kesempatan untuk membuktikan kinerja terbaiknya.

Ini merupakan PR raksasa. Untuk memecahkan problem tersebut, tentu membutuhkan upaya besar dan strategi yang matang jika diserahkan pada masyarakat. Tetapi bagi pemerintah, pekerjaan itu sebenarnya tidaklah teramat sulit. Sebab pemerintah memiliki wewenang dan otoritas tertinggi. Namun justru di situlah masalahnya. Pemerintah sendiri memiliki problem internal yang semakin hari semakin kompleks. Jadi jika pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah internal dengan kultur birokrasi dan sistemnya yang belum juga profesional, upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga akan mengalami kemacetan di tengah jalan.

Maka dalam memecahkan kebuntuan perzakatan itu, memang tidaklah cukup hanya dengan mengadakan reinterpretasi zakat. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma kestagnasian zakat yang tertidur sejak republik ini Merdeka tahun 1945. Tetapi soalnya kini muncul beberapa pertanyaan: Siapa yang harus memulainya? Dengan mandat siapa sehingga berani menjalankannya? Lalu bagaimana how to start-nya? Apakah lembaganya struktural di salah satu departemen di pemerintahan atau independen sebagai badan strategis? Siapa tenaga pelaksana serta bagaimana sistem rekruitmennya? Dan tentunya masih banyak pertanyaan yang dapat dilontarkan untuk merubah paradigma zakat yang memang telah lama membeku itu.

DD, Pelopor Lembaga Zakat Masyarakat

Fainnama’al ‘usriyusraa. Inama’al ‘usriyusraa (Quran Alam Nasyrah: 5 – 6). Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka pada 2 Juli 1993, tiba-tiba DD lahir begitu saja. Karena tanpa strategi serta tanpa pertimbangan dan perencanaan yang matang, kelahiran DD tentu merupakan “kebetulan sejarah”. Kendati kebetulan sejarah, tak berarti sebagian persoalan di atas tak diantisipasi. Agar DD tak karam, maka segala daya dan upaya dikerahkan guna merumuskan strategi yang tepat. Strategi ini musti digelindingkan pada waktu yang tepat, dengan metode yang tepat dan mengarah pada sasaran yang tepat. Jika ini tercapai, insya Allah kehadiran DD tidak akan menimbulkan gempa bumi di dunia perzakatan Indonesia. Semangat yang dipompa adalah DD tak boleh menambah panjang black list bahwa lembaga yang dikelola umat selalu tidak profesional. Mitos ini musti dipecahkan.

Motto DD pun dipancang: Menyantun Dhuafa, Menjalin Ukhuwah, Menggugah Etos Kerja. Pernyataan motto ini bukan asal comot. Filosofi pertama sudah menjadi tugas DD menyantuni kalangan dhuafa. Yang harus disadari bersama adalah bahwa menyantuni dhuafa bukanlah pekerjaan satu pihak. Ini merupakan tugas bersama yang harus ditanggulangi ramai-ramai oleh masyarakat. Maka dalam penyantunan tersebut dibutuhkan suatu sinerjitas dalam rangkaian jalinan ukhuwah. Itu filosofi kedua. Dengan demikian pekerjaan membasmi kemiskinan menjadi lebih ringan. Akhirnya yang tak kalah pentingnya adalah penyantunan dan sinerjitas tersebut harus mampu menumbuhkan sebuah etos kerja. Filosofi ketiga meyakini bahwa etos kerjalah yang mampu merubah suatu keadaan. Etos kerja ini juga bukan hanya ditujukan untuk kalangan fakir miskin saja. Namun yang tak kalah penting juga mengarah kepada muzaki, kepada pemerintah dan juga kepada amil dan lembaganya.

Dalam kondisi yang centang perenang demikian, DD amat sadar untuk membangun diri dengan strategi persuasif. Mengingat zakat belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat, DD nyaris tidak pernah menggunakan ayat yang mengancam. Dengan persuasif, DD menghadirkan problem kemiskinan ke tengah kalangan muzaki. Karena lahir dari kalangan wartawan, mau tak mau potensi sajian tulisan menjadi kunci kekuatan DD. Dengan tulisan yang menguras air mata, rasa simpati muzaki dipantik. Dampaknya bukan hanya muzaki terketuk, bahkan tak sedikit di antara mereka turut terjun melihat kondisi sesungguhnya. Dan ternyata di antara mereka malah menghimpun bantuan lebih besar untuk diberikan kepada mustahik yang ditulis DD. Jurnalistik air mata ini menjadi satu pilar bagaimana DD mensosialisasikan zakat.

Selama empat tahun, nama-nama muzaki ditampilkan setiap hari di Republika kecuali Ahad. Lantas kegiatan pemberdayaan dilaporkan seminggu sekali. Laporan pendayagunaan zakat juga dilaporkan setiap bulan. Dan akhirnya setiap tahun laporan keuangan DD yang telah diaudit oleh akuntan publik dilaporkan satu halaman penuh di harian Republika. Dengan cara seperti ini, DD bukan lagi hanya transparan melainkan juga mempertaruhkan pertanggungjawaban pada stakeholder. Masyarakat dipersilakan membedah DD hingga ke dapur sekalipun. Dengan laporan demikian, bisa jadi DD merupakan salah satu atau barangkali menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang paling transparan di seluruh dunia.

Di samping itu ada satu hal penting dan amat strategis yang disadari DD, sedang kebanyakan lembaga nirlaba justru mengabaikannya. Lembaga nirlaba haruslah memenuhi beberapa prinsip dasar sebagai landasan bersikap jika ingin hidup langgeng dalam jangka panjang. Masing-masing prinsip dasar tersebut adalah sbb.:

Independen

Lembaga pengelola zakat amat membutuhkan independensi mengingat lembaga ini dimiliki banyak pihak. Jika lembaga pengelola zakat tergantung pada satu atau dua muzaki maka keberlangsungan hidupnya amat ditentukan oleh muzaki tersebut. Maka sedari awal lembaga harus punya tingkat independensi yang tinggi agar tak bisa diekpansi oleh kepentingan pihak lain yang bisa merusak image lembaga.

Netral Obyektif

Jika persoalan yang dihadapi merupakan masalah khilafiyah, lembaga pengelola zakat musti netral. Masing-masing punya argumen yang memiliki kekuatan karena perbedaan tersebut. Sebaliknya jika persoalan yang dihadapi merupakan masalah prinsip syariah, maka lembaga pengelola zakat harus menentukan sikap. Agar obyektif landasan bersikapnya didasarkan pada keadilan dan kebenaran sesuai dengan prinsip syariat.

Non-Politik

Lembaga pengelola zakat tak boleh menyelenggarakan kegiatan politik, terutama bagi para amilnya. Yang dimaksud dengan kegiatan politik, yaitu politik praktis seperti namanya tercantum dalam struktur kepartaian atau melakukan kampanye untuk mencari masa. Jika ini terjadi, maka lembaga pengelola zakat berada dalam titik kritis karena telah menyakiti hati muzaki yang berasal dari partai yang lain.

Non-Diskriminasi

Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga pengelola zakat tak boleh membeda-bedakan asal muasal pihak yang dihadapi. Jangan sampai karena salah satu pihak yang dihadapi berbeda latar belakangnya, amil pun membedakan pelayanannya. Maka amil dituntut menanggalkan kepentingan pribadinya. Yang harus didahulukan adalah kepentingan lembaga meski itu menyakitkan amil yang bersangkutan.

Satu hal penting lain yang perlu dicermati adalah program yang digelindingkan DD. Satu obsesi DD adalah membuat program yang memiliki manfaat besar. Maka dalam mengkreasi program, kerangka dasarnya terletak pada keyakinan bahwa program tersebut memang amat dibutuhkan mustahik, bukan kebutuhan lembaga atau para muzaki. Di samping itu program harus didasarkan pada gagasan yang orsinil, unik, memiliki keunggulan yang strategis hingga memiliki daya multiplier effect yang kuat. Syukur-syukur program tersebut bisa membawa perubahan atau mampu merubah paradigma yang keliru di masyarakat.

Karena DD lahir sebagai sebuah terobosan inovatif yang strategis, maka DD pun harus melahirkan program-program yang memiliki kekuatan yang strategis. Oleh karena itu ada dua catatan penting yang menjadi tinta emas dalam sejarah perzakatan di tanah air. Bahwa DD membuat sebuah lembaga baru bernama Institut Manajemen Zakat (IMZ) di akhir tahun 1999. Ada dua tugas utama IMZ. Pertama perannya menjadi menjadi think tank bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Kedua fungsi IMZ fokus pada penyiapan tenaga amil di seluruh Indonesia sebagai pengelola zakat di daerah mereka masing-masing. Di tahun 1997, DD pun mengarsiteki lahirnya Forum Zakat (FOZ) yang dilahirkan bersama 10 lembaga lain. Lembaga tersebut di antaranya adalah BAZIS DKI Jakarta, Baitul Mal (BM) Pertamina, BM Pupuk Kaltim, BM Pupuk Kujang, PT Internusa Hasta Buana, Bapinroh Hotel Indonesia, Binroh Telkom, STIE dan Lembaga Keuangan Syariah BMI.

Dalam tataran tingkatan operasional, antara DD, IMZ dan FOZ masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda wilayahnya. DD bergerak di tingkat mikro. IMZ berjalan di tingkat meso. Sedang FOZ menempatkan diri dalam tataran makro. IMZ yang memerankan diri sebagai think tank, tetap menggawangi perzakatan Indonesia termasuk terus menggodok UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di samping fungsi menyiapkan SDM sudah dilakukan dengan mengadakan berbagai training reguler maupun in-house training di berbagai daerah di Indonesia. Sementara FOZ kini memiliki anggota seluruh BAZ dan LAZ yang ada di Indonesia termasuk BAZNAS yang dibentuk melalui SK Presiden.

Reinterpretasi Pendayagunaan

Bersamaan dengan kelahiran FOZ tahun 1997, sejak itu Binroh (Bina Rohani) atau Bapinroh (Badan Pembina Rohani) di berbagai perusahaan, berangsur-angsur mulai meleburkan diri menjadi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Di samping lebih banyak lagi yang membuat lembaga khusus untuk menangani zakat. Di masyarakat sendiri juga bermunculan LPZ merebak di berbagai daerah. Tahun 1999 lahir UU Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, yang isinya antara lain mengesahkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat. Kini telah ada sekitar 11 LAZ yang dikukuhkan pemerintah melalui Depag yakni: DD Republika, PKPU, BMM BMI, YDSF, BM Takaful, BSM Umat, BM Hidyatullah, BM Dewan Dakwah, LAZ Muhammadiyah, Bamuis BNI serta LAZ Dewan Dakwah. Sementara BAZ yang dibentuk pemerintah, bagai mendapat napas baru untuk tidak menyia-nyiakan momentum kebangkitan pengelolaan zakat. Yang tak kalah menarik, geliat DD melalui Republika merangsang berbagai media lain baik elektronik maupun cetak untuk lebih serius menggalang dana melalui publikasinya.

Pertumbuhan tersebut mengartikan bahwa satu babak kehidupan awal berzakat di masyarakat Indonesia telah bangkit. Satu persoalan dengan segala problematikanya telah dianggap selesai. Kini tinggal bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak-sedekah dan wakaf tersebut. Asbabul wurudz lahirnya zakat dilandasi oleh dua hal pokok. Pertama, zakat merupakan kewajiban muzaki dalam menyisihkan dana 2,5% sebagai hak orang lain. Ada fakir miskin atau tidak, kewajiban zakat tidak gugur. Sebab masih ada enam mustahik lain sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena mengingat betapa penting perannya sebagai Rukun Masyarakat, zakat pun dijadikan satu pilar dari Rukun Islam. Pertanyaannya, mengapa bukan bank atau asuransi yang dijadikan Rukun Islam mengingat eksistensi kedua model lembaga ini juga amat populer di masyarakat.

Landasan kedua asbabul wurudz zakat, sesungguhnya kemiskinan itu terjadi akibat tradisi ketidakadilan. Usia kemiskinan hampir sama dengan usia manusia saat membentuk komunitas. Di zaman Imperium Romawi, orang-orang miskin malah dikucilkan. Bahkan di zaman yang dikatakan peradaban manusia sudah tinggi itu, tradisi Romawi yang amat mengerikan adalah membuang penderita lepra yang miskin ke lembah-lembah hingga mati di sana. Maka bagi negara, orang miskin bukanlah apa-apa. Karena selalu akan menjadi beban maka sebaiknya dieksploitasi tenaganya menjadi budak-budak sebagai tenaga yang murah biayanya.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah mungkin seseorang kelaparan dan telanjang dada jika bukan karena kebakhilan muslim yang lain. Makna hadits jelas bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain. Bahkan kecurangan tersebut telah meningkat menjadi ketidakadilan karena mengakibatkan adanya pihak yang lebih menderita karena lapar dan tidak memiliki pakaian. Padahal pangan dan sandang merupakan kebutuhan utama. Jika ini terjadi maka dapat dipastikan kondisi masyarakat demikian dalam keadaan yang tidak sehat karena kedzaliman telah menjadi bagian keseharian.

Mengingat persoalan di atas, urutan 8 mustahik, kecuali amil, mencerminkan tingkat kesulitan hidup mereka yang berbeda. Alasan fakir dan miskin ditempatkan di peringkat pertama dan kedua, tentu karena tingkat kehidupan mereka yang paling sulit. Maka prioritas pendayagunaan zakat dialokasikan terbesar untuk kalangan ini. Hampir segala program yang dikreasi, ujung-ujungnya cenderung mengarah pada kalangan fakir miskin. Lebih-lebih bagi Indonesia yang tingkat pertumbuhan kemiskinannya mengalahkan pertumbuhan seluruh sektor, alokasi zakat tentu lebih ditujukan untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh kalangan fakir dan miskin.

Kini muncul pertanyaan, apakah pendayagunaan zakat dapat dialokasikan untuk kegiatan seperti penanganan lingkungan serta advokasi kepada pemerintah dan kalangan pebisnis? Inilah yang dimaksud dengan reinterpretasi pendayagunaan zakat. Sebab pencemaran dan kerusakan lingkungan, juga berpengaruh besar pada kualitas kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan ternyata juga punya potensi besar dalam merusak lingkungan. Reinterpretasi juga meyakini bahwa salah satu penyebab terbesar kemiskinan di Indonesia terletak pada kebijakan pemerintah. Di samping tentu juga tingkah laku dan ekspansi bisnis, yang memiliki dampak besar pada pemiskinan masyarakat.

Reinterpretasi ini menggugat pendayagunaan zakat yang selama ini hanya membantu sesaat kebutuhan kalangan fakir miskin. Dalam argumennya, kegiatan untuk fakir miskin hanyalah aktivitas mikro yang akan terus berulang dari masa ke masa dengan membawa hasil hanya sedikit perubahan. Sementara akar persoalan yang jadi penyebab kemiskinan sama sekali tak tersentuh. Bukankah sebaiknya penggunaan zakat dapat ditujukan untuk menggugat kebijakan pemerintah yang tidak memihak kalangan fakir miskin, seperti ratusan triliun rupiah dikucurkan hanya untuk beberapa bankir dalam program BLBI. Atau advokasi kebijakan untuk menghentikan penjualan asset-asset bangsa, yang artinya identik dengan memiskinan masyarakat Indonesia. Bukankah kebijakan menaikan harga terutama pada bidang strategis seperti BBM, listrik dan air menjungkalkan daya daya beli masyarakat karena harga seluruh barang terdongkrak naik.

Di sektor bisnis, bergabungnya perusahaan konglomerat Indonesia dengan raksasa ekonomi dunia, bukankah menjadi kartel yang mematikan banyak industri kecil yang bergerak di sektor yang sama. Mengapa pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang mencegah pembentukan kartel tersebut. Berdirinya hiper market, bukan hanya memandegkan ekonomi warung-warung kecil di kampung dan perumahan, melainkan juga menurunkan omset banyak pedagang di pasar. Hadirnya sebuah industri minuman dunia, telah menjual gaya Barat hingga sukses karena kuli bangunan, pekerja borongan dan tukang becak pun telah biasa meminum produk tersebut. Artinya berapa banyak industri limun tradisional bertumbangan. Bahkan perusahaan minuman raksasa dunia ini, kini mengakusisi juga perusahaan air minum kemasan lokal untuk memperkuat jaringan bisnisnya.

Contoh lain adalah ada perusahaan mie instant yang meraksasa, bisa terjadi karena kebijakan dan strategi perusahaan dalam mengelabui publik dan pemerintah sendiri. Bayangkan izin impor gandum, kini telah mewujud dalam monopoli gandum. Kebijakan mendirikan pabrik, kini telah menjadi industri raksasa yang sulit ambruk. Tak sampai di situ, pemerintah pun mengizinkan konglomerat ini untuk mendistribusikan sendiri dengan membuat perusahaan distribusi. Lantas distribusi itu terjamin karena lagi-lagi pemerintah memberi izin kepada perusahaan bersangkutan untuk mendirikan gudang-gudang grosir yang langsung bisa menjual dalam jumlah partai besar. Dan kebijakan pemerintah yang lebih meremukan ekonomi bawah adalah perusahaan tersebut kini mengantungi izin untuk membuat gerai kelas warungan yang khusus menjual produk-produknya.

Dengan kebijakan pemerintah dan tingkah laku ekspansi bisnis demikian, berapa banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Jika perusahaan melihat masyarakat sebagai pembeli, memang itu sudah menjadi tradisi dagang. Tetapi jika pemerintah menganggap rakyat sebagai obyek, kata lain sebagai pembeli, ini merupakan sebuah kejahatan. Sebab pemerintah merupakan lembaga nirlaba yang diberi wewenang dari rakyat untuk menyelenggarakan negara agar terjadi kesejahteraan bagi rakyat. Seharusnya jika terjadi monopoli bahkan kartel demikian, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mencegah dampak kerugian di masyarakat.

Reinterpretasi muncul untuk menggugat kondisi ini, bisakah dana zakat digunakan mengadvokasi pemerintah untuk membuat kebijakan yang membantu rakyat miskin. Dalam menjawab pertanyaan ini, kuncinya terletak pada dua pendekatan. Pertama ditinjau dari sisi syariah. Dari sisi ini seringkali asnaf fisabilillah diijtihadkan penggunaannya tidak mengarah pada manusianya, melainkan banyak digunakan untuk pembangunan sarana phisik (pendidikan, rumah sakit, masjid) atau kegiatan yang sifatnya terkait dengan keagamaan. Dari sisi syariah, pembangunan masyarakat yang sehat harus dilakukan melalui pendekatan amar maruf nahi mungkar. Dan ini bisa ditegakkan dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Untuk mencegah kemiskinan akibat ketidakadilan kebijakan, maka perlu diadakan kegiatan yang bersifat advokasi. Maka jika dana fisabilillah dapat dimanfaatkan untuk sarana phisik, berarti dana tersebut dapat juga digunakan untuk melakukan advokasi.

Pendekatan kedua terletak pada aspek manajemen. Dari sisi manajemen, pilihan prioritas menjadi kata kunci. Dalam rangka mencegah meningkatnya kemiskinan, yang dibutuhkan adalah cara yang paling efisien dan efektif. Intinya terletak pada nilai strategisnya, multiplier effect dan manfaat yang besar. Jika dana zakat pun akhirnya tidak dapat digunakan, katakanlah seperti itu, maka strategi manajemen dapat menggunakan dana infak. Bila dana infak tersebut kurang, maka sudah selayaknya BAZ dan LAZ bergabung menyalurkan dana infaknya. Dengan koordinasi pada FOZ, maka kegiatan bersama dalam melakukan advokasi dapat dijalankan dengan baik.

Dalam melakukan advokasi, BAZ dan LAZ tidak bisa turun ke jalan dengan yel-yel berdemonstrasi. Sebab dana yang digunakan merupakan dana yang berasal dari tuntunan agama. Muzaki dan munfiqun (orang yang berinfak) menyisihkan hartanya dalam rangka kesempurnaan ibadah. Jika dalam penggunaan dana ZIS tersebut dilakukan dengan cara-cara yang mengundang kekerasan, hujatan dan makian, ini mengurangi nilai-nilai kebajikannya. Yang dikhawatirkan donatur kecewa yang bisa menjadi kontra produktif dengan kegiatan yang dilakukan.

Maka advokasi harus dijalankan dengan mempublikasikan data kemiskinan dan analisa mengapa itu terjadi. Publikasi itu juga musti mampu membuat tinjauan kritis yang obyektif tentang sebuah kebijakan yang membuat sebagian kecil orang amat makmur, namun menimbulkan hilangnya mata pencaharian bahkan sekaligus merampas masa depan di kalangan rakyat banyak. Advokasi juga musti mampu merumuskan usulan kebijakan yang adil dan obyektif, memiliki visi serta berorientasi kebangsaan untuk rakyat dan ibu pertiwi, serta manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Maka advokasi itu harus melibatkan ahli-ahli di bidangnya. Yang dalam menjalankan advokasi itu bisa meminta waktu khusus pada para penyelenggara negara dan pebisnis untuk audiensi atau melakukan berbagai negosiasi.

Bisakah advokasi tersebut mengarahkan kebijakan negara untuk bersikap adil dan lebih melihat kebutuhan rakyat banyak. Pemimpin dituntut keadilannya. Pedagang dituntut kejujurannya. Sedang rakyat dituntut kepatuhannya. Menurut Ibnu Taimiyah, zakat adalah pajak bagi muslim yang mampu. Pengelolaan zakat ditujukan untuk 8 mustahik. Artinya jika secara phisik alokasinya untuk para mustahik, berarti kebijakan negara juga ditujukan untuk kepentingan rakyat jelata. Orang kaya dan pintar tak perlu diurus negara karena mereka telah mampu mengurus diri mereka sendiri.

Maka pemerintah harus memainkan perannya yang adil agar terjadi kehidupan yang harmonis dan sehat. Pemerintah harus mencegah adanya kecurangan dalam bisnis apalagi hingga mengarah pada monopoli, oligopoli dan kartel. Pemerintah semestinya melakukan amar maruf nahi mungkar karena memiliki kekuatan yang dapat memberi sanksi. Pemerintah harus mengelola asset negara untuk kepentingan bangsa Indonesia. Pemerintah jelas tak boleh mengelola serampangan bahkan menjualnya karena asset tersebut bukan milik para pejabat. Jika itu terjadi, pengelolaan serampangan dan penjualan merupakan pemiskinan bangsa dengan cara yang amat masif. Maka memang sudah saatnya untuk melakukan advokasi, mencegah penyelenggaraan negara yang ceroboh, menghancurkan keuangan negara hingga menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam kemiskinan. Jangan sampai Indonesia menjadi contoh terbaik yang tidak boleh dicontoh.

Pondok Pinang

Februari 2005

--oo0oo--

Belajar ke Malaysia

2007-09-04T09:15:00.000-07:00

Dalam soal zakat, ternyata Malaysia juga lebih maju dibanding Indonesia. Padahal penanganannya tak rumit, tanpa undang-undang lagi. Untuk mem-benchmark-nya memang harus jeli. Sebab jangan hanya melihat sosok lembaganya. Amati juga mengapa kondisi Malaysia bisa mendorong lembaga zakat bisa tumbuh maksimal.

Pusat Pungutan Zakat (PPZ)

Hingga akhir tahun 80-an, penanganan zakat di Malaysia masih terbengkalai. Baru di 1 Januari 1991, Malaysia mencoba mengatasinya dengan pendekatan baru. Itu ditandai dengan dioperasionalkannya Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Kuala Lumpur. PPZ yang didisain konsultan Coopers & Lybrand, sesungguhnya telah disiapkan dua tahun sebelumnya. Langkah baru yang dimaksud, PPZ bukanlah lembaga pemerintahan melainkan murni perusahaan swasta yang disewa pemerintah.

PPZ diresmikan PM Dr. Mahathir Mohammad pada Maret 1991. Dalam kerjanya PPZ berkordinasi ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Di bawah MAIWP sendiri terdapat Baitul Maal (BM) yang bertugas sebagai agihan (penyalur) dana zakat. Karena perusahaan swasta, kedudukan PPZ tetap independen, serta posisinya sejajar dengan Baitul Maal.

Ada dua tujuan yang menarik dari sekian tujuan PPZ. Pertama menyenangkan pembayaran zakat. Kedua mengenalkan jurus marketing perusahaan dan teknologi berbasis komputer. Ternyata keberhasilan PPZ yang murni swasta, diikuti negeri-negeri bagian lain di Malaysia. Kini sejenis PPZ tumbuh di lima negeri yakni Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Selebihnya delapan negeri yang lain, masih menggabungkan fungsi penghimpunan dalam tubuh BM.

Kutipan Zakat

Malaysia tidak mengenal pengelolaan zakat secara nasional. Ke-14 negeri bagian, masing-masing mengelola untuk kepentingan sendiri. Di bawah ini ditampilkan tabel yang menggambarkan jumlah penghimpunan zakat di 14 negeri bagian Malaysia. Tahun-tahun tabel menggambarkan tiga hal penting. Pertama tahun 1991, menjadi tonggak lahirnya PPZ. Kedua tahun 1997 dan 1999, menjelaskan krisis moneter yang mempengaruhi turun dan naiknya kembali penghimpunan zakat. Dan ketiga tahun 2001 menggambarkan perolehan zakat terkini.

Tabel Kutipan Zakat Negeri-Negeri di Malaysia ( 1991 – 2001)*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No N e g e r i 2001 1999 1997 1991

(RM) (RM) (RM) (RM)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 W. Persekutuan 72.886.035 36.019.248 52.850.927 14.639.933

2 Selangor 61.432.750 37.760.000 37.213.288 7.505.522

3 Johor 31.432.921 28.591.949 22.612.834 6.567.911

4 Terengganu 28.247.343 12.499.444 12.883.924 4.584.147

5 Perak 20.468.412 15.695.046 15.629.554 6.705.526

6 Pulau Pinang 17.550.949 10.388.466 9.716.224 2.623.824

7 Pahang 16.625.473 9.375.239 9.225.865 2.805.483

8 Kelantan 16.582.718 9.533.087 11.171.432 3.332.410

9 N. Sembilan 13.230.123 8.763.046 7.470.136 2.784.985

10 Kedah 12.487.629 8.399.694 6.409.012 2.757.326

11 Melaka 12.034.520 7.656.886 8.556.377 4.381.836

12 Serawak 8.318.162 4.611.670 3.907.769 1.507.696

13 Sabah 5.331.114 3.743.029 2.604.679 910.571

14. Perlis 3.720.504 2.469.199 3.203.206 1.541.811

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah 320.348.659 195.506.008 203.455.228 61.107.168

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Diolah dari berbagai sumber.

Dari tabel tampak PPZ Wilayah Persekutuan menjadi lembaga penghimpun terbesar. Dana RM 72 juta, sebagian berasal dari 40 ribu muzaki di luar zakat perusahaan. Biaya operasional termasuk gaji pegawai PPZ, telah diputuskan MAIWP diambil dari kutipan yang besarnya tak lebih dari 1/8. Berarti dengan kutipan RM 72 juta, hak PPZ berjumlah RM 8 juta. Jika RM 1 setara Rp 2.000, maka PPZ menerima Rp 16 milyar. Dana sebesar itu digunakan untuk gaji karyawan dan operasional selama satu tahun. Selebihnya yang RM 64 juta, diserahkan ke Baitul Maal.

Yang juga perlu dicermati, perolehan zakat di tahun 1999 menurun karena Malaysia juga terkena krisis moneter. Namun dari 14 negeri, hanya lima yang mengalami penurunan yakni W. Persekutuan, Terengganu, Kelantan, Melaka dan Perlis. Dari pertumbuhan kutipan zakat tersebut, terlihat bahwa pondasi ekonomi Malaysia betul-betul kuat meski dilabrak krisis moneter. Maka mulai 1999, kutipan zakat kembali tumbuh normal.

Total zakat terhimpun RM 320-an juta. Dirupiahkan setara dengan Rp 640-an milyar. Dana itu berasal dari zakat pendapatan (profesi), zakat tabungan, zakat harta, qadha zakat, zakat fitrah serta sedikit infak sedekah. Untuk zakat profesi, yang dibidik PPZ adalah mereka yang berpenghasilan minimal RM 5.000 per bulan. Penghasilan di bawah itu, belum jadi sasaran. Tabel itu juga mengindikasikan, belum seringgit pun kutipan berasal dari wakaf tunai. Bisa dibayangkan jika Malaysia mulai menggalakan wakaf tunai maupun wakaf harta tak bergerak.

Dari data tahun 2002 yang belum terbit, PPZ menghimpun RM 80-an juta. Sekitar RM 4 juta berasal dari Tabung Haji. Setiap tahun Tabung Haji memang mengeluarkan zakat perniagaan. Tahun 2002, total zakat yang dikeluarkan Tabung Haji untuk 14 negeri bagian berjumlah RM 18 juta. Jika zakat tersebut berasal dari laba Tabung Haji, maka total labanya adalah RM 18 juta X 2.5% = RM 720 juta. Bila dirupiahkan maka laba yang diraup Tabung Haji 2002 sekitar Rp 1.440 milyar atau lebih kurang Rp 1.4 triliun.

Amil

Pengelolaan zakat mencakup tiga aktivitas yakni penghimpunan, keuangan administratif dan pendayagunaan distribusi. Idealnya ketiga kegiatan tersebut dijalankan dalam satu wadah. Dengan demikian orang yang bekerja di lembaga itu dinamakan amil. Sementara dengan fungsi PPZ yang hanya mengutip zakat, pegawainya tak dapat disebut amil. Sedang Baitul Maal (BM) yang akan dibahas berikut, juga tidak dapat dikatakan amil karena hanya menjalankan fungsi agihan (pendayagunaan dan distribusi) zakat.

Soal amil, tampaknya pemerintah Malaysia tak ambil pusing. Pegawai PPZ merupakan profesional swasta, sedang karyawan BM merupakan kaki tangan pemerintah. Dalam hal gaji dan operasional, pemerintah mengizinkan PPZ mengambil 1/8 dari zakat terhimpun. Pemerintah hanya menanggung gaji dan operasional BM. Bahkan melalui BM ini, pemerintah juga menyalurkan dana besar untuk pembasmian kemiskinan. Dengan komitmen tersebut, negeri Tuan Mahahthir ingin mengatakan mereka tak butuh bantuan asing untuk membasmi kemiskinan.

Baitul Maal (BM)

BM yang juga berinduk pada MAIWP, lebih dahulu lahir dibanding PPZ. Dengan membandingkan kemiskinan di Indonesia, tugas BM ternyata ringan-ringan saja. Sebab strategi Malaysia dengan New Economic Policy-nya (NEP), telah mampu mendongkrak kesejahteraan. Kuantitas dan kualitas kemiskinan di Malaysia amat mencengangkan. Tahun 1998 orang miskin Malaysia adalah mereka yang berpenghasilan di bawah RM 700 per bulan. Di tahun 2003 ini, yang disebut miskin adalah mereka yang penghasilannya kurang dari RM 1.200 per bulan.

Dengan penghasilan itu, maka yang mendapat bantuan BM adalah mereka yang memiliki motor dan terkadang kereta (mobil), televisi, kulkas, kompor gas dan rumah sederhana. Jika tak punya rumah, BM menyewakannya. Setiap KK mendapat semacam uang saku rata-rata RM 300 per bulan. Pendidikan dan kesehatan bagi seluruh keluarga, gratis ditanggung BM. Untuk pendidikan, selain SPP yang juga gratis, anak-anak mereka mendapat peralatan sekolah seperti buku, tas dan seperangkat alat tulis serta seragam sekolah. Jika keluarga miskin terkena bencana atau kebakaran, BM mengganti total kerugiannya.

Bantuan itupun di luar modal usaha, yang sangat dianjurkan BM. Untuk penanganan permodalan, sebagian besar disalurkan melalui Amanah Ihtiar Malaysia (AIM). Di Indonesia, secara resmi AIM telah mengadakan kerja sama dengan Dompet Dhuafa Republika (DD) dalam pembasmian kemiskinan. Jangan kaget, di tahun 2003 ini, orang miskin di Kuala Lumpur hanya berjumlah 4.000-an KK. Sebuah keberhasilan penanganan. Karena di tahun 1998 jumlah yang disantuni berjumlah 7.000-an KK. Bukankah itu cermin, kebijakan NEP mampu mendorong iklim usaha semikro apapun untuk berkembang.

Benchmarking

Mempelajari keberhasilan bukanlah pekerjaan mudah. Lebih-lebih yang dipelajari menyangkut kebijakan negara dan kultur birokrasi. Ini pembicaraan integritas, bagaimana Malaysia merangkum visinya dalam praktek nyata tentang amanah, tanggung jawab, komitmen dan profesionalisme. Karena semuanya nyaris maju, bagaimana menyiasati strategi benchmark-nya dalam memilah banyak hal yang ditawarkan. Sementara Denny JA mencatat: Birokrasi kita yang besar dan lamban, mewarisi tingkah korup yang amat lihai. Politik yang diwariskan begitu fragmentaris. Ekonomi juga cuma mewariskan utang. Dalam hubungan sosial, yang tampak justru kedengkian, permusuhan dan ketidakpercayaan.

Dengan kondisi begitu, apa yang sebenarnya ingin di-benchmark. Dalam hal PPZ dan BM, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan. Tepat tidaknya kebijakan, tergantung pada sikap pemerintah Malaysia sendiri. Dan inilah kunci dari keberhasilan Malaysia. Pemerintah Mahathir amat tegas. Posisi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, difungsikan dengan komitmen penuh tanpa conflict of interest. Gangguan dan pertikaian politik, pro dan kontra pasti ada. Sebuah konsekuensi logis, karena di tubuh pemerintah berkumpul banyak kepentingan. Namun sejak Malaysia dipimpin pertama kali oleh PM Tungku Abdurrahman hingga PM Mahathir Mohammad, tampaknya tak ada perubahan kebijakan yang bertolak belakang. Sebagai pimpinan tertinggi Malaysia, Mahathir sadar, dia adalah PM untuk bangsa Malaysia. Bukan PM untuk UMNO-nya, apalagi untuk keluarganya. Semua kebijakan dikhidmatkan untuk kejayaan bangsa.

Dalam hal pengelolaan zakat ini, ada empat kebijakan Malaysia. Pertama, pemerintah merestui status hukum PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat. Kedua mengizinkan PPZ mengambil 12.5% dari total kutipan zakat setiap tahun, untuk gaji dan operasional. Ketiga pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak. Dan keempat pemerintah pun menganggarkan dana guna membantu BM dalam membasmi kemiskinan.

Dari ke-4 kebijakan itu, secara tersirat zakat tak difungsikan sebagai komponen penting pembasmi kemiskinan. Ketegasan implementasi kebijakan untuk bangsa tanpa kepentingan sesaat, itulah yang mendorong sehatnya Malaysia. Keberhasilan PPZ sebagai swasta, bukanlah pesaing yang mengganggu wibawa pemerintah. Malah sebaliknya PPZ harus bersyukur karena didongkrak pemerintah. Malaysia telah lama punya Vision 2020. Bagaimana dengan kita? Sedih karena kemiskinan makin menghebat di Indonesia.

Pd Pinang

6 Februari 2007

DAM dan THK

2007-09-04T09:07:00.000-07:00

Terangsang ijtihad saat THK ke-2 berlangsung tahun 1995, muncul pertanyaan: “Mungkinkah dam haji Indonesia dialihkan ke tanah air?” Alasannya sederhana. Pertama, sebagian rakyat Indonesia miskin. Kedua jamaah haji Indonesia, jadi satu solusi. Dan ketiga, melalui THK proses pemberdayaan tengah digalakkan. Namun, alih-alih mendapat tanggapan solutif. Seorang ustadzah balik bertanya: “Siapa Dewan Syariah Dompet Dhuafa?” Tanggapan itu pertanda pintu ijtihad dam tertutup. Daripada menumbuhkan pro kontra yang punya dampak pada DD, lebih baik diam tapi tetap bekerja.

10 tahun sejak pertanyaan itu muncul, di haji 2005 ini, saya punya kesempatan melongok Maslah Jabal Nur. Lokasi penjualan dan pemotongan dam qurban haji, sekitar 15 km dari Aziziah Makkah. Untuk DAM dan kurban haji ini, Makkah memiliki beberapa tempat di antaranya Maslah Ka’kiah, Jabal Qurban yang lokasinya terletak di Mina. DD sudah 11 tahun punya tradisi THK. Maka saat memasuki Maslah Jabal Nur, sesuatu yang tak dijumpai di THK muncul. Sekitar 1 km-an, bau bangkai menyergap. Beruntung bau ini tak menyengat karena tingkat kelembaban yang rendah. Di kiri kanan jalan, isi perut berserak. Di atas onggokan isi perut dan kulit itu, potongan kaki hewan tumpang tindih. Juga tergeletak potongan kepala unta atau kambing. Di samping kepala-kepala itu bercecer sepanjang jalan masuk.

Begitu jeep yang saya tumpangi sampai di lokasi, beberapa tukang jagal segera bergayutan. Pemandangan menakjubkan menyergap. Ratusan ribu domba dan unta, berkelompok di petak-petak disekat pembatas. Masing-masing petak dimiliki juragan. Tukang jagalnya memakai wearpack warna merah. Amat mencolok dengan kulit mereka yang rata-rata hitam. Belakangan saya sadar, warna merah dimaksud agar darah tidak menambah keseraman. Tangan, kaki dan leher para tukang jagal, rata-rata memang telah bersimbah darah. Sedang isi perut menggunung di mana-mana. Potongan kaki, kulit dan kepala, bahkan daging utuh teronggok-onggok tak tersentuh.

Tukang jagal ini, dikuasai orang-orang Afrika. Sedikit sekali berasal dari Bangladesh atau Pakistan. Dan tak satupun tukang jagal berasal dari Indonesia. Phisik kita jauh dibanding mereka. Tabiat kita tak bisa mengimbangi proses pemotongan ratusan ribu unta dan kambing yang harus dipotong. Tak tampak belas kasih di sini. Saat menghela unta, mereka gunakan tongkat sepanjang 2 m-an sebagai penggebuk. Cara membawa domba, mereka seret satu kaki belakang. Kemudian mereka angkat dan lempar. Tiba-tiba buuuk... buuuk ...buuuk, seorang tukang jagal Bangladesh jatuh dikeroyok sekitar 13 orang hitam. Jika tak dilerai seseorang yang bertubuh raksasa, si Bangladesh itu rusak digebuki tongkat. Hukum rimba tampaknya tak lenyap dalam prosesi ibadah ini. Tanpa penataan sistem, bagaimana mungkin bisa memotong jutaan hewan dalam hitungan 4 hari.

Dam haji 2005, resmi ditetapkan 400 RS per orang. Di rupiahkan sekitar Rp 1 juta lah. Harga kambing berkisar antara 250 hingga 400 RS. Bentuk dombanya macam-macam. Bisa jadi domba dari seluruh dunia hadir. Sedang unta antara 1.500 sampai 2.700 RS. Soal kemakmuran, jangan tanya lagi. Andai 2 juta dari 4 juta jamaah haji harus tamatu, maka jumlah dam yang harus mereka keluarkan 800 juta RS. Dirupiahkan total Rp 2 triliun. Jika seluruh juragan unta dan kambing ada 1.000 orang, maka tiap juragan mengantungi uang Rp 20 miliar per tahun.

Dibanding dam, THK memang tak berarti. Namun dari manfaat, THK punya arti luar biasa. Sedari awal menggagas THK, tak pernah diniatkan untuk bisnis seseorang. THK 2005 terhimpun 8.627 kambing dan cuma 229 sapi. Total rupiah THK yang digalang lembaga zakat terbesar di Indonesia ini Rp 7 miliar. Bandingkan dengan juragan di Maslah Jabal Nur. Per juragan minimal Rp 20 miliar. Sementara THK 2005 yang Rp 7 miliar itu, ditebar ke 2.400-an desa. Dan mustahil THK menyia-nyiakan jeroan, kaki dan kepala kambing. Bukankah itu inti bahan hidangan sop yang lezat.

Insya Allah THK punya berkah. Bahkan keberkahan itu telah merebak. Sebab THK sebagai model yang digagas DD, ditiru lembaga lain. Maka pertanyaan 10 tahun lalu, jadi relevan lagi: “Mungkinkah dam haji Indonesia bisa dialihkan ke tanah air? Rasulullah SAW berpesan: “Kemiskinan bukan ditentukan oleh tidak dimilikinya 1 atau 2 biji kurma. Tetapi ditentukan oleh ketidakmampuan mengelola sumber daya”.

Ya Muhammad, mukaku selalu merah menahan malu. Mengapa selalu saja kami tak sanggup melaksanakan pesan-pesanmu.

Pondok Pinang

4 Januari Repulika